Advertisement
BPN Sebut Rezim Jokowi Rezim Paranoid. Kenapa?

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA-- Rezim Presiden Joko Widodo atau Jokowi ialah rezim yang paranoid. Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Andre Rosiade.
Hal itu dikatakannya menanggapi penutupan jalan di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK) sehingga menyebabkan tim kuasa hukum Prabowo - Sandiaga kesulitan ketika akan mendatangi MK untuk mendaftarkan gugatan sengketa Pemilu 2019 pada Jumat (24/5/2019).
Advertisement
Andre menjelaskan, mengapa akhirnya tim kuasa hukum Prabowo - Sandiaga baru mendaftarkan permohonan gugatan sengketa Pilpres 2019 ke MK pada Jumat pukul 22.00 WIB. Yang pertama ialah soal teknis sehingga tim kuasa hukum tidak bisa mendatangi MK dengan jadwal yang sudah direncanakan sebelumnya yakni pada pukul 20.30 WIB.
Setelah itu ada kendala lainnya yakni tim kuasa hukum kesulitan untuk tiba di kantor MK lantaran akses jalan menuju gedung MK telah ditutup oleh pihak kepolisian dengan alasan keamanan.
"Teman-teman lawyer emang agak keliling-keliling sedikit untuk nyampai ke Mahkamah Konstitusi karena rezim ini rezim parno. Rezim paranoid, jalan pun ditutup di mana-mana," ujar Andre dalam diskusi bertajuk "MK Adalah Koentji" di D'Consulate Lounge, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (25/5/2019).
Rezim paranoid disebutkan Andre juga menyinggung soal pembatasan penggunaan media sosial yang dilakukan Menkominfo sejak 21 Mei 2019. Menkoimfo Rudiantara sempat menjelaskan pembatasan penggunaan media sosial itu dilakukan untuk menjaga kondusifitas negara.
Menurutnya, pembatasan penggunaan media sosial tersebut justru malah merugikan banyak masyarakat. Terutama masyarakat yang bekerja sebagai pengusaha dan mengandalkan media sosial sebagai ajang menjual produk-produknya.
"Bayangkan sekarang, pengusaha-pengusaha UMKM menjerit, nggak bisa jualan. Bisnis onlinenya ambruk," katanya.
"Mungkin pemerintah ini karena keseringan kerjasama dengan pemerintah Tiongkok akhirnya terinspirasi sama pemerintah Tiongkok membatasi media sosial," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : suara.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kasus Pemerasan Artis Sinetron MR, Polisi Menyita Enam Video Syur Sesama Jenis
- Adik Ipar Ganjar Pranowo Dituntut 5,5 Tahun Penjara karena Korupsi Pembangunan Jembatan Sungai Gintung
- Akan Tenggelam, Ribuan Warga Tuvalu Ajukan Visa Iklim untuk Bermigrasi ke Australia
- Buntut Tragedi di Maluku Tenggara, UGM Evaluasi Sistem KKN
- Para Advokat Perekat Nusantara dan TPDI Somasi Gibran, Untuk Segera Mundur Sebagai Wapres
Advertisement

Porda XVII DIY 2025: Sleman Mulai Siapkan OPD Pendamping Cabor Demi Membidik Juara Umum
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- KPK Cekal Mantan Wadirut BRI ke Luar Negeri Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan EDC
- Kejagung Periksa Pihak Google Terkait Penyidikan Dugaan Korupsi Laptop Chromebook
- Kemenag Siapkan Regulasi Terkait Tata Kelola Rumah Doa
- Api Melahap RS Hermina Jakarta, Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran
- KPK Panggil Pihak Swasta Terkait Suap Pengadaan Barang di MPR RI
- Pembubaran Kegiatan Ibadah dan Perusakan Rumah Retret di Sukabumi, Kemenag Siapkan Regulasi Rumah Doa
- Pemkab Bantul Siapkan Siswa Cadangan Sekolah Rakyat
Advertisement
Advertisement