Jumlah Berita yang Tervalidasi sebagai Hoaks Terus Meningkat
Advertisement
Harianjogja.com, SOLO-- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI terus memvalidasi berita yang beredar. Rupanya, jumlah berita bohong atau hoaks terus bertambah sejak pertengahan tahun lalu.
"Sekarang kami sisir terus karena menangani hoaks tidak mudah," kata Menteri Komunikasi dan Informatika RI Rudiantara, di Kampus Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Sabtu (9/3/2019).
Advertisement
Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, menurutnya lagi, pada bulan Agustus 2018 jumlah hoaks yang teridentifikasi dan sudah divalidasi ada 25 berita, sedangkan pada bulan September naik sebanyak 27 berita.
"Sedangkan bulan Oktober naik 53, November 63, Desember 75, Januari 175, dan di bulan Februari ada sebanyak 353 hoaks," katanya.
Ia mengatakan angka tersebut adalah yang sudah divalidasi bahwa berita tersebut memang hoaks atau sudah disandingkan dengan faktanya. "Kalau tidak nanti saya dikira yang bilang hoaks. Sejauh ini, paling banyak atau 181 dari 700-an hoaks tadi adalah politik. Jadi memang makin ke sini makin banyak," katanya pula. Terkait hal itu, pihaknya berupaya terus menangkal agar informasi bohong tersebut tidak dikonsumsi oleh lebih banyak orang.
"Kami juga minta agar masyarakat berpartisipasi, kepada mahasiswa juga agar berpartisipasi dengan tidak meneruskan informasi yang negatif," katanya lagi.
Menurutnya, ciri informasi hoaks adalah tidak jelas asal usulnya, terdapat ajakan "ayo viralkan", dan mengatasnamakan kelompok tertentu.
"Kalau ada berita seperti itu agar dihapus saja. Zaman sekarang yang mengirim dan menerima foto, teks, dan video sama-sama bayar. Kalau dulu kan yang nelepon yang bayar," katanya pula.
Disinggung mengenai tindak lanjut berita hoaks tersebut, Rudiantara mengatakan sudah bukan lagi ranah kementerian melainkan menjadi kewenangan kepolisian.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Terkait Pemulangan Mary Jane, Filipina Sebut Indonesia Tidak Minta Imbalan
- Polisi Tembak Polisi hingga Tewas di Solok, Polda Sumbar Dalami Motifnya
- Eks Bupati Biak Ditangkap Terkait Kasus Pelecehan Anak di Bawah Umur
- Profil dan Harta Kekayaan Setyo Budiyanto, Jenderal Polisi yang Jadi Ketua KPK Periode 2024-2029
- Pakar Hukum Pidana Nilai Penetapan Tersangka Tom Lembong Masih Prematur
Advertisement
Pilkada 2024, KPU Kulonprogo Tetapkan 775 Daftar Pemilih Tambahan
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Pemerintah Inggris Dukung Program Makan Bergizi Gratis Prabowo-Gibran
- Momen Pilkada Sleman 2024, Harda Tulus Mengabdi dan Ingin Ikhlas Melayani
- 687 Warga Negara Asing Terjaring Operasi Jagratara, Pelanggaran Izin Tinggal Mendominasi
- Warga Palestina Sambut Baik Surat Mahkamah Pidana Internasional untuk Menangkap Netanyahu
- Yusril Sebut Pemulangan DPO kasus Judi Online dari Filipina Gunakan Perjanjian MLA
- Polri Sebut Telah Menindak 85 Influencer yang Promosikan Judi Online
- Profil dan Harta Kekayaan Setyo Budiyanto, Jenderal Polisi yang Jadi Ketua KPK Periode 2024-2029
Advertisement
Advertisement