Advertisement
41 PNS Diberhentikan, Kasus Izin Perkawinan dan Perceraian Paling Dominan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA —Sebanyak 41 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dijatuhi sanksi pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian.
Selain itu, Badan Pertimbangan Kepegawaian juga menjatuhkan sanksi berupa penurunan pangkat selama 3 tahun untuk 2 orang PNS dan 1 orang PNS kena sanksi berupa mutasi dalam rangka penurunan jabatan.
Advertisement
Sidang Badan Pertimbangan Kepegawaian dipimpin oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian Andi Anto mengatakan bahwa badan tersebut memproses ada 46 kasus pelanggaran disiplin yang meliputi kasus tidak masuk kerja, penyalahgunaan narkotika, penipuan, penyalahgunaan kewenangan, perkawinan kedua tanpa izin pejabat, hidup bersama, sampai dengan kasus PNS wanita menjadi istri kedua.
BACA JUGA
“Ada 46 kasus yang disidangkan. Jenis penjatuhan hukuman disiplin ke-46 kasus yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) meliputi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (PDHTAPS) dan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH),” katanya dalam keterangan resmi, Rabu (3/7/2019).
Jenis pelanggaran disiplin dalam kasus yang dibahas pada sidang Badan Pertimbangan Kepegawaian, menurut Andi masih didominasi pelanggaran terhadap Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. PP 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS.
Sesuai tugasnya dalam Pasal 3 huruf b PP Nomor 24 Tahun 2011, Badan Pertimbangan Kepegawaian telah memeriksa banding administratif PNS dan mengambil keputusan atas banding administratif pada sidang yang dipimpin oleh Menteri PANRB selaku Ketua.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Meta Perluas Pemakaian AI untuk Moderasi Konten dan Efisiensi
Rusia: Serangan ke Pasukan UNIFIL Jangan Dianggap Normal
Apartemen Cipinang Jadi Pabrik Ekstasi, Polisi Sita Ribuan Butir
BGN Kembali Menutup Ratusan Dapur MBG, Ini Penyebabnya
Advertisement
Kontrak Belum Habis, PPPK Tak Bisa Dipecat Meski Anggaran Tertekan
WFH Bakal Berlaku Lebih Luas, Swasta hingga BUMN Segera Diatur
Stok BBM Dijaga Aman, Pemerintah Terapkan WFH dan Batasi Dinas
4 Anggota TNI Ditetapkan Tersangka Kasus Penyiraman Aktivis KontraS
Indonesia Terapkan B50 Mulai Juli, Kurangi Subsidi dan Impor Solar
Advertisement
IRGC Serang Kapal Kontainer Israel di Teluk Persia
ASN Wajib WFH Setiap Jumat Mulai April, Ini Rinciannya
Prajurit RI Gugur di Lebanon, MPR Desak PBB Agar Israel Disanksi Tegas
Polisi Ungkap Sindikat Uang Palsu Beroperasi dari Hotel
Hemat Energi, MPR Terapkan WFH, WFA dan Batasi Listrik
Advertisement
Kopdes Merah Putih Disiapkan Jadi Pusat Bansos hingga LPG
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Masuk Jepang Wajib JESTA 2026, Ini Biaya dan Cara Daftarnya
Advertisement
Berita Populer
- Daftar Film Terlaris Maret 2026, Danur dan Suzzanna Unggul
- Diduga Lalai Saat Memasak, Rumah di Argorejo Ludes Terbakar
- Jadwal KA Prameks Jogja-Kutoarjo, 31 Maret 2026
- Per 1 April 2026 Isi BBM Bersubsidi Dibatasi dan Wajib Catat Nopol
- Ujian TKA Dimulai April, Sekolah dan Orang Tua Diklaim Makin Siap
- Cuaca DIY, Selasa 31 Maret 2026: Semua Wilayah Diguyur Hujan Ringan
- Jadwal SIM Keliling Kulonprogo Selasa 31 Maret 2026
Advertisement
Advertisement
