Istana: Penurunan Angka kemiskinan karena Kerja Ideologis dan Teknoratis.

Harianjogja.com, JAKARTA--Angka kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran di Indonesia per September 2018 menururun dibandingkan bulan yang sama periode sebelumnya.

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika menyatakan penurunan angka kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran di Indonesia dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo merupakan kombinasi kerja ideologis dan teknoratis.

Erani merilis pernyataan pada satu hari setelah Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 9,66% dari seluruh penduduk Indonesia atau sekitar 25,67 juta orang pada September 2018. Jumlah tersebut dianggap menurun dibandingkan dengan September 2017.

Dalam pengumuman yang sama, BPS menyatakan rasio gini pada September 2018 ikut turun 0,005 poin menjadi 0,384 dari 0,389 pada Maret 2018. Rasio gini adalah rasio tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat.

"Pencapaian ini hanya mungkin diperoleh lewat kombinasi kerja ideologis dan teknokratis. Secara ideologis pemerintah menjalankan penuh mandat konstitusi agar hajat publik dimuliakan. Menumbuhkan ekonomi adalah perkara penting, namun membagi kesejahteraan juga mandat genting," papar Erani dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (16/1/2019).

Menurutnya, secara teknokratis, rangkaian kebijakan dan program disusun secara sistematis dan dikawal dengan sigap. Erani mengatakan berbagai pencapaian ini belum sempurna. Oleh karena itu, menurutnya, pada saat ini adalah masa di mana kerja mesti diteruskan dan diperjuangkan.

Erani mengingatkan Indonesia pernah dikenal sebagai negara yang terampil dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama pada masa Orde Baru. Pada saat itu, Indonesia pernah dikenang sebagai Macan Asia karena mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi bersama Cina, Hongkong, Taiwan, Malaysia, dan lain-lain.

"Namun, sejarah juga mencatat Republik ini bukanlah negara yang terampil membagi kue ekonomi. Pertumbuhan ekonomi cuma singgah pada lapis golongan atas masyarakat," kata Erani.

Erani menyatakan, sejak awal 2015 pemerintah berjuang agar model pembangunan semacam itu diakhiri. Pertumbuhan ekonomi, sambungnya, layak diikhtiarkan, tapi di atas segalanya mutu atas pertumbuhan ekonomi mesti diperjuangkan.

"Hasilnya, sejak 2015-2018 kita menjumpai era baru standar pembangunan ekonomi di Indonesia, karena pertumbuhan ekonomi diikuti dengan penurunan tiga penyakit ekonomi yang paling mematikan, yakni kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan. Di luar itu, masih ditambah inflasi yang selalu bisa ditekan di bawah 3,6 persen selama empat tahun berturut-turut," paparnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com