Advertisement
Timses Jokowi: Tak Masalah Meniru Program DP 0% Selama Itu Hal Positif
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Arsul Sani, tidak mempermasalahkan apabila rencana pemerintahan Jokowi mengadopsi program hunian dengan DP 0% dianggap meniru. Selama kebijakan itu positif, tidak masalah diadopsi dan dianggap meniru.
Arsul mengatakan program DP hunian 0% yang awalnya diterapkan di DKI Jakarta menunjukan kebijakan tersebut positif, sehingga pemerintah pusat berniat untuk mengadopsinya.
Advertisement
“Kalau soal dianggap meniru, maka apa salahnya jika sebuah konsep atau kebijakan baik yang ada di luar negeri atau dalam negeri kemudian diadopsi,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (9/11/2018).
Lebih jauh Arsul mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo melihat kebijakan tersebut dapat membuat dampak positif bagi masyarakat dan dapat diaplikasikan. “Pak Jokowi kan tidak pernah menganggap bahwa kebijakan DP 0% untuk rumah tersebut sebagai sesuatu yang tidak baik atau mustahil, jadi kalau kemudian memang applicable, why not kemudian diadopsi?” ujarnya.
Seperti diketahui, pemerintah mengeluarkan wacana penyediaan rumah layak huni untuk ASN dan anggota TNI/Polri dengan skema DP 0%. Melalui program tersebut diharapkan para abdi negara dapat memiliki rumah tinggal dengan harga terjangkau.
Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Pemerintah berjanji untuk mempercepat penyediaan rumah layak bagi 945.000 ASN, 275.000 TNI, dan 360.000 Polri. Tujuannya jelas agar ASN, TNI, dan Polri makin konsentrasi dalam bekerja.
Presiden juga meminta pembangunan perumahan tersebut turut memperhatikan akses ke tempat kerja, serta pengembangan kegiatan ekonomi yang menopang kawasan tersebut.
Terkait pembiayaannya, rumah layak huni untuk ASN dan anggota TNI/Polri tersebut bisa diambil dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), badan usaha milik negara (BUMN), atau pun pinjaman dari pihak swasta.
Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia atau Apersi menilai positif rencana pemerintah terkait penyediaan perumahan bagi Aparatur Negeri Sipil (ASN), TNI, dan Polri. Bahkan Apersi mengusulkan tanah yang disasar untuk pembangunannya adalah milik negara agar prosesnya mudah, harganya murah, dan lokasinya mendekati tempat kerja.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Selain GBK, Hotel Sultan hingga TMII Juga Bakal Dikelola Danantara
- Puluhan Warga Badui Digigit Ular Berbisa, 2 Meninggal Dunia
- Aduan Konten Judi Online Mencapai 1,3 Juta
- Tunjangan Guru Non ASN pada RA dan Madrasah Cair Juni 2025, Segini Besarannya
- Kerusuhan di Lapas Narkotika Muara Beliti Sumsel, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Ungkap Penyebabnya
Advertisement

Kegiatan Padat Karya di Gunungkidul Turun Drastis Tahun Ini, Begini Penjelasan Pemkab
Advertisement

Jembatan Kaca Seruni Point Perkuat Daya Tarik Wisata di Kawasan Bromo
Advertisement
Berita Populer
- Kejagung Sita Uang Rp479 Miliar Terkait Korupsi Duta Palma
- Puluhan Preman di Serang Diringkus Polisi, Paling Banyak Anggota Ormas
- Jawa Barat dan Riau Jadi Pilot Project Zero ODOL
- Pegadaian Edukasi Pegawai Istana Kepresidenan soal Investasi Emas
- Kemensos Sebut 66 Sekolah Rakyat Siap Berdiri Tahun Ini
- Aduan Konten Judi Online Mencapai 1,3 Juta
- PPATK Sebut Perputaran Dana Judi Online Bisa Tembus Rp150,36 Triliun Selama 2025
Advertisement