Advertisement
Mengapa Pidato Jokowi Tak Singgung Penegakan Hukum dan HAM?
Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan pidato pada Visi Indonesia di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat Minggu (14/7/2019). - Antara/Hafidz Mubarak A
Advertisement
Harianjogja.com, BOGOR - Presiden terpilih Joko Widodo tidak menyebutkan satu pun visi di bidang hukum dan hak asasi manusia (HAM) dalam paparan yang dia sampaikan di Visi Indonesia, Minggu (14/7/2019) malam.
Jokowi menyampaikan lima visi tentang pembangunan infrastruktur, memprioritaskan pembangunan SDM dengan memberi jaminan kesehatan dan pendidikan, dan menarik investasi sebanyak-banyaknya ke Indonesia.
Advertisement
Jokowi juga memiliki visi melakukan reformasi birokrasi, dan mengalokasikan APBN untuk kemajuan serta kesejahteraan masyarakat.
"Ini tadi kan persoalan ekonomi ya, persoalan hukum dan HAM ini adalah persoalan tidak hanya kita sebagai bangsa tetapi dunia. Tentu itu akan menjadi sesuatu hal yang harus dirampungkan oleh Pak Jokowi," ujar Direktur Program TKN Arya Bima di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor.
Menurut Arya, visi yang disampaikan Jokowi malam ini memiliki narasi ekonomi untuk membangun daya saing bangsa. Akan tetapi, Jokowi bukan tak memperhatikan aspek hukum dan penegakan HAM.
Dia mengakui bahwa masih banyak kekurangan dalam bidang penegakan hukum dan HAM selama periode pertama pemerintahan Jokowi. Karena itu, Arya menyebut Jokowi juga menaruh perhatian pada isu penegakan hukum dan HAM lima tahun ke depan.
"Kita tidak ingin membangun Indonesia yang berdaya saing, mempunyai kompetensi dalam konteks persaingan global, tapi meninggalkan persoalan HAM," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Teror Air Keras: RSCM Ungkap Kondisi Aktivis KontraS Andrie Yunus
Badan Gizi Nasional Hentikan Operasional 1.528 SPPG
Jasa Marga Tebar Diskon Tarif Tol 30 Persen untuk Urai Arus Balik
KY Buka Pendaftaran Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tahun 2026
Advertisement
OJK dan Bareskrim Polri Tangkap Tersangka Pidana Perbankan BPR DCN
Deadline LHKPN 31 Maret: 96.000 Pejabat Belum Lapor Harta Kekayaan
Prakiraan Cuaca 26 Maret: Mayoritas Wilayah Indonesia Diguyur Hujan
Donald Trump Tolak Usul Netanyahu Picu Pemberontakan Rakyat di Iran
Arus Balik Lebaran 2026: 62.527 Kendaraan Padati Tol Cikampek Utama
Advertisement
Malaysia Siaga Gelombang Panas Ekstrem Hingga Juni 2026
Krisis BBM Australia: Ratusan SPBU Kehabisan Stok Imbas Konflik
Panic Buying di Jepang, Tisu Toilet Ludes Dipicu Konflik Timur Tengah
Imbas Kasus Aktivis KontraS, Kabais TNI Serahkan Jabatan
Krisis Pupuk Global Mengintai, Petani Indonesia Terancam
Advertisement
KPK Tegaskan Prosedur Pengalihan Tahanan Yaqut Cholil Qoumas Sah
Berita Pilihan
- Deadline LHKPN 31 Maret: 96.000 Pejabat Belum Lapor Harta Kekayaan
- Panic Buying di Jepang, Tisu Toilet Ludes Dipicu Konflik Timur Tengah
- Imbas Kasus Aktivis KontraS, Kabais TNI Serahkan Jabatan
- Krisis Pupuk Global Mengintai, Petani Indonesia Terancam
- Respons Yaqut Cholil Qoumas Seusai Diperiksa KPK Hari Ini
Advertisement
Pemkot Jogja Kaji WFH Bagi ASN Guna Tekan Biaya Operasional Kendaraan
Advertisement
Sukolilo Pati Sempat Viral, Ternyata Simpan Banyak Tempat Wisata
Advertisement
Berita Populer
- Dua Perahu Kandas Beruntun di Pantai Depok Bantul Empat Selamat
- Ketegangan Teluk Memanas, Iran Serukan Aliansi Baru
- UMKM Jadi Mesin Perputaran Uang Saat Libur Lebaran di Sleman
- Pembangunan Ratusan Sekolah Rakyat Dikebut, Ditarget Kelar Juli 2026
- Mobil Dinas Baru di Pemkab Gunungkidul Batal, Jalan Rusak Jadi Fokus
- Teh Bisa Kehilangan Manfaat Jika Dicampur Ini
- Ratusan Pemudik Pilih Balik Naik Kapal Perang dari Semarang
Advertisement
Advertisement
