Kelompok Organisasi Mahasiswa Tolak Upaya Delegitimasi Proses Pemilu

Lalu Rahadian

Rabu, 08 Mei 2019 - 01:57 WIB

Bernadheta Dian Saraswati

Kelompok Organisasi Mahasiswa Tolak Upaya Delegitimasi Proses Pemilu

Karangan bunga ucapan semangat dan selamat atas penyelenggaraan Pemilu 2019 berderet di luar kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), di Jakarta Pusat, Sabtu (20/4/2019). - Antara/Sugiharto Purnomo

Harianjogja.com, JAKARTA--Sejumlah organisasi mahasiswa yang bergabung dalam Kelompok Cipayung Plus menolak upaya delegitimasi proses pemilu. Penolakan itu disampaikan saat mereka berkunjung ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Selasa (7/5/2019).

Dalam kunjungannya ke KPU RI, Cipayung Plus yang terdiri dari organisasi mahasiswa I-IMI, PMII, GMNI, PMKRI, GMKI, IMM, dan KMHDI menyampaikan dukungannya kepada penyelenggara pemilu.

Mereka mengapresiasi KPU RI yang dianggap sudah menjalankan tugas dengan baik.

"Cipayung Plus menolak segala bentuk upaya delegitimasi terhadap proses dan hasil pemilu serentak, terlebih yang dilakukan secara inkonstitusional," ujar Ketua Umum PMKRI Juventus Prima Yoris Kago di kantor KPU RI, Jakarta.

BACA JUGA

Kelompok organisasi mahasiswa ini juga menyampaikan duka atas meninggalnya para penyelenggara pemilu. Hingga kini, tercatat ada 456 petugas pemilu yang meninggal karena bertugas.

Mereka juga meminta masyarakat untuk tidak mendelegitimasi proses pemilu dan memastikan proses demokrasi di Indonesia tetap berlangsung aman dan damai. Kemudian, Cipayung Plus berharap KPU bekerja cepat dan cermat hingga proses pemilu selesai.

"Hal ini sangat penting, agar KPU dapat bekerja secara profesional, tenang, dan jujur tanpa dipengaruhi oleh tekanan-tekanan dari luar. Kami ajak masyarakat untuk tetap menjaga kondusifitas," kata Ketua Umum IMM Najih Prasetyo.

Menurut Ketua Umum GMNI Robyatullah Kusuma Jaya, upaya mendelegitimasi proses dan hasil pemilu merupakan preseden buruk bagi demokrasi di Indonesia. Dia menganggap penyebab adanya upaya delegitimasi adalah karena ketakutan akan kekalahan dalam proses pemilu.

"Tindakan-tindakan seperti ini perlu dibendung, agar demokrasi di Indonesia tidak terjerumus ke dalam praktik-praktik tidak baik yang menciptakan ketakutan-ketakutan masal di masyarakat," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : bisnis.com