Cegah Kegaduhan di Debat Capres: Tim Jokowi Usul Moderator Tegas, Tim Prabowo Minta Penonton Dikurangi

Aziz Rahardyan

Rabu, 27 Februari 2019 - 21:07 WIB

Budi Cahyana

Cegah Kegaduhan di Debat Capres: Tim Jokowi Usul Moderator Tegas, Tim Prabowo Minta Penonton Dikurangi

Pendukung capres nomor urut 02 Prabowo Subianto meneriakan yel-yel pada debat capres 2019 putaran kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019). - JIBI/Bisnis Indonesia/Nurul Hidayat

Harianjogja.com, JAKARTA — Kericuhan sempat terjadi dalam debat capres ronde kedua pada 17 Februari 2019. Kegaduhan muncul saat istirahat akibat pernyataan Jokowi yang mengungkap ribuan hektare tanah Prabowo.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief, menyebarkan video berdurasi 45 detik kericuhan tersebut melalui akun Twitter resminya. Dua kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pun mengusulkan cara untuk mencegah kerusuhan serupa.

Wakil Direktur Saksi TKN Jokowi-Ma'ruf Lukman Edy menyebut jumlah penonton debat tidak mempengaruhi ketertiban. Pihaknya menilai ketegasan penyelenggara dan moderator merupakan hal terpenting.

"Di dalam rapat [bersama KPU] kemarin saya menyatakan bahwa soal penonton ini jauh lebih tertib pada debat pertama. Toh jumlahnya sama, 150 orang, debat kedua juga sama. Tetapi lebih tertib karena moderator bisa langsung melihat penonton, mana penonton yang ribut bisa ditegur," kata dia di Posko Cemara TKN Jokowi-Ma'ruf, Rabu (27/2/2019).

"Sehingga kalau ada penonton yang naik kursi, bikin ramai yang tidak sesuai peraturan dan kesepakatan, maka kami waktu itu mengusulkan keluarkan saja dari ruangan tanpa peringatan. Tidak perlu SP1, SP2," ujar dia.

Sementara, BPN Prabowo-Sandiaga masih menginginkan agar jumlah undangan penonton dikurangi, baik undangan tamu dari pihak TKN 01, BPN 02, dan undangan KPU.

Bahkan, BPN mengimbau para menteri yang mendapat undangan KPU agar masuk dalam kelompok penonton dari kandidat dukungannya saja, bukan duduk di tempat khusus.

Oleh sebab itu, pihaknya memberi usulan adanya perwakilan "juru damai" dari KPU, Bawaslu, TKN 01, dan BPN 02. Fungsinya, bertanggung jawab membuat suasana kondusif kembali ketika keributan semacam itu terjadi lagi, tanpa banyak pihak yang terlibat.

"Nah, untuk berjaga-jaga, sekarang ada ide membuat clearing house, ada perwakilan dari 02, 01 kalau ada hal semacam itu terjadi lagi, misalnya. Kita tidak menginginkan, tapi sudah ada dewan tertentu, akan ada desk khusus yang menangani masalah itu," ucap Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi, Priyo Budi Santoso selepas rapat dengan KPU, Selasa (26/2/2019).