Advertisement
Sindiran ke PKB dan Nasdem yang Minta Jatah Menteri, Petinggi PDIP: Partai Senang Gocekan
Wakil Ketua DPR RI, Utut Adianto. - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Partai Nasdem dan PKB yang minta jatah menteri, ditanggapi oleh petinggi PDIP.
Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Utut Adianto menyindir kelakuan para politikus yang dinilai tengah bercanda lantaran sering mengungkapkan keinginan partainya masing-masing mengenai kuota jatah menteri.
Advertisement
Semisal, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang berharap partainya kedapatan jatah 10 kursi menteri. Lalu disusul Nasdem yang meminta jatah kursi lenih banyak yakni 11 menteri melalui pernyataan politikusnya di parlemen, Teuku Taufiqulhadi.
"Kalau sekarang ini kan para pemimpin partai senang bercanda, senang gocekan. Itu bagus aja tapi kan dari 36 atu menteri 34 dan dua pejabat tinggi setingkat menteri itu kan tentu proposionalnya," kata Utut di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2019).
Namun, dikatakan Wakil Ketua DPR RI itu, semua keputusan mengenai penempatan pos menteri akan dipulangkan kembali ke Jokowi sebagai presiden terpilih yang memiliki hak prerogatif penuh.
"Kalau saya yakin pak Jokowi ada obviously di tangan sini udah ada. Tinggal nama-namanya aja, tentu kan nama itu semua dicek," ujarnya.
Sebelumnya, politikus Nasdem Teuku Taufiqulhadi mengatakan jatah menteri untuk partainya pada kabinet Jokowi - Maruf Amin harus lebih banyak, berdasarkan dengan perolehan suara pada Pemilu 2019.
Menurutnya, Nasdem juga berhak memiliki jatah kursi lebih banyak dibanding Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menyusul pernyataan Ketua Umum Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang berharap dapat jatah 10 kursi menteri.
"Suara Nasdem kan lebih besar daripada PKB di DPR, berdasarkan kursi, maka sepantasnya nasdem mengusulkan 11," kata Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (3/6/2019).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Korupsi Pencairan Kredit BPR Kudus, KPK Sita Rp12,8 Milia dan Tanah
Oknum Kemenang Minta Uang Secara Berjenjang di Kasus Korupsi Kuota Haji
Ledakan di Gaza Selatan, 4 Tentara Israel Dilaporkan Tewas
Algoth: Rangkap Jabatan Tak Perlu Dipersoalkan
Advertisement
Gunakan BLT untuk Judol, 49 Rekening KPM di Tulungagung Dibekukan
Dosen FH Unissula Diskorsing Karena Diduga Jadi Pelaku Kekerasan
Perpres No.79 Tahun 2025, Tidak Hanya Soal Kenaikan Gaji
Viral Kepsek Roni Dicopot, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi
Presiden Prabowo Pimpin Ratas di Hambalang, Ini yang Dibahas
Advertisement
Pejabat BPJPH Diduga Lakukan KDRT, Begini Respons Komnas Perempuan
Korban Hilang Banjir Bali Terus Dipantau Tim SAR
KPK Tahan 5 Tersangka Kasus Kredit Usaha BPR Bank Jepara Artha
DPR Soroti Asesmen Awal Program Sekolah Rakyat Kemensos
Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
Advertisement
Revisi Devisit APBN 2026 Disepakati Rp689,1 Triliun
Berita Pilihan
- Ledakan di Gaza Selatan, 4 Tentara Israel Dilaporkan Tewas
- Dosen FH Unissula Diskorsing Karena Diduga Jadi Pelaku Kekerasan
- Perpres No.79 Tahun 2025, Tidak Hanya Soal Kenaikan Gaji
- Viral Kepsek Roni Dicopot, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi
- Pejabat BPJPH Diduga Lakukan KDRT, Begini Respons Komnas Perempuan
Advertisement
Kemantren Pakualaman Berhasil Turunkan Volume Sampah Berkat Mas Jos
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Serangan Israel, Warga Palestina yang Tewas Tembus 65.000 Jiwa
- Ribuan Orang Unjuk Rasa di London Tolak Kunjungan Donald Trump
- BMKG Deteksi 2 Bibit Siklon Tropis, Waspada Cuaca Ekstrem
- 20 Ribu Koperasi Merah Putih Akan Peroleh Modal, Rp3 Miliar
- DPR RI Klaim Kelangaan BBM Shell BP Hanya di Jabodetabek
- DPR RI Setujui Revisi RAPBN 2026, Belanja Negara Rp3.842,7 Trilun
- PDIP Hormati Keputusan Prabowo Ganti Kepala LKPP
Advertisement
Advertisement
