Advertisement
KPK Ajukan Permohonan Intervensi Terkait Gugatan Sjamsul Nursalim
Sjamsul Nursalim tersangka BLBI. - Ilham Mogu
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masuk sebagai pihak ketiga yang mengajukan gugatan intervensi terkait gugatan pengendali saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim.
Gugatan tersebut berkaitan dengan gugatan Sjamsul terhadap auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) I Nyoman Wara dan BPK di Pengadilan Negeri Tangerang.
Advertisement
Sjamsul yang menjadi tersangka KPK menggugat BPK dan auditornya terkait laporan hasil pemeriksaan investigatif kerugian keuangan negara dalam perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Adapun sidang perdata tersebut akan kembali digelar di PN Tangerang pada Selasa (16/7/2019).
"Rencana KPK akan serahkan secara resmi permohonan menjadi pihak ketiga yang kepentingannya terganggu dengan gugatan perdata Sjamsul Nursalim pada BPK RI," kata Juru bicara KPK Febri Diansyah, dalam pesan singkat, Selasa (16/7/2019).
BACA JUGA
KPK pada 2017 sebelumnya memang meminta BPK menaksir kerugian berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif perhitungan kerugian negara. Disebutkan bahwa kerugian keuangan negara ditaksir mencapai Rp4,58 triliun.
Sementara itu, kuasa hukum Sjamsul, Otto Hasibuan mengaku tak mempermasalahkan terkait intervensi KPK sebagai pihak yang merasa memiliki kepentingan pada gugatan perdata ini.
"Saya kira itu haknya KPK, kami hormati. Sepanjang itu dilalui di pengadilan sah-sah saja," kata Otto, beberapa waktu lalu.
Dalam perkara BLBI, Sjamsul dan Itjih diduga diperkaya senilai Rp4,58 triliun oleh mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Aryad Temenggung. Sjamsul diduga melakukan misrepresentasi terkait dengan piutang petani petambak sebesar nilai tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Konflik AS, Israel, Iran Ancam Infrastruktur AI Global
Target Pemerasan Rp750 Juta, Bupati Cilacap Kantongi Rp610 Juta
KPK Ungkap Permintaan Rp515 Juta untuk THR Forkopimda di Cilacap
Dubai Kini Sepi di Tengah Ketegangan Kawasan
Advertisement
Iran Beralih ke BeiDou China, Tinggalkan Sistem GPS AS
Dubes Iran Tegaskan Selat Hormuz Tidak Ditutup saat Konflik
Serangan Air Keras ke Aktivis KontraS Dinilai Ancaman Demokrasi
Kapolri Imbau Pemudik Lebaran 2026 Jangan Memaksakan Berkendara
Korupsi Dana Hibah Pariwisata, Tuntutan Sri Purnomo Dipersoalkan
Advertisement
Trump: Konflik AS-Iran Berlanjut Selama Masih Diperlukan
Pemerintah Kutuk Keras Teror Air Keras terhadap Aktivis KontraS
KPK Ingatkan Kepala Daerah Tak Wajib Beri THR ke Pihak Eksternal
Indonesia Kutuk Invasi Israel ke Lebanon: Langgar Hukum Internasional
Kecelakaan Beruntun, Bus Budiman Tabrak 4 Kendaraan di Rancaekek
Advertisement
Pungli THR Bupati Cilacap Ternyata Sudah Berlangsung Sejak 2025
Berita Pilihan
- Polisi Didesak Tangkap Dalang Teror Penyiram Air Keras Aktivis
- Tips Mudik Aman 2026, Gunakan Layanan 110 Jika Ada Gangguan
- Pulau Jawa Terancam Krisis Air, Bappenas Ingatkan Risiko Serius
- Serangan Air Keras ke Andrie Yunus Dinilai Ancam Demokrasi
- Terminal Jatijajar Prediksi Puncak Arus Mudik 18 Maret 2026
Advertisement
Jadwal Bus Sinar Jaya Rute Jogja-Parangtritis dan Baron, 15 Maret
Advertisement
Destinasi Wisata dengan Panorama Samudera dari Atas Karang Gunungkidul
Advertisement
Berita Populer
- Destinasi Wisata dengan Panorama Samudera dari Atas Karang Gunungkidul
- Kasus Campak 2026 Tembus 8.716, Kemenkes Percepat Imunisasi
- Angkutan Lebaran 2026, Stasiun Jogja Dipercantik Ornamen Ramadan
- AS Tawarkan Hadiah Rp169 Miliar untuk Info Ayatollah Mojtaba Khamenei
- PSS Sleman Benahi Taktik dan Koordinasi Lini Saat Jeda Liga
- Pemkot Jogja Siapkan Wisata Sungai, Pengerukan Dimulai Usai Lebaran
- Arus Mudik Jalur Selatan Jateng Mulai Terlihat di Wangon Banyumas
Advertisement
Advertisement
