Advertisement
Jokowi Harus Tegas Hadapi Kasus Novel Baswedan

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Presiden RI Jokowi perlu bersikap lebih tegas terkait dengan upaya pengusutan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Naswedan. Hal tersebut disampaikan peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute Muhammad Aulia Y. Guzasiah.
"Presiden perlu mengambil sikap yang lebih tegas," kata Aulia dihubungi di Jakarta, Sabtu (20/7/2019).
Advertisement
Sebelumnya, Presiden menyatakan bahwa pihaknya memberikan waktu 3 bulan kepada Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian agar jajarannya bisa menindaklanjuti temuan Tim Gabungan Pencari Fakta terkait dengan kasus Novel Baswedan.
Menurut Aulia, akan sulit untuk mengatakan bahwa pelaku penyiraman air keras Novel Baswedan akan segera terungkap meski Presiden Jokowi telah memerintahkan pemangkasan waktu pengungkapan yang sebelumnya dinyatakan berlangsung paling lama 6 bulan oleh Polri.
"Jika dinalar secara jernih, baik hasil maupun perintah tersebut, tampaknya memang lebih terlihat sebagai upaya penguluran waktu untuk memudarkan ingatan kolektif kita, ketimbang sebagai niatan yang konkrit dan solutif dalam mencari pelaku dan fakta sebenarnya," kata Aulia.
Aulia mengatakan bahwa pembentukan tim khusus atau tim teknis juga terkesan terlalu administratif, ambigu, dan bertele-tele.
Selain itu, menurut dia, selama pembentukan tim tersebut masih mengakar terhadap suatu instansi yang memiliki keterkaitan atau kepentingan langsung dengan kasus tersebut, penuntasan kasusnya akan sulit dilakukan.
Ia berpendapat bahwa solusi yang paling konkret adalah yang sebagaimana masif digaungkan oleh publik, yaitu dengan membentuk tim pencari fakta independen yang dibentuk langsung oleh Presiden sendiri.
"Sebab sebagaimana ungkapan Novel Baswedan sendiri, kasus kekerasan yang menimpanya ini, begitu sarat akan konflik kepentingan," kata dia.
Aulia mengatakan bahwa ketegasan Jokowi untuk membentuk tim independen menjadi salah satu pekerjaan rumah sekaligus ujian bagi Jokowi setelah berhasil melalui tahun-tahun politik yang begitu kental akan pertarungan politik dan dalam memasuki periode keduanya.
"Ketegasan itu setidaknya akan membuktikan pernyataan Presiden Jokowi sendiri bahwa dia adalah presiden terpilih dari kepentingan rakyat, bukan kepentingan elite politik tertentu, dan presiden yang tidak memiliki beban apa-apa, bukan yang meninggalkan beban ke depan," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Hasil Pemeriksaan Kecelakaan Pesawat Udara Air India, Kedua Mesin Mati di Udara Setelah Lepas Landas
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
Advertisement

10 SD Tidak Dapat Murid Baru di Gunungkidul Tak Langsung Ditutup
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
- Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
- Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Advertisement
Advertisement