Advertisement
Demokrat Perkirakan Koalisi dan Oposisi Tidak Solid pada 2024, Ini Sebabnya
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin (paling kiri)saat diskusi Periode Kedua Jokowi: Merangkai Gerbong Pendukung vs Menata Barisan Oposisi di Jakarta, Jumat (19/7/2019). - JIBI/Bisnis Indonesia/Jaffry Prakoso
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Partai Demokrat memperkirakan partai koalisi dan oposisi yang solid akan sulit ditemukan pada Pemilu 2024. Musababnya, masing-masing pihak akan berlomba merebut suara masyarakat.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan 2024 akan menjadi konsentrasi semua partai politik. Mereka memiliki kepentingan merebut hati rakyat.
Advertisement
Presiden Joko Widodo, lanjutnya, dipastikan tidak akan menjadi kepala negara lagi pada 2024 karena sudah dua periode. Dampaknya adalah soliditas koalisi dan oposisi.
“Saya lihat berdasarkan perkiraan, tidak ada namanya oposisi dan koalisi yang solid ditemukan. Secara formal ada koalisi dan oposisi. Tapi menuju 2024 apalagi Jokowi di periode terakhir, kepentingan akan berbeda,” katanya saat diskusi Periode Kedua Jokowi: Merangkai Gerbong Pendukung vs Menata Barisan Oposisi di Jakarta, Jumat (19/7/2019).
Didi menjelaskan semua partai di legislatif akan bergantung pada isu yang terjadi. Ada beberapa isu yang akan membuat terbelah seperti kenaikan bahan bahar, listrik, dan penegakan korupsi.
“Kalau isu ini bergulir tentu akan berbeda-beda juga. Semua mempunyai kepentingan untuk menjaga suara di 2024,” jelasnya.
Demokrat siap bergabung ke dalam pemerintahan jika memang diperlukan. Menjadi oposisi pun siap. “Kalau saya pribadi posisi di luar pemerintahan sangat bagus dalam rangka check and balances itu sangat bagus sekali. Tetapi ya lihat saja ke depan. Ini sepenuhnya hak prerogratif presiden, Demokrat siap dalam posisi apa pun,” kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Korupsi Pencairan Kredit BPR Kudus, KPK Sita Rp12,8 Milia dan Tanah
Oknum Kemenang Minta Uang Secara Berjenjang di Kasus Korupsi Kuota Haji
Ledakan di Gaza Selatan, 4 Tentara Israel Dilaporkan Tewas
Algoth: Rangkap Jabatan Tak Perlu Dipersoalkan
Advertisement
Gunakan BLT untuk Judol, 49 Rekening KPM di Tulungagung Dibekukan
Dosen FH Unissula Diskorsing Karena Diduga Jadi Pelaku Kekerasan
Perpres No.79 Tahun 2025, Tidak Hanya Soal Kenaikan Gaji
Viral Kepsek Roni Dicopot, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi
Presiden Prabowo Pimpin Ratas di Hambalang, Ini yang Dibahas
Advertisement
Pejabat BPJPH Diduga Lakukan KDRT, Begini Respons Komnas Perempuan
Korban Hilang Banjir Bali Terus Dipantau Tim SAR
KPK Tahan 5 Tersangka Kasus Kredit Usaha BPR Bank Jepara Artha
DPR Soroti Asesmen Awal Program Sekolah Rakyat Kemensos
Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
Advertisement
Revisi Devisit APBN 2026 Disepakati Rp689,1 Triliun
Berita Pilihan
- Ledakan di Gaza Selatan, 4 Tentara Israel Dilaporkan Tewas
- Dosen FH Unissula Diskorsing Karena Diduga Jadi Pelaku Kekerasan
- Perpres No.79 Tahun 2025, Tidak Hanya Soal Kenaikan Gaji
- Viral Kepsek Roni Dicopot, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi
- Pejabat BPJPH Diduga Lakukan KDRT, Begini Respons Komnas Perempuan
Advertisement
Kemantren Pakualaman Berhasil Turunkan Volume Sampah Berkat Mas Jos
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Serangan Israel, Warga Palestina yang Tewas Tembus 65.000 Jiwa
- Ribuan Orang Unjuk Rasa di London Tolak Kunjungan Donald Trump
- BMKG Deteksi 2 Bibit Siklon Tropis, Waspada Cuaca Ekstrem
- 20 Ribu Koperasi Merah Putih Akan Peroleh Modal, Rp3 Miliar
- DPR RI Klaim Kelangaan BBM Shell BP Hanya di Jabodetabek
- DPR RI Setujui Revisi RAPBN 2026, Belanja Negara Rp3.842,7 Trilun
- PDIP Hormati Keputusan Prabowo Ganti Kepala LKPP
Advertisement
Advertisement
