Advertisement
Mabes Polri: Ada Propaganda Khusus di Media Sosial
Calon Presiden Joko Widodo berorasi dalam acara Parahyangan Bersatu yang juga menjadi ajang silaturahmi dengan tokoh masyarakat dan relawan Balad Jokowi di Aula Villa Istana Bunga, Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (10/3/2019). - ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Mabes Polri memprediksi ada beberapa pihak yang sengaja mengganggu proses demokrasi di Indonesia dan membuat propaganda melalui berita bohong atau hoaks di media sosial.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengungkapkan sejak November-Desember 2018 lalu, ada pihak yang sengaja memainkan isu KTP-el tercecer di Jakarta Timur dengan sasaran serangan ke Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
Advertisement
Kemudian pada Desember 2018-Januari 2019, Dedi menjelaskan muncul isu hoaks mengenai adanya tujuh kontainer surat suara yang masuk ke Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Priok agar masyarakat gaduh. "Jadi apa yang disampaikan melalui media sosial itu tidak benar. Ini ada agenda propaganda khusus sepertinya di media sosial. Pola-pola seperti ini sudah kami mapping," tuturnya, Senin (11/3/2019).
Selanjutnya, menurut Dedi, kembali muncul kabar hoaks mengenai institusi Polri yang tidak netral di Pilpres 2019 seperti yang disampaikan salah satu akun Twitter dengan nama @Opposite6890. Akun tersebut menyebutkan bahwa Polri menjadi buzzer untuk memenangkan Capres Jokowi di Pilpres 2019 selama periode Januari-Maret 2019.
BACA JUGA
"Ini jelas-jelas akan merusak demokrasi Indonesia. Saya tegaskan lagi kalau Polri ini netral. Tidak ada yang boleh dukung-mendukung," katanya.
Dedi memastikan kepolisian akan terus memburu para pelaku penyebar hoaks yang memviralkan isu tertentu di media sosial untuk mengganggu Pilpres 17 April 2019 nanti. "Kita harus memerangi hoaks dari kasus KTP-el sudah kita lakukan upaya paksa. Kasus surat suara tercoblos dan informasi menyesatkan sudah kita proses. Berikan kesempatan pada Direktorat Siber untuk memeriksa secara komprehensif," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Ribuan Orang Tewas, DK PBB Didesak Selidiki Genosida di Darfur, Sudan
Alasan KPK Periksa Anggota DPR Rajiv di Cirebon
Presiden Prabowo Dijadwalkan Berpidato di KTT APEC 2025 di Korsel
Perang di Sudan Kembali Pecah, Sebanyak 2.227 Orang Tewas
Advertisement
Hujan Deras, Puluhan RT di Jakarta Terendam Banjir
Lewat Kelas Finansial, Jenius Ajak Bersiap Hadapi Dinamika Ekonomi
Tarif dan Jadwal DAMRI Semarang Jogja PP, Jumat 31 Okt 2025
Dirayakan Setiap Tanggal 31 Oktober, Ini Sejarah Halloween
Prakiraan Cuaca di Jogja, Hujan Ringan, Jumat 31 Okt 2025
Advertisement
Prabowo Perintahkan Para Menteri Cari Skema Selesaikan Utang Whoosh
Puncak Supermoon 5 November 2025, Waktu Terbaik dan Tips Menyaksikan
WNA Vietnam Langgar Izin Jadi Terapis Dideportasi
Prancis dan Spanyol Desak DK PBB Batasi Penggunaan Hak Veto
China Tangguhkan Pembatasan Ekspor Logam Tanah Jarang ke AS
Advertisement
Trump Perintahkan Uji Coba Senjata Nuklir
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Desa Wisata Adat Osing Kemiren Banyuwangi Masuk Jaringan Terbaik Dunia
Advertisement
Berita Populer
- Proses Dekontaminasi Radioaktif 22 Pabrik di Cikande Selesai
- Korban Baku Tembak Polisi Vs Geng Narkoba di Brasil Tembus 128 Orang
- Pebalap Astra Honda Siap Melesat di JuniorGP Barcelona
- Polres Bantul Rotasi Sejumlah Pejabat, Dorong Kinerja dan Regenerasi
- Korupsi Impor Gula, 5 Petinggi Perusahaan Swasta Dihukum Bayar Rp337 M
- Uya Kuya hingga Eko Patrio Masuk Daftar Pemeriksaan MKD DPR
- MK Tolak Uji Materi Aturan Batas Usia Pemuda Jadi 40 Tahun
Advertisement
Advertisement
