Advertisement
Fadli Zon: Wacana Pemindahan Ibu Kota Hanya Isapan Jempol untuk Tutupi Isu Tertentu

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyebut wacana pemindahan Ibu Kota oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla hanya isapan jempol karena tidak akan terealisasi. Fadli Zon bahkan menuduh rencana itu digulirkan untuk menutupi isu tertentu.
Menurut dia, wacana pemindahan Ibu Kota tersebut sudah digulirkan sejak Jokowi menjadi Presiden, tetapi tidak pernah terwujud sampai saat ini. Politikus Partai Gerindra tersebut mengimbau agar Jokowi tidak mengumbar wacana untuk menghibur masyarakat.
Advertisement
“Nanti isu itu juga akan reda sendiri. Sudahlah itu omong kosong yang dilakukan Presiden Jokowi sejak 4-5 tahun lalu,” tuturnya, Rabu (1/5/2019).
Dia menyarankan agar Presiden Jokowi memiliki persiapan dan rencana yang matang. Pasalnya, dia menilai memindahkan Ibu Kota tidak semudah membalikkan telapak tangan, butuh anggaran yang besar.
“Kalau mau memindahkan Ibu Kota, ayo duduk bersama rencanakan agar matang. Jangan cuma lontaran-lontaran saja,” katanya.
Wacana pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta memang telah bergulir lama, bahkan sejak era Presiden pertama RI Soekarno. Simpang siur pilihan daerahnya terdiri mulai dari Jonggol di Jawa Barat, Maja di Tangerang, Banten, Palangkaraya di Kalimantan Tengah, hingga Kabupaten Mamuju di Sulawesi Barat dan kawasan di Kalimantan Timur.
Kendati tindak lanjutnya jarang terlihat masyarakat umum, pemerintah terus melakukan kajian di sejumlah kota. Wacana tersebut kembali mencuat ramai ketika Presiden Joko Widodo pun memiih opsi untuk memindahkan ibu kota pemerintahan ke luar Pulau Jawa.
Dalam rapat terbatas bertopik Tindak Lanjut Rencana Pemindahan Ibu Kota pada Senin (29/4/2019), Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro yang memaparkan kajian Bappenas mengenai pemindahan ibu kota pemerintahan menjelaskan terdapat tiga opsi pemindahan ibu kota.
Opsi yang pertama yakni ibu kota tetap berada di seputaran istana kepresidenan dan Monumen Nasional Jakarta dengan kantor pemerintahan yang berada dalam kawasan distrik. Lalu pilihan yang kedua yakni memindahkan lokasi ibu kota dari Jakarta ke daerah yang dekat dengan kawasan itu, seperti di seputaran Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Bodetabek).
Sementara pilihan yang ketiga yakni memindahkan ibu kota pemerintahan ke luar Pulau Jawa.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) itu menjelaskan sebab ibu kota pemerintahan perlu dipindah dari Jakarta yakni dikarenakan keterbatasan Jakarta untuk mendukung pengembangan ibu kota.
Sejumlah aspek yang disoroti antara lain kemacetan yang tercatat pada 2013 merugikan perekonomian dengan jumlah Rp56 triliun dan berlipat dua kali pada saat ini, banjir baik yang disebabkan hujan di hulu dan penurunan tanah di pantai utara dimana 50 persen wilayah Jakarta berkategori rawan banjir.
Selain itu, kualitas air sungai di Jakarta 96 persen berkondisi tercemar berat sehingga memiliki bahaya signifikan karena sanitasi yang buruk.
“Penurunan permukaan air tanah di utara rata-rata 7,5 cm per tahun dan tanah turun sudah sampai 60 cm pada 1989-2007 karena akan terus meningkat sampai 120 cm karena pengurasan air tanah. Sedangkan air laut naik rata-rata 4-6 cm karena perubahan iklim,” ungkap Bambang menjelaskan kondisi kota Jakarta yang telah berumur 491 tahun itu.
Selain pengembangan ibu kota, upaya pemindahan itu juga harus mencerminkan Indonesiasentris dan dapat membangun kota baru serta menyebarkan perekonomian di wilayah lain Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
- Naik Terus Jelang Natal, Harga 4 Bahan Pangan Ini Sulit Dikendalikan di Jateng
- Pembongkaran Bangunan Rumah dan Toko Terdampak Proyek Underpass Joglo Solo
- Akses Internet Ngebut, Orneto Café Jadi Tempat Nyaman untuk Nugas Mahasiswa
- Berstatus Waspada Level II, Ada Dugaan Pelanggaran Izin Pendakian Gunung Marapi
Berita Pilihan
- Empat Anak Tewas di Jagakarsa, Polisi Temukan Pesan Bertuliskan "Puas Bunda, tx for All" di TKP
- 80 Persen Lebih Warga Gaza Mengungsi Sejak Serangan Israel 7 Oktober
- IKN Berpotensi Menyokong Pengembangan Obat Herbal, Guru Besar UGM: Kalau Benar-Benar Pindah
- Anies Sebut Pembangunan IKN Timbulkan Ketimpangan Baru, Jokowi: Justru Sebaliknya
- Berstatus Tersangka, Permohonan Perlindungan Syahrul Yasin Limpo Ditolak
Advertisement

Prabowo-Gibran Peroleh Amunisi Dukungan dari Relawan RKB DIY
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Jokowi Disebut Membuntuti Kampanye Ganjar, Ini Respons Istana
- Erupsi Marapi: 30 Warga Melaporkan Orang Hilang, SAR Terus Lakukan Pencarian
- Oknum Petinggi Partai Diduga Terlibat dalam Kasus Eks Mentan SYL
- Dugaan Korupsi Bansos Kemensos, KPK Periksa Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo
- Ade Armando Singgung Politik Dinasti di Jogja, Begini Komentar Ganjar Pranowo
- Erick Thohir Rampingkan BUMN Jadi 65 Perusahaan
- Penanganan Stunting di Indonesia Diklaim mencapai 18 Persen
Advertisement
Advertisement