Advertisement
Pelibatan Swasta di Proyek Bendungan Masih Sangat Terbuka
Suasana bendungan Rotiklot yang selesai dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Atambua, Nusa Tenggara Timur, Jumat (17/5/2019). - ANTARA/Yulius Satria Wijaya
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia mengatakan bahwa peluang kerja sama pemerintah dengan badan usaha pada proyek bendungan cukup terbuka.
Terlebih, kata Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Armand Hermawan, sektor bendungan masuk ke dalam kriteria umum penjaminan proyek infrastruktur.
Advertisement
Pembangunan bendungan bisa dipadukan dengan proyek terkait seperti penyediaan listrik dan air minum agar lebih menarik bagi investor.
Armand menjelaskan, proyek infrastruktur yang tidak menghasilkan pendapatan dari tarif bisa menggunakan ketersediaan layanan atau availability payment (AP) sebagai skema pengembalian investasi kepada investor.
BACA JUGA
Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, skema AP diterapkan pada proyek kerja sama preservasi jalan lintas di Sumatra.
"Harusnya bisa [dikerjasamakan], seperti jalan non tol, pembayarannya dilakukan dengan availability payment," ujarnya belum lama ini.
Sejak 2015, Kementerian PUPR mencanangkan pembangunan 65 bendungan. Biaya pembangunan 65 bendungan sebesar Rp82,50 triliun seluruhnya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
Dalam rentang 2017—2018, Kementerian PUPR sempat menawarkan pembangunan Bendungan Tiga Dihaji (Sumatra Selatan), Muara Juloi (Kalimantan Tengah), dan Lambakan (Kalimantan Timur) kepada calon investor lewat skema KPBU. Belakangan rencana itu tidak berlanjut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- YouTuber Resbob dan Bigmo Jadi Tersangka Fitnah Azizah Salsha
- ABK Penyelundup 2 Ton Sabu di Batam Divonis 5 Tahun Penjara
- Update Mudik Lebaran 2026: Masih Ada 2,37 Juta Tiket Kereta Api KAI
- Penetapan Hakim Adies Kadir Dipersoalkan, Begini Amar Putusan MKMK
- PBB Soroti Krisis Kemanusiaan di Timur Tengah
Advertisement
Dana Desa Sleman Turun Signifikan, Pencairan Tahap Pertama Maret 2026
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Update Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri24 Hari Ini
- Konflik Timur Tengah Ancam Harga BBM di Indonesia
- KPK Ungkap Dana Rp19 Miliar ke Keluarga Bupati Pekalongan
- Promo Ramadan, Thank You Very March Hadir Bagi Pecinta Motor Honda
- Seorang Anak Meninggal Dunia Tertabrak Kereta Api di Gamping Sleman
- Ramadan 1447 H, JNE Hadirkan Promo BERGEMA, Simak Keuntungannya
- KPK Dalami Dugaan Pengondisian Saksi Bupati Pati Nonaktif Sudewo
Advertisement
Advertisement








