Advertisement
Sikapi Hasil Survei 19,4% PNS Anti-Pancasila, Menpan RB Segera Evaluasi Semua Aparatur Negara
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Komjen Pol Syafruddin mengucapkan sumpah jabatan saat pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/8). Komjen Pol Syafruddin menggantikan Asman Abnur yang mengundurkan diri pasca Partai Amanat Nasional memutuskan tidak lagi berkoalisi dengan pemerintah. - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, BOGOR - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menyatakan pihaknya akan segera melakukan evaluasi terkait temuan sebuah lembaga survei mengenai 19,4% Pegawai Negeri Sipil yang menolak paham Pancasila.
Syafruddin mengatakan temuan tersebut bukanlah sebuah survei resmi yang dilakukan pemerintah sehingga Kementerian memerlukan waktu untuk memverifikasi data-datanya.
Advertisement
"BKN [Badan Kepegawaian Nasional] punya data sendiri, sedang mengevaluasi. Kita boleh mempercayai itu. Tapi jangan terlalu meyakini, karena itu lembaga luar," ucapnya di Istana Bogor, Rabu (21/11/2018).
"Walaupun kementerian dalam negeri mengekspos [survei itu] tapi evaluasi yang dilakukan inspektorat belum. Pemerintah tingkat I dan II akan lakukan itu. Kami akan perintahkan itu. Kami akan bikin surat edaran," tegasnya.
Berdasarkan hasil survei Alvara Research yang dilakukan di enam kota yakni Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar, sekitar 19,4% terindikasi anti-Pancasila. Ini artinya, hampir satu dari lima PNS tidak mempercayai Pancasila cocok dijadikan dasar kehidupan bernegara.
Survei yang dilakukan sejak 10 September sampai 5 Oktober 2017 ini mengambil 1.200 responden dari kalangan PNS, swasta/profesional dan di BUMN, dengan rentang usia 25 tahun-40 tahun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Advertisement
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
Sertipikat Elektronik Diterapkan Bertahap, Sertipikat Tanah Lama Tetap Berlaku
Advertisement
Berita Pilihan
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Top Ten News Harianjogja.com, Jumat 11 Juli 2025: Dari Polda Jateng Grebek Pabrik Pupuk Palsu sampai Penemuan Mayat Pegawai Kemendagri
Advertisement
Pembangunan Tol Jogja-Solo Segmen Prambanan-Purwomartani Sesuai Rencana, Target 2026 Sampai Gerbang Tol Kalasan
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Sertipikat Elektronik Diterapkan Bertahap, Sertipikat Tanah Lama Tetap Berlaku
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
Advertisement
Advertisement
