Fuad Bawazier: Paker Kebijakan Ekonomi Jilid 16 Jokowi Tak Masuk Akal, Nyemplung ke Laut Saja

Eks Menteri Keuangan Fuad Bawazier dalam diskusi Rabu Biru di Prabowo-Sandiaga Media Center. - Suara.com/Ria
22 November 2018 08:37 WIB Newswire News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA-Harianjogja.com, JAKARTA- Pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi baru saja meluncurkan paket kebijakan ekonomi jilid 16. Mantan Menteri Keuangan RI Fuad Bawazier mengkritisinya. Menurutnya paket itu dinilai tidak masuk akal.

Menurutnya, paket kebijakan ekonomi jilid 16 dinilai kontroversial karena pemerintah ingin mengamankan kondisi perekonomian di Indonesia, tapi keadaan ekonomi Indonesia tetap tidak berubah.

"Paket kebijakan 16, kontroversial, radikal liar dan tak masuk akal, semua yang penting hadir. Pertumbuhan tetap plus minus lima persen, presiden (bilang) 7 persen, paket kebijakan bertubi-tubi tak efektif, nyemplung ke laut saja," kata Fuad dalam diskusi Rabu Biru di Prabowo-Sandiaga Media Center, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Rabu (21/11/2018).

Dalam paket kebijakan ekonomi jilid 16, pemerintah menerapkan relaksasi daftar negatif investasi (DNI). Artinya, pemerintah membuka kesempatan pemodal asing masuk lantaran melihat bidang usaha di Indonesia yang masih sepi dari minat investor.

Fuad melihat pemerintah tidak paham dengan cara mengatasi kondisi ekonomi Indonesia. Pasalnya, dirinya melihat seharusnya yang diperhatikan oleh pemerintah ialah adanya penurunan pada permintaan daya beli masyarakat.

"Masalahnya bukan investasi, sekarang masalahnya ada pada permintaan daya beli turun dan konsumsi rendah, kelebihan kapasitas kelebihan produksi atau over supply, investasinya, nggak ngerti penyakitnya," ujarnya.

Pemberian tax holiday agar investor asing mau menanamkan modal di Indonesia pun dirasa Fuad tidak efektif.

"Pembukaan 54 bidang usaha dari DNI itu hanya untuk mengobral UMKM kepada asing, sementara kebijakan tax holiday itu terbukti tak menarik bagi investasi asing, karena investor asing dikenai pajak di Indonesia, juga dikenai pajak di negara ini, apalagi yang dibuka adalah UMKM seperti warung internet yang mungkin kurang menarik bagi investasi asing," pungkasnya.

Sumber : Suara.com