Advertisement
Sindiran ke PKB dan Nasdem yang Minta Jatah Menteri, Petinggi PDIP: Partai Senang Gocekan
Wakil Ketua DPR RI, Utut Adianto. - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Partai Nasdem dan PKB yang minta jatah menteri, ditanggapi oleh petinggi PDIP.
Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Utut Adianto menyindir kelakuan para politikus yang dinilai tengah bercanda lantaran sering mengungkapkan keinginan partainya masing-masing mengenai kuota jatah menteri.
Advertisement
Semisal, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang berharap partainya kedapatan jatah 10 kursi menteri. Lalu disusul Nasdem yang meminta jatah kursi lenih banyak yakni 11 menteri melalui pernyataan politikusnya di parlemen, Teuku Taufiqulhadi.
"Kalau sekarang ini kan para pemimpin partai senang bercanda, senang gocekan. Itu bagus aja tapi kan dari 36 atu menteri 34 dan dua pejabat tinggi setingkat menteri itu kan tentu proposionalnya," kata Utut di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2019).
Namun, dikatakan Wakil Ketua DPR RI itu, semua keputusan mengenai penempatan pos menteri akan dipulangkan kembali ke Jokowi sebagai presiden terpilih yang memiliki hak prerogatif penuh.
"Kalau saya yakin pak Jokowi ada obviously di tangan sini udah ada. Tinggal nama-namanya aja, tentu kan nama itu semua dicek," ujarnya.
Sebelumnya, politikus Nasdem Teuku Taufiqulhadi mengatakan jatah menteri untuk partainya pada kabinet Jokowi - Maruf Amin harus lebih banyak, berdasarkan dengan perolehan suara pada Pemilu 2019.
Menurutnya, Nasdem juga berhak memiliki jatah kursi lebih banyak dibanding Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menyusul pernyataan Ketua Umum Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang berharap dapat jatah 10 kursi menteri.
"Suara Nasdem kan lebih besar daripada PKB di DPR, berdasarkan kursi, maka sepantasnya nasdem mengusulkan 11," kata Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (3/6/2019).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kerugian Negara Akibat Kasus yang Menjerat Tom Lembong Rp194 Miliar
Terbukti Korupsi Kasus Impor Gula Tom Lembong Divonis 4,5 Tahun Penjara
Advertisement
Advertisement
Ada Tambang Ilegal di IKN, Menteri ESDM Serahkan Kasus kepada Penegak Hukum
Wapres Gibran Dijadwalkan Dampingi Presiden Prabowo di Kongres PSI
Sampaikan Dupik, Hasto Kritiyanto Tuding KPK Melakukan Rekayasa Hukum
Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
Advertisement
Ini Cara Bedakan Beras Oplosan, Medium dan Premium Versi Bapanas
Berita Pilihan
- 3 Orang Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut, Dedi Mulyadi Minta Maaf dan Janji Berikan Santunan Rp150 juta per Keluarga
- Rangkaian Kegiatan Pernikahan Anak Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Ricuh, 3 Orang Dilaporkan Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut
- Ada Tambang Ilegal di IKN, Menteri ESDM Serahkan Kasus kepada Penegak Hukum
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
Advertisement
Nelayan KulonprogoButuh SPBU Khusus untuk Meringankan Ongkos Produksi
Advertisement
Taman Kyai Langgeng Magelang Kini Sediakan Wisata Jeep untuk Berpetualang
Advertisement
Berita Populer
- Harga Pangan Hari Ini, Cabai Rawit Merah dan Bawang Merah Turun
- Cegah Praktik Pungli dan ODOL, Kemenhub Bangun Sistem Elektronik
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
- Ini Cara Bedakan Beras Oplosan, Medium dan Premium Versi Bapanas
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Puluhan Tersangka Sindikat Judi Online Jaringan China dan Kamboja Ditangkap Bareskrim Polri
- Sampaikan Dupik, Hasto Kritiyanto Tuding KPK Melakukan Rekayasa Hukum
Advertisement
Advertisement
