Pajak Penghasilan Toko Online Dimajukan 1 Oktober, Ini Penjelasan DJP
PPh marketplace dimajukan menjadi 1 Oktober 2026. DJP menyebut keputusan itu diambil karena kesiapan teknis empat platform.
Ilustrasi rombongan bus yang mengangkut napi teroris Mako Brimob, memasuki dermaga penyeberangan Wijayapura, Cilacap, Jawa Tengah, Kamis (10/5/2018). /Antara-Idhad Zakaria
Harianjogja.com, SURABAYA--Upaya menggembosi massa aksi 22 Mei terus dilakukan oleh aparat kepolisian dari daerah. Massa yang akan berangkat ke Jakarta pun dicegah. Kepolisian Daerah Jawa Timur menggagalkan keberangkatan tiga bus dari Malang, Kabupaten Madiun, dan Tulungagung memuat rombongan yang diduga akan mengikuti aksi 22 Mei 2019 di Jakarta.
"Terkait rencana beberapa masyarakat Jatim yang akan berangkat ke Jakarta, sampai dengan sore hari ini ada satu yang bus kami amankan di Malang. Kemudian dua bus dari Madiun dan dari Tulungagung yang dibatalkan," ujar Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan di Mapolda setempat, di Surabaya, Minggu (19/5/2019) malam.
Menurut dia, rombongan penumpang ketiga bus tersebut dipulangkan ke rumah masing-masing dan tidak ditemukan benda-benda berbahaya seperti senjata tajam dan sebagainya.
"Sampai saat ini masih belum kami temukan, tapi memang hasil keterangan dari koordinator lapangan mereka memang akan berangkat ke Jakarta itu saja," ucapnya.
Sementara itu, kepolisian tetap akan melakukan aksi "sweeping" terhadap rombongan-rombongan yang akan mengikuti aksi 22 Mei mendatang.
Jenderal bintang dua itu mengklaim aksi (sweeping) tersebut pun sudah mendapat dukungan dari tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat di Jatim.
"Terima kasih kepada tokoh-tokoh agama tokoh-tokoh masyarakat yang sudah mendukung kami dari TNI dan Polri, serta para tokoh agama yang mendukung kerja kami terkait kegiatan ataupun isu mobilisasi massa," katanya.
Luki juga mengimbau masyarakat Jatim untuk tidak berangkat ke Jakarta dalam rangka aksi 22 Mei, namun mempersilahkan melakukan aksi tanpa harus ke Jakarta dan akan menyiapkan tempat di Surabaya dengan catatan selama aksi sesuai aturan berlaku.
"Kami akan kawal. Tapi tidak untuk ke Jakarta. Memang kita pahami bersama situasi dari media sosial ini sungguh luar biasa sehingga kami mengimbau untuk tidak berangkat ke Jakarta," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
PPh marketplace dimajukan menjadi 1 Oktober 2026. DJP menyebut keputusan itu diambil karena kesiapan teknis empat platform.
Hashim mundur dari WIFI. Pengamat menilai Internet Rakyat dan pemanfaatan spektrum 1,4 GHz tetap berjalan sesuai komitmen perusahaan.
DPRD Kota Jogja mendorong pengembangan UMKM secara merata hingga tingkat kampung melalui promosi, pemasaran, dan dukungan berkelanjutan.
Cek Kesehatan Gratis atau CKG telah menjangkau 99,1 juta jiwa pada 2026 dan ditargetkan mencapai 130 juta jiwa.
Buruh masih mengawal 10 isu dalam RUU Pelindungan Ketenagakerjaan, mulai dari upah, PHK, outsourcing hingga JKP.
Jamsostek Award 2026 DIY memberikan penghargaan kepada pemda, kalurahan, serta perusahaan. Simak daftar lengkap para penerimanya.