Advertisement
Mahathir Mohamad Kecewa Aung San Suu Kyi Gagal Membela Rohingya

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA -- Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohamad mengaku sangat kecewa dengan Aung San Suu Kyi yang gagal membela etnis Rohingya dan menyebut aksinya sebagai sesuatu yang tak bisa dimaafkan.
"Seseorang yang pernah ditahan sebelumnya tentu tahu rasanya penderitaan dan tidak seharusnya memberi hal yang sama pada orang-orang malang," ujar PM berusia 93 tahun itu , merujuk pada masa ketika Suu Kyi menjadi tahanan rumah di bawah pemerintahan militer Myanmar, seperti dilansir Channel News Asia, Selasa (13/11/2018).
Advertisement
Hal itu disampaikannya usai memberikan pidato terkait penanganan Myanmar dalam menghadapi krisis Rohingya, di Singapura. "Tampaknya Aung San Suu Kyi malah membela sesuatu yang tak termaafkan. Mereka sesungguhnya menindas orang-orang ini sampai di titik ketika mereka juga membunuhnya," lanjut Mahathir.
Pada Agustus 2019, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merilis laporan yang mengatakan bahwa terdapat intensi genosida dalam operasi militer yang dilakukan Myanmar pada 2017. Operasi tersebut memaksa ratusan ribu etnis Rohingya yang bermukim di daerah Rakhine mengungsi ke Bangladesh.
Myanmar membantah sebagian besar tuduhan dalam laporan itu. Sementara itu, Suu Kyi mengklaim pemerintah sipilnya tidak harus bertanggung jawab seutuhnya atas krisis karena militer tetap memiliki peran politik yang kuat di bawah konstitusi Myanmar.
Suu Kyi, yang berada di Singapura untuk Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean, telah banyak dikritik oleh masyarakat internasional atas penanganan krisis Rohingya.
Absennya Suu Kyi dalam mengatasi krisis berbuntut pada pencabutan penghargaan Hak Asasi Manusia (HAM) yang pernah disematkan Amnesti Internasional untuknya. Dia dinilai melanggengkan pelanggaran HAM dengan tidak berbicara soal kekerasan yang dialami etnis Rohingya.
Selain mengkritik kebijakan Suu Kyi, Mahathir juga mendesak Myanmar untuk mengakui Rohingya sebagai warga negara.
"Ketika Malaysia merdeka pada 1957, kami memiliki penduduk keturunan asing, kami terima mereka semua. Mereka sekarang warga negara, mereka memainkan peran penuh dalam politik negara, mereka bebas, mereka tidak ditahan karena ras atau semacamnya," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Menag Klaim Arab Saudi Bersedia Tambah Alokasi Kuota Petugas Haji Indonesia
- 7 Orang Rombongan Pengantar Umrah Meninggal karena Kecelakaan di Gresik, Begini Kronologinya
- Polisi Sebut Dokter PPDS Unpad yang Perkosa Keluarga Pasien Punya Kelainan Seksual
- Donald Trump Segera Terapkan Pajak Impor Produk Asal China Menjadi 125 Persen
- 11 Orang Meninggal Dunia Akibat Serangan KKB di Yahukimo
Advertisement

Top Ten News Harianjogja.com, Jumat 11 April: Cuaca Ekstrem Intai DIY, Kasus Antraks di Gunungkidul, Hantavirus Penyakit Mirip Leptospirosis
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Donald Trump Segera Terapkan Pajak Impor Produk Asal China Menjadi 125 Persen
- Dokter PPDS Unpad Pemerkosa Keluarga Pasien Mencoba Bunuh Diri Sebelum Ditangkap
- Gugatan Perdata Tio Fridelina kepada Penyidik KPK Dinilai Tak Tepat
- Presiden Prabowo Disambut Hangat Tayyip Erdogan di Turki
- Gunung Semeru Alami Lima Kali Erupsi pada Kamis Pagi
- Prakiraan Cuaca Hari Ini Kamis 10 April 2025: Sebagian Kota Besar Hujan Ringan
- Kronologi Tindakan Bejat Dokter PPDS Unpad di RSHS Bandung Perkosa Kerabat Pasien, Korban Disuntik Bius 15 Kali
Advertisement