Advertisement
Kelompok Organisasi Mahasiswa Tolak Upaya Delegitimasi Proses Pemilu
Karangan bunga ucapan semangat dan selamat atas penyelenggaraan Pemilu 2019 berderet di luar kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), di Jakarta Pusat, Sabtu (20/4/2019). - Antara/Sugiharto Purnomo
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Sejumlah organisasi mahasiswa yang bergabung dalam Kelompok Cipayung Plus menolak upaya delegitimasi proses pemilu. Penolakan itu disampaikan saat mereka berkunjung ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Selasa (7/5/2019).
Dalam kunjungannya ke KPU RI, Cipayung Plus yang terdiri dari organisasi mahasiswa I-IMI, PMII, GMNI, PMKRI, GMKI, IMM, dan KMHDI menyampaikan dukungannya kepada penyelenggara pemilu.
Advertisement
Mereka mengapresiasi KPU RI yang dianggap sudah menjalankan tugas dengan baik.
"Cipayung Plus menolak segala bentuk upaya delegitimasi terhadap proses dan hasil pemilu serentak, terlebih yang dilakukan secara inkonstitusional," ujar Ketua Umum PMKRI Juventus Prima Yoris Kago di kantor KPU RI, Jakarta.
Kelompok organisasi mahasiswa ini juga menyampaikan duka atas meninggalnya para penyelenggara pemilu. Hingga kini, tercatat ada 456 petugas pemilu yang meninggal karena bertugas.
Mereka juga meminta masyarakat untuk tidak mendelegitimasi proses pemilu dan memastikan proses demokrasi di Indonesia tetap berlangsung aman dan damai. Kemudian, Cipayung Plus berharap KPU bekerja cepat dan cermat hingga proses pemilu selesai.
"Hal ini sangat penting, agar KPU dapat bekerja secara profesional, tenang, dan jujur tanpa dipengaruhi oleh tekanan-tekanan dari luar. Kami ajak masyarakat untuk tetap menjaga kondusifitas," kata Ketua Umum IMM Najih Prasetyo.
Menurut Ketua Umum GMNI Robyatullah Kusuma Jaya, upaya mendelegitimasi proses dan hasil pemilu merupakan preseden buruk bagi demokrasi di Indonesia. Dia menganggap penyebab adanya upaya delegitimasi adalah karena ketakutan akan kekalahan dalam proses pemilu.
"Tindakan-tindakan seperti ini perlu dibendung, agar demokrasi di Indonesia tidak terjerumus ke dalam praktik-praktik tidak baik yang menciptakan ketakutan-ketakutan masal di masyarakat," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
LaNyalla Bicara Soal 66 Tahun Dekrit Presiden
Pemerintah Diminta Memperhatikan Pemerataan Anggaran Pendidikan
Pemerintah Daerah Didorong Membangun Jalan dengan Aspal Plastik
Advertisement
Sekolah Rakyat di Jawa Tengah Diperkirakan Menampung 1.075 Siswa
Objek Diduga Bangkai Kapal Tunu Pratama Jaya Ditemukan Tim SAR
Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
Advertisement
Menghadiri KTT BRICS, Presiden Prabowo Hari Ini Tiba di Brasil
Menteri PKP Usulkan Kuota Rumah Subsidi Ditambah Jadi 500 Ribu Unit
Advertisement
Presiden Prabowo Beri Perhatian Serius Masalah Truk ODOL
Berita Pilihan
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
- Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement
Pekerja di DIY Dukung SE Larangan Penahanan Ijazah, Ini Alasannya
Advertisement
Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- 3 Event Balap Akan Digelar di Sirkuit Mandalika di Bulan Juli 2025
- Bayar PBB Kini Bisa Gunakan Aplikasi Lokal, Ini Caranya
- 500 Ribu Orang Terdampak Aksi Mogok Petugas di Bandara Prancis
- 29 Penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Masih Belum Ditemukan, SAR Lanjutkan Pencarian
- Gempa Jepang: Warga Panik dengan Ramalan Komik Manga, Pemerintah Setempat Bantah Ada Keterkaitan
- Kebakaran di California AS Meluas hingga 70.800 Hektare Lahan
- 1.469 Guru Siap Mengajar di 100 Sekolah Rakyat
Advertisement
Advertisement
