DPR Siap Bahas RUU Penyadapan Desember 2026 Usai RUU Perampasan Aset
DPR berencana membahas RUU Penyadapan pada Desember 2026 setelah RUU Perampasan Aset rampung. Regulasi ini untuk mengatur batas dan mekanisme penyadapan.
Ilustrasi pengamanan Kantor KPU./Okezone-Fadel Prayoga
Harianjogja.com, JAKARTA--Sekitar 10.000 personel akan mengamankan kantor KPU saat berlangsung penetapan capres-cawapres Pilpres 2019, Minggu (30/6/2019).
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono, menjelaskan skema pengamanan di KPU dilakukan oleh personel gabungan TNI, Polri dan juga unsur Pemprov.
"Di KPU hampir 10.000an yang kita siagakan di sana gabungan dari TNI-Polri dan Pemprov yakni kesehatan, Damkar, Dishub dan Satpol PP," ucap Argo di Jakarta, Sabtu.
Selain itu, pihak keamanan yang sebelumnya telah melakukan pemetaan titik-titik pengamanan, kata Argo, tidak hanya menjaga kantor KPU tapi menjaga objek vital lainnya di Jakarta dengan total kekuatan sebanyak 47.000.
"Prinsipnya kita masih siagakan dan siapkan 47 ribu personel kemarin. Kita tempatkan di berbagai titik ada di Istana, MK, Bawaslu, KPU, DPR/MPR, semua masih terjaga ya, personel TNI-Polri masih disiagakan di lokasi," ucapnya.
Untuk pengamanan komisioner dan staf KPU sendiri, Argo menuturkan bahwa itu situasional dan jika dibutuhkan.
"Jika merasa ada ancaman dan membutuhkan pengamanan, kami siap mengamankan, sifatnya situasional, sama seperti rekayasa lalin juga situasional namun untuk yang lalin itu subjektivitas petugas di lapangan, tapi skema rekayasanya sudah terbentuk," tutur Argo.
Seperti diketahui, KPU akan menggelar rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum ( KPU), Minggu (30/6) pukul 15.30 WIB di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat.
Penetapan calon terpilih ini menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak seluruh gugatan sengketa hasil Pemilu Presiden 2019 yang diajukan pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Dengan demikian, pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Ma\'ruf Amin akan dinyatakan sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia periode 2019-2024.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : antara
DPR berencana membahas RUU Penyadapan pada Desember 2026 setelah RUU Perampasan Aset rampung. Regulasi ini untuk mengatur batas dan mekanisme penyadapan.
SIM Keliling Polda DIY beroperasi selama November 2026 di sejumlah lokasi. Simak jadwal, persyaratan, dan biaya perpanjangan SIM A serta C.
Bareskrim Polri menahan tiga tersangka kasus penyadapan ilegal, termasuk Listyo Sigit. Slamet Uliandi ditetapkan sebagai tersangka keempat.
Jadwal SIM Keliling Jogja 6 November 2026 berada di Alun-Alun Kidul. Simak jadwal Satpas, SIM MAMI, Drive Thru, dan syarat perpanjangan SIM.
Kapolri membentuk tim khusus yang dipimpin Kabareskrim untuk mendalami dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah petinggi Polri.
ICIFiMS 2026 UIN Sunan Kalijaga menghadirkan akademisi internasional. Kaprodi MKS juga mengingatkan pentingnya data dalam argumentasi mahasiswa.