Advertisement
Demokrat Perkirakan Koalisi dan Oposisi Tidak Solid pada 2024, Ini Sebabnya
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin (paling kiri)saat diskusi Periode Kedua Jokowi: Merangkai Gerbong Pendukung vs Menata Barisan Oposisi di Jakarta, Jumat (19/7/2019). - JIBI/Bisnis Indonesia/Jaffry Prakoso
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Partai Demokrat memperkirakan partai koalisi dan oposisi yang solid akan sulit ditemukan pada Pemilu 2024. Musababnya, masing-masing pihak akan berlomba merebut suara masyarakat.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan 2024 akan menjadi konsentrasi semua partai politik. Mereka memiliki kepentingan merebut hati rakyat.
Advertisement
Presiden Joko Widodo, lanjutnya, dipastikan tidak akan menjadi kepala negara lagi pada 2024 karena sudah dua periode. Dampaknya adalah soliditas koalisi dan oposisi.
“Saya lihat berdasarkan perkiraan, tidak ada namanya oposisi dan koalisi yang solid ditemukan. Secara formal ada koalisi dan oposisi. Tapi menuju 2024 apalagi Jokowi di periode terakhir, kepentingan akan berbeda,” katanya saat diskusi Periode Kedua Jokowi: Merangkai Gerbong Pendukung vs Menata Barisan Oposisi di Jakarta, Jumat (19/7/2019).
Didi menjelaskan semua partai di legislatif akan bergantung pada isu yang terjadi. Ada beberapa isu yang akan membuat terbelah seperti kenaikan bahan bahar, listrik, dan penegakan korupsi.
“Kalau isu ini bergulir tentu akan berbeda-beda juga. Semua mempunyai kepentingan untuk menjaga suara di 2024,” jelasnya.
Demokrat siap bergabung ke dalam pemerintahan jika memang diperlukan. Menjadi oposisi pun siap. “Kalau saya pribadi posisi di luar pemerintahan sangat bagus dalam rangka check and balances itu sangat bagus sekali. Tetapi ya lihat saja ke depan. Ini sepenuhnya hak prerogratif presiden, Demokrat siap dalam posisi apa pun,” kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Danantara Bidik Industri Media dan Hiburan untuk Tambah Penerimaan Negara
Advertisement
Pakar Hukum Sebut Revisi UU Pemilu Wajib Memasukkan Putusan MK
Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
Advertisement
Program Cek Kesehatan Gratis Tak Ada Kabar, Pemda Diminta Mengecek
Advertisement
Menteri PANRB Tegaskan ASN Tak Boleh WFA, yang Diperbolehkan FWA
Berita Pilihan
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
Advertisement
Top Ten News Harianjogja.com, Selasa 1 Juli 2025: Imbauan Sultan, SPMB Jogja, Ganti Rugi Tol Jogja hingga Pajak Belanja Online
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Pemerintah Klaim Megaproyek Baterai Kendaraan Listrik di Karawang Serap 8 Ribu Tenaga Kerja
- Palestina Minta Internasional Desak Penghentian Kekerasan oleh Pemukim Israel di Tepi Barat
- Hujan Ringan Selimuti Sejumlah Kota Besar Hari Ini Senin 30 Juni 2025
- Paket Makan Bergizi Gratis Selama Liburan Sekolah, dari Roti, Telur, hingga Buah
- Iran Kirim Surat ke PBB, Minta AS dan Israel Tanggung Jawab atas Agresi
- Donald Trump Sebut Iran Punya 4 Situs Nuklir Utama
- Polda Lampung Tindak 693 kendaraan ODOL
Advertisement
Advertisement
