Advertisement
Pemerintah Sebut Aksi Bela Tauhid Ditunggangi HTI
Aksi Bela Tauhid 211 di areal Patung Kuda, depan kantor PT Indosat hingga Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Jumat (2/11/2018). - Suara.com/Adit Rianto
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah menyebut organisasi HTI menunggangi Aksi Bela Tauhid beberapa waktu lalu.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menuding Aksi Bela Tauhid yang dilakukan beberapa kali ini ditunggangi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Advertisement
Aksi tersebut dilakukan sebagai buntut pembakaran bendera bertuliskan aksara Arab di Limbangan, Garut, Jawa Barat. HTI sendiri telah dibubarkan pemerintah dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang lantaran bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
"Saya juga ingatkan terkait teman-teman yang demonstrasi, hati-hati demo yang punya niat baik untuk membangun pemahaman yang positif terkadang ditunggangi pihak lain untuk kepentingan politik," kata Wiranto seusai bertemu ulama dan pimpinan ormas Islam di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (9/11/2018).
"Tadi saya tayangkan untuk demo yang dua kali itu ternyata dimanfaatkan teman-teman HTI untuk tetap eksis sebagai organisasi," sambung dia.
Mantan Panglima ABRI itu kaget insiden pembakaran bendera oleh oknum Banser tersebut eskalasinya menjadi besar hingga ke tingkat nasional. Karena itu, sambung dia, dibutuhkan kearifan tokoh-tokoh agama untuk menyelesaikan polemik ini dengan baik dan damai.
"Maka saya minta kearifan para tokoh agama, kebetulan ini intern Islam, antar Islam, yang bawa bendera orang Islam, yang bakar juga orang Islam, mereka masing-masing punya komunitas," ujar Wiranto.
Wiranto sendiri pagi tadi menggelar acara 'coffee morning' dengan ulama dan pimpinan ormas Islam. Acara ini dihelat guna membincangkan persoalan bangsa yang belakangan ini tengah dirundung persoalan, khususnya pasca insiden pembakaran bendera.
Wiranto mengklaim semua pihak sepakat menyelesaikan persoalan ini dengan semangat persaudaraan. Sementara terkait pelaku pembakara dan pembawa benderanya diserahkan kepada mekanisme hukum yang berlaku untuk diproses lebih lanjut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Okezone.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Harga Tiket Mendaki Gunung Fuji Jepang Kini Naik Dua Kali Lipat
Advertisement
Nikita Mirzani Diborgol Saat Hadiri Sidang di PN Jaksel
Hasil Seleksi PPPK Kemenag: 17.154 Dinyatakan Lolos, Ini Link Pemberkasan
Advertisement
Presiden Prabowo Jadi Inspektur Upacara HUT Ke-79 Bhayangkara
Daftar Perombakan Direksi Garuda Indonesia: Mawardi Yahya Jadi Komisaris
Danantara Bidik Industri Media dan Hiburan untuk Tambah Penerimaan Negara
Advertisement
Berita Pilihan
- Jateng Alami Inflasi 2,2 Persen Juni 2025, Tertinggi Sejak LIma Bulan Terakhir
- Harga Tiket Mendaki Gunung Fuji Jepang Kini Naik Dua Kali Lipat
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
Advertisement
13 SMP Negeri di Kulonprogo Tidak Mampu Penuhi Daya Tampung Siswa
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Pemerintah Janjikan Seluruh Sekolah Rakyat Terkoneksi Internet, Koneksi Perdana di Bantul dan Sleman
- Program Cek Kesehatan Gratis Tak Ada Kabar, Pemda Diminta Mengecek
- Pemerintah Pusat Tulis Ulang Sejarah Nasional Indonesia, Progres Mencapai 80 Persen
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Sumbangan 10.000 Ton Beras dari Indonesia Tidak Bisa Masuk ke Gaza, Menlu Ungkap Penyebabnya
- Pakar Hukum Sebut Revisi UU Pemilu Wajib Memasukkan Putusan MK
Advertisement
Advertisement
