Advertisement
Pemerintah Sebut Aksi Bela Tauhid Ditunggangi HTI
Aksi Bela Tauhid 211 di areal Patung Kuda, depan kantor PT Indosat hingga Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Jumat (2/11/2018). - Suara.com/Adit Rianto
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah menyebut organisasi HTI menunggangi Aksi Bela Tauhid beberapa waktu lalu.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menuding Aksi Bela Tauhid yang dilakukan beberapa kali ini ditunggangi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Advertisement
Aksi tersebut dilakukan sebagai buntut pembakaran bendera bertuliskan aksara Arab di Limbangan, Garut, Jawa Barat. HTI sendiri telah dibubarkan pemerintah dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang lantaran bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
"Saya juga ingatkan terkait teman-teman yang demonstrasi, hati-hati demo yang punya niat baik untuk membangun pemahaman yang positif terkadang ditunggangi pihak lain untuk kepentingan politik," kata Wiranto seusai bertemu ulama dan pimpinan ormas Islam di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (9/11/2018).
"Tadi saya tayangkan untuk demo yang dua kali itu ternyata dimanfaatkan teman-teman HTI untuk tetap eksis sebagai organisasi," sambung dia.
Mantan Panglima ABRI itu kaget insiden pembakaran bendera oleh oknum Banser tersebut eskalasinya menjadi besar hingga ke tingkat nasional. Karena itu, sambung dia, dibutuhkan kearifan tokoh-tokoh agama untuk menyelesaikan polemik ini dengan baik dan damai.
"Maka saya minta kearifan para tokoh agama, kebetulan ini intern Islam, antar Islam, yang bawa bendera orang Islam, yang bakar juga orang Islam, mereka masing-masing punya komunitas," ujar Wiranto.
Wiranto sendiri pagi tadi menggelar acara 'coffee morning' dengan ulama dan pimpinan ormas Islam. Acara ini dihelat guna membincangkan persoalan bangsa yang belakangan ini tengah dirundung persoalan, khususnya pasca insiden pembakaran bendera.
Wiranto mengklaim semua pihak sepakat menyelesaikan persoalan ini dengan semangat persaudaraan. Sementara terkait pelaku pembakara dan pembawa benderanya diserahkan kepada mekanisme hukum yang berlaku untuk diproses lebih lanjut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Okezone.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Otak Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Bakal Diringkus Polri
Pemerintah Segera Menyusun Data Tunggal Kemiskinan
Advertisement
Pekan Depan Dipanggil, Firli Bahuri Diminta Kooperatif
Puncak Arus Mudik Liburan Natal Diprediksi Terjadi pada 24 Desember
Terkait Pemulangan Mary Jane, Filipina Sebut Indonesia Tidak Minta Imbalan
Polisi Tembak Polisi hingga Tewas di Solok, Polda Sumbar Dalami Motifnya
Advertisement
Eks Bupati Biak Ditangkap Terkait Kasus Pelecehan Anak di Bawah Umur
Polri Sebut Telah Menindak 85 Influencer yang Promosikan Judi Online
Advertisement
Berita Pilihan
- Terkait Pemulangan Mary Jane, Filipina Sebut Indonesia Tidak Minta Imbalan
- Polisi Tembak Polisi hingga Tewas di Solok, Polda Sumbar Dalami Motifnya
- Eks Bupati Biak Ditangkap Terkait Kasus Pelecehan Anak di Bawah Umur
- Profil dan Harta Kekayaan Setyo Budiyanto, Jenderal Polisi yang Jadi Ketua KPK Periode 2024-2029
- Pakar Hukum Pidana Nilai Penetapan Tersangka Tom Lembong Masih Prematur
Advertisement
Pilkada 2024, KPU Kulonprogo Tetapkan 775 Daftar Pemilih Tambahan
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Pemerintah Inggris Dukung Program Makan Bergizi Gratis Prabowo-Gibran
- Momen Pilkada Sleman 2024, Harda Tulus Mengabdi dan Ingin Ikhlas Melayani
- 687 Warga Negara Asing Terjaring Operasi Jagratara, Pelanggaran Izin Tinggal Mendominasi
- Warga Palestina Sambut Baik Surat Mahkamah Pidana Internasional untuk Menangkap Netanyahu
- Yusril Sebut Pemulangan DPO kasus Judi Online dari Filipina Gunakan Perjanjian MLA
- Polri Sebut Telah Menindak 85 Influencer yang Promosikan Judi Online
- Profil dan Harta Kekayaan Setyo Budiyanto, Jenderal Polisi yang Jadi Ketua KPK Periode 2024-2029
Advertisement
Advertisement
