Ganjar Sebut Sejumlah SMA Negeri di Jateng Sepi Peminat, Ini Penyebabnya..

Harianjogja.com, SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, menyebut ada beberapa sekolah di wilayah pinggiran yang berpotensi tak mendapat siswa pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online SMA Negeri 2019.

Hal itu dikarenakan masyarakat masih mengusung stigma sekolah favorit dan non-favorit, sehingga sekolah-sekolah yang berada di wilayah pinggiran kurang diminati atau sepi pendaftar.

“Sudah ada beberapa sekolah yang berpotensi enggak dapat siswa. Ada di pinggiran Kendal dan Wonogiri pinggiran, pendaftarnya sedikit,” ujar Ganjar saat dijumpai wartawan seusai memberi sambutan pada acara Rakor Antisipasi dan Penanggulangan Kekeringan di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Senin (1/7/2019).

Kendati demikian, Ganjar optimistis nantinya sekolah yang berada di pinggiran itu tetap akan mendapatkan peserta didik baru. Hal itu dikarenakan banyak siswa yang tidak diterima di sekolah pilihannya, akhirnya menetapkan pilihan di sekolah yang berada dalam zonasinya. Meski pun sekolah tersebut berada di wilayah pinggiran.

“Sistem zonasi ini membuat orang [calon siswa] bisa bergeser empat kali. Pertama dia pilih sekolah yang ada di luar zona. Setelah enggak diterima, daftar di sekolah yang ada dalam zonasinya, sampai tiga kali. Insya Allah semua [sekolah] bisa dapat [siswa],” terang Ganjar.

PPDB online untuk SMA dan SMK di Jateng dibuka mulai Senin-Jumat (1-5/6/2019). Siswa yang namanya telah tersisih dalam daftar calon siswa baru di sekolah pilihan berkesempatan untuk mendaftar di sekolah yang menjadi alternatif.

Ganjar menyebutkan hingga pelaksanaan hari pertama PPDB online SMA di Jateng, pihaknya belum menerima laporan adanya kendala.

“Hari ini [Senin] pendaftaran sudah dimulai. Seperti prediksi sebelumnya, sudah pasti online brek [banyak pengases]. Tapi enggak apa-apa, yang penting masyarakat bisa mendaftar,” ujarnya.

Ganjar juga mengingatkan agar wali murid atau orang tua siswa untuk tidak melakukan kecurangan dalam PPDB yang menggunakan sistem zonasi itu. Salah satunya dengan memanipulasi kartu keluarga (KK) atau surat keterangan pindah domisili.

“Nanti kalau ketahuan akan saya minta langsung dikeluarkan. Kita tidak menoleransi adanya kecurangan,” ujar orang nomor satu di lingkungan Pemprov Jateng itu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Solopos