Ketua DPR: Elite Politik Harus Jaga Suasana Teduh, Jangan Perkeruh Suasana!
Ketua DPR Bambang Soesatyo (kanan). - Antara Harianjogja.com, JAKARTA--Para pengunjuk rasa ‘aksi kedaulaan rakyat’ diimbau mewaspadai adanya penumpang gelap atau penyusup. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo.
Menurut Bamsoet para penumpang gelap maupun penyusup hanya akan memanfaatkan situasi unjuk rasa untuk menciptakan ‘martir’.
BACA JUGA :
Karena itu politisi Partai Golkar itu meminta semua pihak agar selain waspada juga mengutamakan kepentingan yang lebih besar, yakni keutuhan bangsa. Tidak perlu lagi ada berbagai agitasi maupun propaganda yang menghasut permusuhan diantara rakyat, ujarnya dalam keterangan kepada wartawan, Rabu (22/5/2019).
“Para elite politik maupun para tokoh bangsa harus mampu menjaga suasana teduh, jangan malah menambah keruh suasana,” ujarnya.
Kepada aparat keamaman di apangan, dia mengimbau agar bisa menahan diri dan tidak terprovokasi oleh pengunjuk rasa. Karena memang itulah target mereka para penumpang gelap yang menyusup di tengah-tengah aksi masa, katanya.
“Memancing aparat marah dan bertindak anarkis sehingga menimbulkan chaos,” katanya.
Menurutnya, walau dalam kondisi lelah, aparat keamanan harus tetap humanis namun tegas dalam menegakan peraturan dan perundang-undangan terkait penanganan ketertiban umum dan keamanan negara.
“Kepada semua elemen yang berunjuk rasa, mari kita hormati hasil akhir rekapitulasi Pemilu oleh KPU,” katanya.
Pada bagian lain Bamsoet juga memberikan apresiasi kepada sikap kenegarawanan Prabowo Subianto yang telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan menghimbau para pendukungnya agar tetap tenang dan menempuh jalur konstitusi.
“Begitu juga saya menyampaikan rasa hormat kepada sikap kenegarawanan Ketua Umum PAN dan Ketua Umum Partai Demokrat yang secara terang menyampaikan menerima keputusan hasil akhir rekapitulasi Pemilu oleh KPU,” katanya.
Menurutnya, jika ada pihak-pihak yang merasa tidak puas, silahkan menempuh jalur mekanisme hukum melalui gugatan pemilu ke Mahkamah Konstitusi.
Sumber : Bisnis.com
