KPK Sita Aset Rp150 Miliar dalam Kasus Pemerasan WNA
KPK menyita aset Rp150 miliar dalam kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA yang menjerat eks Wamen Imipas Silmy Karim dan 7 tersangka.
Guru Besar Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Prof Mahfud MD./Harian Jogja-Desi Suryanto
Harianjogja.com, BANDUNG – Upaya untuk mengganti ideologi Pancasila dengan khilafah diklaim pemerintah benar-benar terjadi di Indonesia.
Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Mohammad Mahfud MD mengungkapkan ada pihak yang ingin mengganti ideologi Pancasila ke khilafah. Namun, upaya itu tak pernah berhasil karena rakyat sudah memutuskan ideologi Pancasila tak bisa diganggu gugat.
Hal itu dinyatakan Mahfud MD saat mengisi kuliah umum di Institut Teknologi Bandung (ITB), Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (24/4/2019).
Menurut mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu, Pancasila dalam perjalanan kerap diuji kebenarannya bahkan lewat pemberontakan seperti Darul Islam Tentara Islam Indonesia (DI TII).
"Dulu yang menolak itu DI TII dan Permesta. Tapi, Pancasila selalu menang dalam ujian, rakyat ingin negara tidak beralih ideologi. Kita hari ini sudah merumuskan bahwa Pancasila adalah dasar ideologi yang tepat dan cocok untuk Indonesia," kata Mahfud.
Pada 1998 dan 1999, saat rezim otoriter Orde Baru di bawah kendali Presiden Soeharto tumbang, upaya mengganti Pancasila dengan ideologi khilafah kembali menguat.
Saat itu usaha pihak tersebut dilakukan melalui jalur politik yakni dengan turut serta dalam pemilu yang diikuti oleh 48 partai politik.
"Tahun 98 Pak Harto (Suharto) jatuh dan ada usulan Pancasila diganti. Dari 48 partai yang ikut Pemilu tahun 1999, ada yang menghendaki Pancasila diganti hanya 13 persen, sisanya masih ingin Pancasila. Tapi dari 13 persen ada yang hanya menunggangi, sehingga yang ingin Indonesia menjadi negara Islam enggak sampai 9 persen," tutur dia.
Meski gagal saat itu, upayata mengganti ideologi Pancasila terus terjadi sampai sekarang.
Menurut Mahfud sekarang masih ada sebagian rakyat Indonesia yang ingin Indonesia jadi negara Islam dengan mengganti Pancasila ke sistem khilafah.
Mahfud menilai hal itu wajar saja jika dilakukan melalui jalur konstitusional seperti ikut Pemilu. Yang tidak wajar jika menggunakan cara-cara radikal.
"Kalau mau (mengganti ideologi Pancasila) ya ikut Pemilu. Tidak usah pakai tindakan radikal, lewat pemberontak kalah, lewat jalur pemilu kalah, lalu mau dengan cara apalagi untuk menganti Pancasila?" ujar mantan Menteri Pertahanan era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Okezone.com
KPK menyita aset Rp150 miliar dalam kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA yang menjerat eks Wamen Imipas Silmy Karim dan 7 tersangka.
Jadwal Bus KSPN Malioboro-Parangtritis Minggu 23 Agustus 2026. Simak jam keberangkatan pulang pergi dan tarif hanya Rp12.000.
Kebakaran melanda rumah adat Sade di Lombok Tengah, Sabtu malam. Petugas pemadam dikerahkan dan penyebab kebakaran masih diselidiki.
Jadwal KA Bandara YIA Minggu 23 Agustus 2026 lengkap rute YIA-Stasiun Tugu Yogyakarta beserta jam keberangkatan terbaru.
DPRD DIY mendukung pembatasan Pertalite, tetapi meminta pemerintah memastikan data desil 9 dan 10 sesuai kondisi ekonomi masyarakat.
Inter Milan mengawali Liga Italia 2026/27 dengan kemenangan 4-1 atas Monza. Calhanoglu, Zielinski, Esposito, dan Bisseck mencetak gol.