Advertisement
ASN yang Mudik Boleh Ikut Upacara Hari Lahir Pancasila di Kantor Lain, tapi Ada Syaratnya

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA -- Hari Lahir Pancasila kali ini jatuh pada Sabtu (1/6/2019), yang merupakan hari libur menjelang Idulfitri. Pemerintah tak melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah mudik untuk mengikuti upacara Hari Lahir Pancasila di luar kantor tempatnya bekerja, dengan syarat tertentu.
Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik (HKIP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Mudzakir mengatakan pada prinsipnya, pemerintah tidak melarang ASN mengikuti upacara di kantor non tempatnya bekerja. Tetapi, keikutsertaan ASN dalam upacara memperingati Hari Lahir Pancasila di luar kantornya harus dibuktikan dengan foto.
Advertisement
"Secara prinsip yang penting instansi adakan upacara dan PNS wajib upacara. Tiap Kementerian dan Lembaga (K/L) akan atur. Kemenpan-RB memperbolehkan pegawainya yang sudah mudik untuk upacara di instansi pemerintah di daerah dengan mengirim bukti foto," terangnya dalam pesan tertulis kepada wartawan, Jumat (31/5).
Pemerintah memang mewajibkan PNS untuk mengikuti upacara saat Hari Lahir Pancasila. Akan ada sanksi pelanggaran disiplin yang diberikan jika ASN tidak berupacara, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
"Kemenpan-RB atur demikian [upacara di daerah] untuk pegawainya," lanjut Mudzakir.
Tanggapan Mudzakir sejalan dengan usul Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri). Menurut Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional Zudan Arif Fakrulloh, pemerintah seharusnya memberi kelonggaran bagi ASN agar boleh mengikuti upacara di lokasi manapun pada akhir pekan mendatang.
Usul itu muncul karena peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini jatuh saat cuti bersama menjelang Idulfitri sudah dimulai.
"Mohon diizinkan mengikuti upacara Hari Lahir Pancasila itu tidak harus di kantornya tapi bisa di manapun. Misalnya, pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang sudah pulang kampung agar dibolehkan mengikuti upacara di kampungnya masing-masing," ucapnya dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Rabu (29/5).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Top Ten News Harianjogja.com, Jumat 11 Juli 2025: Dari Polda Jateng Grebek Pabrik Pupuk Palsu sampai Penemuan Mayat Pegawai Kemendagri
Advertisement

Pembangunan Tol Jogja-Solo Segmen Prambanan-Purwomartani Sesuai Rencana, Target 2026 Sampai Gerbang Tol Kalasan
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Sertipikat Elektronik Diterapkan Bertahap, Sertipikat Tanah Lama Tetap Berlaku
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
Advertisement
Advertisement