Advertisement
Fahri Hamzah Usul Ibu Kota Dipindah ke Pulau Seribu, Ini Alasannya
Fahri Hamzah - JIBI
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tak setuju Ibu Kota Indonesia dipindahkan ke luar Jawa. Fahri mengusulkan Ibu Kota dipindahkan ke wilayah yang masih masuk otoritas DKI Jakarta, yakni Kabupaten Kepulauan Seribu.
“Pakailah konsep kemaritiman, ibu kota itu dipindahkan ke pinggir, Kepulauan Seribu. Maka saya mengusulkan Pulau Seribu,” ujar Fahri seusai menghadiri buka puasa bersama Presiden Jokowi, di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (6/5/2019).
Advertisement
Menurut Fahri, Ibu Kota yang dipindahkan ke Kepulauan Seribu masih masuk akal. Sebab, Presiden Jokowi sejak memerintah terus menggaungkan konsep kemaritiman dalam pembangunan. Ia mencontohkan Malaysia yang membangun pusat pemerintahan di Putrajaya, menggantikan Kuala Lumpur. Putrajaya adalah wilayah pesisir.
“Indonesia punya Teluk Jakarta. Di sana ada pulau-pulau reklamasi yang statusnya masih mengambang. Seharusnya bisa dimaksimalkan menjadi ibu kota di pesisir. Ongkosnya kan tak semahal pindah ke luar Pulau Jawa,” tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut pemerintah serius terkait rencana pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa. Hal ini dikatakan Jokowi dalam sambutan buka puasa bersama pemimpin lembaga negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/5/2019).
“Pada kesempatan hari ini, mumpung bertemu dengan ketua dan pimpian lembaga negara, saya ingin menyinggung sedikit hal yang berkaitan dengan pemindahan ibu kota. Kami serius dalam hal ini,” ujar Jokowi dalam sambutan.
Sejak tiga tahun terakhir, rencana pemindahan ibu kota sudah dibahas. Kemudian satu setengah tahun lalu, dirinya meminta Bappenas melakukan kajian-kajian yang lebih detail, baik dari sisi ekonomi, sosial, politik hingga kajian dari sisi lingkungan.
“Kita tahu semua bahwa di Pulau Jawa ini sudah dihuni 57 persen dari total penduduk Indonesia 149 juta orang. Padahal di pulau lain, di Sumatera penduduknya hanya 21 persen, Kalimantan 6 persen dan Sulawesi 7 persen, Papua dan Maluku 2 sampai tiga persen,” kata Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
LaNyalla Bicara Soal 66 Tahun Dekrit Presiden
Pemerintah Diminta Memperhatikan Pemerataan Anggaran Pendidikan
Pemerintah Daerah Didorong Membangun Jalan dengan Aspal Plastik
Advertisement
Sekolah Rakyat di Jawa Tengah Diperkirakan Menampung 1.075 Siswa
Objek Diduga Bangkai Kapal Tunu Pratama Jaya Ditemukan Tim SAR
Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
Advertisement
Menghadiri KTT BRICS, Presiden Prabowo Hari Ini Tiba di Brasil
Menteri PKP Usulkan Kuota Rumah Subsidi Ditambah Jadi 500 Ribu Unit
Advertisement
Presiden Prabowo Beri Perhatian Serius Masalah Truk ODOL
Berita Pilihan
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
- Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement
Jadwal KA Prameks Hari Ini, Minggu 6 Juli 2025, dari Stasiun Tugu Jogja hingga Kutoarjo Purworejo
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- 3 Event Balap Akan Digelar di Sirkuit Mandalika di Bulan Juli 2025
- 500 Ribu Orang Terdampak Aksi Mogok Petugas di Bandara Prancis
- 29 Penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Masih Belum Ditemukan, SAR Lanjutkan Pencarian
- Gempa Jepang: Warga Panik dengan Ramalan Komik Manga, Pemerintah Setempat Bantah Ada Keterkaitan
- Kebakaran di California AS Meluas hingga 70.800 Hektare Lahan
- 1.469 Guru Siap Mengajar di 100 Sekolah Rakyat
- Hamas Sambut Baik Rencana Gencatan Senjata dengan Israel
Advertisement
Advertisement
