Advertisement

Fuad Bawazier: Paker Kebijakan Ekonomi Jilid 16 Jokowi Tak Masuk Akal, Nyemplung ke Laut Saja

Newswire
Kamis, 22 November 2018 - 08:37 WIB
Nina Atmasari
Fuad Bawazier: Paker Kebijakan Ekonomi Jilid 16 Jokowi Tak Masuk Akal, Nyemplung ke Laut Saja Eks Menteri Keuangan Fuad Bawazier dalam diskusi Rabu Biru di Prabowo-Sandiaga Media Center. - Suara.com/Ria

Advertisement

Harianjogja.com, JAKARTA-Harianjogja.com, JAKARTA- Pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi baru saja meluncurkan paket kebijakan ekonomi jilid 16. Mantan Menteri Keuangan RI Fuad Bawazier mengkritisinya. Menurutnya paket itu dinilai tidak masuk akal.

Menurutnya, paket kebijakan ekonomi jilid 16 dinilai kontroversial karena pemerintah ingin mengamankan kondisi perekonomian di Indonesia, tapi keadaan ekonomi Indonesia tetap tidak berubah.

"Paket kebijakan 16, kontroversial, radikal liar dan tak masuk akal, semua yang penting hadir. Pertumbuhan tetap plus minus lima persen, presiden (bilang) 7 persen, paket kebijakan bertubi-tubi tak efektif, nyemplung ke laut saja," kata Fuad dalam diskusi Rabu Biru di Prabowo-Sandiaga Media Center, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Rabu (21/11/2018).

PROMOTED:  YouGov: Tokopedia Jadi Brand Paling Direkomendasikan Masyarakat Indonesia

Dalam paket kebijakan ekonomi jilid 16, pemerintah menerapkan relaksasi daftar negatif investasi (DNI). Artinya, pemerintah membuka kesempatan pemodal asing masuk lantaran melihat bidang usaha di Indonesia yang masih sepi dari minat investor.

Fuad melihat pemerintah tidak paham dengan cara mengatasi kondisi ekonomi Indonesia. Pasalnya, dirinya melihat seharusnya yang diperhatikan oleh pemerintah ialah adanya penurunan pada permintaan daya beli masyarakat.

"Masalahnya bukan investasi, sekarang masalahnya ada pada permintaan daya beli turun dan konsumsi rendah, kelebihan kapasitas kelebihan produksi atau over supply, investasinya, nggak ngerti penyakitnya," ujarnya.

Pemberian tax holiday agar investor asing mau menanamkan modal di Indonesia pun dirasa Fuad tidak efektif.

"Pembukaan 54 bidang usaha dari DNI itu hanya untuk mengobral UMKM kepada asing, sementara kebijakan tax holiday itu terbukti tak menarik bagi investasi asing, karena investor asing dikenai pajak di Indonesia, juga dikenai pajak di negara ini, apalagi yang dibuka adalah UMKM seperti warung internet yang mungkin kurang menarik bagi investasi asing," pungkasnya.

Advertisement

Advertisement

Video Terbaru

Advertisement

Advertisement

alt

Ditinggal Beli Makanan, Motor di Dapur Digondol Maling

Kulonprogo
| Kamis, 29 September 2022, 11:17 WIB

Advertisement

alt

Suka Liburan, Yuk Patuhi 5 Etika Saat Berwisata

Wisata
| Senin, 26 September 2022, 22:37 WIB

Advertisement

Advertisement

Advertisement