Advertisement
Timses Jokowi: Tak Masalah Meniru Program DP 0% Selama Itu Hal Positif
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Arsul Sani, tidak mempermasalahkan apabila rencana pemerintahan Jokowi mengadopsi program hunian dengan DP 0% dianggap meniru. Selama kebijakan itu positif, tidak masalah diadopsi dan dianggap meniru.
Arsul mengatakan program DP hunian 0% yang awalnya diterapkan di DKI Jakarta menunjukan kebijakan tersebut positif, sehingga pemerintah pusat berniat untuk mengadopsinya.
Advertisement
“Kalau soal dianggap meniru, maka apa salahnya jika sebuah konsep atau kebijakan baik yang ada di luar negeri atau dalam negeri kemudian diadopsi,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (9/11/2018).
Lebih jauh Arsul mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo melihat kebijakan tersebut dapat membuat dampak positif bagi masyarakat dan dapat diaplikasikan. “Pak Jokowi kan tidak pernah menganggap bahwa kebijakan DP 0% untuk rumah tersebut sebagai sesuatu yang tidak baik atau mustahil, jadi kalau kemudian memang applicable, why not kemudian diadopsi?” ujarnya.
Seperti diketahui, pemerintah mengeluarkan wacana penyediaan rumah layak huni untuk ASN dan anggota TNI/Polri dengan skema DP 0%. Melalui program tersebut diharapkan para abdi negara dapat memiliki rumah tinggal dengan harga terjangkau.
Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Pemerintah berjanji untuk mempercepat penyediaan rumah layak bagi 945.000 ASN, 275.000 TNI, dan 360.000 Polri. Tujuannya jelas agar ASN, TNI, dan Polri makin konsentrasi dalam bekerja.
Presiden juga meminta pembangunan perumahan tersebut turut memperhatikan akses ke tempat kerja, serta pengembangan kegiatan ekonomi yang menopang kawasan tersebut.
Terkait pembiayaannya, rumah layak huni untuk ASN dan anggota TNI/Polri tersebut bisa diambil dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), badan usaha milik negara (BUMN), atau pun pinjaman dari pihak swasta.
Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia atau Apersi menilai positif rencana pemerintah terkait penyediaan perumahan bagi Aparatur Negeri Sipil (ASN), TNI, dan Polri. Bahkan Apersi mengusulkan tanah yang disasar untuk pembangunannya adalah milik negara agar prosesnya mudah, harganya murah, dan lokasinya mendekati tempat kerja.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Top Ten News Harianjogja.com, Jumat 11 Juli 2025: Dari Polda Jateng Grebek Pabrik Pupuk Palsu sampai Penemuan Mayat Pegawai Kemendagri
Advertisement

Pembangunan Tol Jogja-Solo Segmen Prambanan-Purwomartani Sesuai Rencana, Target 2026 Sampai Gerbang Tol Kalasan
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Sertipikat Elektronik Diterapkan Bertahap, Sertipikat Tanah Lama Tetap Berlaku
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
Advertisement
Advertisement