Advertisement
Mabes Polri: Ada Propaganda Khusus di Media Sosial
Calon Presiden Joko Widodo berorasi dalam acara Parahyangan Bersatu yang juga menjadi ajang silaturahmi dengan tokoh masyarakat dan relawan Balad Jokowi di Aula Villa Istana Bunga, Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (10/3/2019). - ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Mabes Polri memprediksi ada beberapa pihak yang sengaja mengganggu proses demokrasi di Indonesia dan membuat propaganda melalui berita bohong atau hoaks di media sosial.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengungkapkan sejak November-Desember 2018 lalu, ada pihak yang sengaja memainkan isu KTP-el tercecer di Jakarta Timur dengan sasaran serangan ke Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
Advertisement
Kemudian pada Desember 2018-Januari 2019, Dedi menjelaskan muncul isu hoaks mengenai adanya tujuh kontainer surat suara yang masuk ke Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Priok agar masyarakat gaduh. "Jadi apa yang disampaikan melalui media sosial itu tidak benar. Ini ada agenda propaganda khusus sepertinya di media sosial. Pola-pola seperti ini sudah kami mapping," tuturnya, Senin (11/3/2019).
Selanjutnya, menurut Dedi, kembali muncul kabar hoaks mengenai institusi Polri yang tidak netral di Pilpres 2019 seperti yang disampaikan salah satu akun Twitter dengan nama @Opposite6890. Akun tersebut menyebutkan bahwa Polri menjadi buzzer untuk memenangkan Capres Jokowi di Pilpres 2019 selama periode Januari-Maret 2019.
BACA JUGA
"Ini jelas-jelas akan merusak demokrasi Indonesia. Saya tegaskan lagi kalau Polri ini netral. Tidak ada yang boleh dukung-mendukung," katanya.
Dedi memastikan kepolisian akan terus memburu para pelaku penyebar hoaks yang memviralkan isu tertentu di media sosial untuk mengganggu Pilpres 17 April 2019 nanti. "Kita harus memerangi hoaks dari kasus KTP-el sudah kita lakukan upaya paksa. Kasus surat suara tercoblos dan informasi menyesatkan sudah kita proses. Berikan kesempatan pada Direktorat Siber untuk memeriksa secara komprehensif," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Ketegangan AS-Iran Meningkat, Trump Pertimbangkan Aksi Militer
Amazon PHK 16 Ribu Karyawan Lagi, Fokus Perkuat Bisnis AI
IDAI Ungkap PHBS Jadi Benteng Utama Hadapi Virus Nipah
Usut OTT Wali Kota Madiun, KPK Sisir Kantor Pemkot hingga Mobil Dinas
Advertisement
Pemerintah Jaga Inflasi Pangan Bergejolak di Kisaran 3-5 Persen
Antisipasi Virus Nipah, Singapura Perketat Pemeriksaan di Changi
Kemenko PM Perkuat Sinergi Perguruan Tinggi untuk Entaskan Kemiskinan
Virus Nipah di Indonesia Masih Ditemukan pada Kelelawar, Belum Manusia
Iran Tegaskan Aksi Militer AS Sama dengan Deklarasi Perang
Advertisement
Dampak MBG Akan Dibaca dari Pertumbuhan Otak dan Fisik Anak
Pemerintah Tetapkan 17 Februari untuk Sidang Isbat Ramadhan
Bareskrim Blokir 63 Rekening Kasus Penipuan Dana Syariah Indonesia
Anak Tanpa NIK Tetap Dapat MBG, BGN Libatkan Kecamatan
Indonesia Diminta Tirukan Negara Tetangga Cegah Virus Nipah
Advertisement
Semeru Erupsi 700 Meter, PVMBG Perketat Zona Bahaya
Berita Pilihan
Advertisement
Narkotika dan Pencurian Dominasi Perkara Pidana di PN Sleman
Advertisement
Wisata ke Meksiko Dilarang Bawa Vape, Turis Terancam Penjara 8 Tahun
Advertisement
Berita Populer
- Menkeu Purbaya Rombak 36 Pejabat Eselon II, DJBC Dominan
- Tol Fungsional Jogja-Solo dan Jogja-Bawen Dibuka Saat Lebaran 2026
- Hingga Rabu Malam, Gempa Bantul Magnitudo 4,5 Diikuti 197 Kali Susulan
- Astra Motor Yogyakarta Perkuat Posyandu dan Layanan Lansia Awal 2026
- Sidang Hibah Pariwisata Sleman, Muncul Pesan: Tolong Bantu Ibu
- Pelaporan SPT Lewat Coretax Tembus 867 Ribu, DJP Ingatkan Sanksi Denda
- Stabilitas Keamanan Mimika Jadi Sorotan Tokoh Adat Kamoro
Advertisement
Advertisement
