Advertisement
Kemenko Maritim Berencana Tarik Dana Sampah dari Wisatawan
Sampah yang berada di salah satu sisi tepian Pantai Glagah, Rabu (20/6/2018). - Harian Jogja/ Uli Febriarni
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Sampah yang mengotori objek wisata masih menjadi masalah bagi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Instansi tersebut berencana untuk menerapkan pungutan atau dana kebersihan bagi para wisatawan yang mengunjungi sejumlah daerah tujuan wisata di Tanah Air untuk mengatasi masalah sampah.
"Akan ada pertemuan lanjutan untuk sampah ini, rencananya ada model untuk penanganan sampah. Kota-kota yang menjadi tujuan turis seperti Bali, Labuan Bajo, kami bisa buat pungutan untuk sampah di sana," kata Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (30/11/2018).
Advertisement
Dana yang terkumpul dari pungutan tersebut, kata dia, akan digunakan untuk pengelolaan sampah. Pungutan yang diberlakukan sekitar 10 dolar AS untuk wisatawan asing dan satu dolar AS untuk wisatawan domestik.
"Dana tersebut, dipungut langsung oleh hotel agar bisa dikelola langsung oleh pemda," tambah dia.
Luhut menambahkan bahwa masalah sampah plastik menjadi perhatian serius pemerintah. Saat ini sudah ada delapan kota yang melarang penggunaan kantong plastik. Bahkan Bali tidak hanya melarang penggunaan kantong plastik tetapi juga sedotan.
"Kami sedang mencari penggantinya, seperti plastik dari bahan baku singkong. Memang biayanya masih tinggi, tapi ini wajar karena permintaannya masih sedikit," katanya.
Masalah sampah plastik tersebut, lanjut dia, bukan hanya persoalan hari ini tetapi juga masa depan. Sampah plastik jika dimakan ikan di laut ataupun sungai, kemudian ikan tersebut dimakan ibu hamil akan melahirkan anak-anak yang stunting atau kerdil.
Sebelumnya, lanjut Luhut, di Pulau Pari banyak ikan yang mati akibat limbah dari Jakarta.
"Kita tidak mau anak cucu kita kuntet [kerdil]. Makanya masalah sampah plastik ini harus menjadi perhatian serius," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
3 Pejabat Kementerian PU Dinonaktifkan Seusai OTT KPK Terkait Suap Proyek di Sumut
Hasil Seleksi PPPK Kemenag: 17.154 Dinyatakan Lolos, Ini Link Pemberkasan
Advertisement
Presiden Prabowo Jadi Inspektur Upacara HUT Ke-79 Bhayangkara
Daftar Perombakan Direksi Garuda Indonesia: Mawardi Yahya Jadi Komisaris
Danantara Bidik Industri Media dan Hiburan untuk Tambah Penerimaan Negara
Advertisement
Kementrans Berjanji Tuntaskan Penerbitan SHM 129.553 Bidang Lahan Transmigran
Pakar Hukum Sebut Revisi UU Pemilu Wajib Memasukkan Putusan MK
Advertisement
Berita Pilihan
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
Advertisement
Kelurahan Kadipaten Jogja Gencarkan Penggunaan Biopori Demi Kurangi Sampah Organik
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Polda Lampung Tindak 693 kendaraan ODOL
- Guru Ngaji di Jaksel Cabuli 10 Santri Perempuan, Begini Modusnya
- Satgas Pangan Panggil Produsen 212 Merek Beras Nakal Hari Ini
- Langgar Hukum Internasional, Indonesia Kecam Serangan ke Iran
- Indonesia Waspadai Penutupan Selat Hormuz
- Duh! 20 Persen Anak SLTA Putus Sekolah
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
Advertisement
Advertisement
