Didukung Muchdi PR, Jokowi Diprediksi Makin Susah Ungkap Pelanggaran HAM

Harianjogja.com, JOGJA — Dukungan Mayjen TNI (Purn) Muchdi Purwoprandjono (Muchdi PR) ke kubu Joko Widodo (Jokowi) -Ma'ruf Amin mengejutkan banyak kalangan. Jokowi yang pada Pilpres 2014 mengampanyekan pengungkapan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) mendapat sokongan dari sosok yang pernah menjadi terdakwa pembunuhan Munir, salah satu aktivis yang sangat gigih memperjuangkan penegakan HAM semasa hidupnya. 

Aktivis HAM sekaligus Direktur Lokataru Foundation Haris Azhar menilai dukungan Muchdi PR kepada Jokowi sebagai salah satu alasan ketidakmampuan Jokowi mengungkap kasus pelanggaran HAM.

Muchdi PR yang pada 2003 diangkat menjadi Kepala Deputi Deputi V Badan Intelijen Negara (BIN), diduga terlibat kasus pembunuhan Munir lewat Pollycarpus Budihari Priyanto. Dia ditetapkan sebagai terdakwa pada 2008. Namun, Muchdi dinyatakan bebas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Ia juga dikenal dekat Prabowo saat aktif di militer. Pada 1998, Muchdi menjabat Danjen Kopassus dan Prabowo menjabat Pangkostrad. Muchdi PR bahkan termasuk salah satu pendiri Partai Gerindra.

Muchdi kemudian hijrah ke Partai Berkarya dan menjabat wakil ketua umum partai pimpinan Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto.

"Sebetulnya, ada banyak yang membuat blunder dalam soal HAM pada Jokowi," ungkap Hariz kepada Jaringan Informasi Bisnis Indonesia, Senin (11/2/2019).

"Dari mulai Ma'ruf Amin, Muchdi, Wiranto, Hendropriyono, dan Jokowi sendiri yang tidak selesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat dan kasus-kasus pelanggaran HAM baru yang terjadi di masa pemerintahannya," kata Haris Azhar.

Haris tidak sepenuhnya kaget dengan dukungan Muchdi PR kepada Jokowi sebab memiliki kedekatan khusus dengan Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) sekaligus petinggi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) AM Hendropriyono.

"Nah, khusus soal Muchdi, memang tidak aneh. Muchdi dekat dengan Hendropriyono, dan mereka di lingkaran Jokowi," jelasnya.

Haris menduga kasus pembunuhan Munir akan kembali tidak terungkap apabila Jokowi melanjutkan masa pemerintahannya di periode berikutnya. Sebab, banyaknya bentrokan kepentingan di dalam tubuh koalisi pendukung petahana.

"Ini menandakan Jokowi memang tidak bisa selesaikan kasus Munir. Kalau Jokowi terpilih lagi, kasus Munir tertunda lagi penyelesaiannya," ujar dia.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia