Advertisement
Wiranto Tuding Demonstrasi di Kawasan Medan Merdeka Barat Ada yang Mensponsori
Suasana Demonstrasi yang digelar GNPF Ulama dan FPI di kawasan Patung Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2019). JIBI/Bisnis - Lalu Rahadian
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menuding demonstrasi yang digelar di kawasan Jalan Medan Merdeka Barat dan Patung Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, disinyalir mendapat sokongan dana dari orang tertentu.
Ia menyebut aksi yang digelar sejumlah elemen masyarakat hari ini tidak berizin dan ada sponsornya. "Kalau ada demonstrasi liar, saya katakan tentu ada sponsornya, ada yang menggerakkan. Yang bertanggung jawab mereka, nanti akan kita cari," kata Wiranto di kantornya, Rabu (26/6/2019).
Advertisement
Berdasarkan pantauan JIBI/Bisnis, saat ini massa demonstran telah datang ke Jalan Medan Merdeka Barat, tepatnya di ruas depan Gedung Sapta Pesona, Kementerian Pariwisata.
BACA JUGA
Akibat aksi ini, polisi menutup satu ruas Jalan Medan Merdeka Barat. Penutupan dilakukan di jalan yang menuju kawasan Harmoni, Jakarta Pusat.
Demonstran yang menggelar aksi hari ini berasal dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF Ulama) dan Front Pembela Islam (FPI).
"Pokoknya kita tidak kasih izin untuk demonstrasi sekitar MK. Kalau ada demonstrasi berarti nggak ada izin. Kalau tidak ada izin, berarti polisi berhak membubarkan. Ini semua ada di undang-undang ya, bukan polisi melarang sendiri," tutur Wiranto.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Harry Kurniawan juga mengatakan, aksi yang digelar GNPF Ulama dan FPI hari ini tidak mengantongi izin dari pihak kepolisian. Karena itu, penutupan satu ruas Jalan Medan Merdeka Barat dilakukan untuk mencegah massa nekat beraksi di depan Gedung MK.
"Polisi tidak mengeluarkan izin aksi di depan kantor MK, makanya kami tutup. Kalau massa datang kan kita mau tanya datang dari mana?" kata Harry di Jalan Medan Merdeka Barat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Hore! Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Cair Februari-Maret 2026
Manipulasi Saham MPAM Terbongkar, Tiga Orang Jadi Tersangka
Ormas Islam Pahami Alasan Prabowo Masukkan RI ke Dewan Perdamaian
Jaksa Minta Pendalaman Berkas Roy Suryo Cs soal Ijazah Jokowi
Advertisement
Tekan Defisit BPJS Kesehatan, DPR Desak Pengendalian Penyakit Berat
Seleksi Sekolah Rakyat Dimulai, Kemensos Siapkan Kuota 30 Ribu Siswa
Viral Dugaan BAP Direkayasa, Polisi Klaim Hanya Salah Paham
Diduga Terkait Tindak Pidana Pasar Modal, Shinhan Sekuritas Digeledah
Kisah Hari Terakhir Eyang Meri Sebelum Wafat di Usia 100 Tahun
Advertisement
Meriyati Hoegeng Tutup Usia di 100 Tahun, Kapolri Sampaikan Duka
Polda Metro Jaya Panggil Pandji Pragiwaksono Terkait Lima Laporan
Badai Salju Jepang Tewaskan 30 Orang
Iran Ancam Ubah Wilayah Jadi Kuburan Massal bagi Tentara AS
Skandal Suap Elite Hukum Tiongkok, Eks Menteri Dihukum Seumur Hidup
Advertisement
KPK Tegaskan Direksi BUMN WNA Wajib Lapor LHKPN 2025
Berita Pilihan
Advertisement
Trump Tahan Opsi Militer ke Iran, Israel Justru Desak Serangan
Advertisement
Wisata ke Meksiko Dilarang Bawa Vape, Turis Terancam Penjara 8 Tahun
Advertisement
Berita Populer
- Tokoh Papua Ajak Jaga Kedamaian, Luruskan Pernyataan soal Yahukimo
- Disbud Sleman Gandeng Pemilik Cagar Budaya untuk Perawatan Bangunan
- Ini Perbedaan GCI dan Golden Visa Indonesia untuk Diaspora dan Investo
- Jadwal SIM Keliling Kota Jogja 3 Februari 2026
- Jadwal DAMRI Bandara YIA ke Kota Jogja 3 Februari 2026, Tarif Rp80.000
- Kunjungan Wisata Bantul Januari 2026 Turun, PAD Baru 7,7 Persen
- Kepatuhan LHKPN 2025 Baru 35,52 Persen, KPK Ingatkan Batas Akhir Maret
Advertisement
Advertisement
