Advertisement
Fuad Bawazier: Paker Kebijakan Ekonomi Jilid 16 Jokowi Tak Masuk Akal, Nyemplung ke Laut Saja
Eks Menteri Keuangan Fuad Bawazier dalam diskusi Rabu Biru di Prabowo-Sandiaga Media Center. - Suara.com/Ria
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA-Harianjogja.com, JAKARTA- Pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi baru saja meluncurkan paket kebijakan ekonomi jilid 16. Mantan Menteri Keuangan RI Fuad Bawazier mengkritisinya. Menurutnya paket itu dinilai tidak masuk akal.
Menurutnya, paket kebijakan ekonomi jilid 16 dinilai kontroversial karena pemerintah ingin mengamankan kondisi perekonomian di Indonesia, tapi keadaan ekonomi Indonesia tetap tidak berubah.
Advertisement
"Paket kebijakan 16, kontroversial, radikal liar dan tak masuk akal, semua yang penting hadir. Pertumbuhan tetap plus minus lima persen, presiden (bilang) 7 persen, paket kebijakan bertubi-tubi tak efektif, nyemplung ke laut saja," kata Fuad dalam diskusi Rabu Biru di Prabowo-Sandiaga Media Center, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Rabu (21/11/2018).
Dalam paket kebijakan ekonomi jilid 16, pemerintah menerapkan relaksasi daftar negatif investasi (DNI). Artinya, pemerintah membuka kesempatan pemodal asing masuk lantaran melihat bidang usaha di Indonesia yang masih sepi dari minat investor.
Fuad melihat pemerintah tidak paham dengan cara mengatasi kondisi ekonomi Indonesia. Pasalnya, dirinya melihat seharusnya yang diperhatikan oleh pemerintah ialah adanya penurunan pada permintaan daya beli masyarakat.
"Masalahnya bukan investasi, sekarang masalahnya ada pada permintaan daya beli turun dan konsumsi rendah, kelebihan kapasitas kelebihan produksi atau over supply, investasinya, nggak ngerti penyakitnya," ujarnya.
Pemberian tax holiday agar investor asing mau menanamkan modal di Indonesia pun dirasa Fuad tidak efektif.
"Pembukaan 54 bidang usaha dari DNI itu hanya untuk mengobral UMKM kepada asing, sementara kebijakan tax holiday itu terbukti tak menarik bagi investasi asing, karena investor asing dikenai pajak di Indonesia, juga dikenai pajak di negara ini, apalagi yang dibuka adalah UMKM seperti warung internet yang mungkin kurang menarik bagi investasi asing," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kemendikdasmen Siapkan Konsep SMK 4 Tahun
Kinerja Pinjol Kian Melambat, Terjadi Peningkatan Kredit Macet
Bahlil Utak-atik Aturan LPG 3 Kilogram, Akan Dijadikan Satu Harga
Advertisement
Presiden Prabowo Bahas Isu Strategis Indonesia-Belgia dengan Raja Philippe
Penggunaan Kereta Api Jadi Sarana Kurangi Operasional Truk ODOL
Polisi Tembak Narapidana Saat Melarikan Diri
Gempa Magnitudo 5,2 Guncang Poso
Advertisement
Mentan: Kerugian Akibat Beras Oplosan Capai Rp99 Triliun dalam Setahun
Bulog Salurkan 158 Ribu Ton Beras SPHP
Tom Lembong Akui Mendapatkan Perlakuan Manusiawi di Tahanan Kejaksaan
Advertisement
Kemenaker Segera Panggil Duta Palma Terkait Penahanan Ijazah
Berita Pilihan
- Pembeli Beras SPHP Wajib Difoto, Ini Penjelasan dari Perum Bulog
- Sidang Korupsi Mbak Ita, Wakil Wali Kota Semarang Diperiksa
- Mantan CEO GoTo Andre Soelistyo Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Chromebook
- Polisi Kerahkan 1.082 Personel Gabungan Amankan Aksi Unjuk Rasa di Sidang Hasto Kristiyanto
- Mulai 1 Juli 2026, Vietnam Larang Penggunaan Sepeda Motor Berbahan Bakar Fosil di Pusat Kota Hanoi
Advertisement
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Tukin ASN DKI yang Telat di Hari Pertama Sekolah akan Dipotong
- Mulai 1 Juli 2026, Vietnam Larang Penggunaan Sepeda Motor Berbahan Bakar Fosil di Pusat Kota Hanoi
- Polisi Kerahkan 1.082 Personel Gabungan Amankan Aksi Unjuk Rasa di Sidang Hasto Kristiyanto
- Operasi Patuh 2025 Dimulai Hari Ini Hingga 27 Juli Mendatang, Berikut Jenis Pelanggaran dan Denda Tilangnya, Paling Tinggi Rp1 Juta
- Mensos Tegaskan Masa Orientasi Siswa Sekolah Rakyat Sekitar 15 Hari
- Mantan CEO GoTo Andre Soelistyo Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Chromebook
- Sidang Korupsi Mbak Ita, Wakil Wali Kota Semarang Diperiksa
Advertisement
Advertisement
