20 Korporasi Jadi Tersangka Karhutla, Walhi Minta Identitas Dibuka

Harianjogja.com, PONTIANAK—Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Region Kalimantan mendesak Polri mengumumkan identitas 20 korporasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Desakan ini juga mencakup keterbukaan informasi mengenai perusahaan yang terafiliasi dengan investor asing, termasuk dari Malaysia dan Singapura.

Walhi menilai pengungkapan nama perusahaan, induk grup usaha, hingga penerima manfaat akhir atau beneficial owner diperlukan agar masyarakat mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Barat, Sri Hartini, mengatakan desakan itu disampaikan setelah Bareskrim Polri mengumumkan penetapan 20 korporasi sebagai tersangka dari 104 laporan polisi. Total luas area yang terbakar dalam perkara tersebut mencapai 29.168,78 hektare.

"Desakan tersebut kami sampaikan menyusul pengumuman Bareskrim Polri yang menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dari 104 laporan polisi, dengan total luas area terbakar mencapai 29.168,78 hektare," kata Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Barat Sri Hartini di Pontianak, Rabu.

Menurut Sri, penanganan perkara karhutla yang melibatkan perusahaan tidak cukup hanya mengandalkan sanksi pidana. Penegakan hukum juga perlu disertai tindakan administratif, termasuk pembekuan hingga pencabutan izin usaha bagi perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran.

"Harus ada tindakan tegas berupa pembekuan hingga pencabutan izin usaha bagi korporasi yang terbukti lalai maupun sengaja membakar lahan konsesinya. Tanpa sanksi administratif berat dan kewajiban pemulihan ekosistem gambut, proses hukum ini hanya akan menjadi ritual tahunan tanpa efek jera," tuturnya.

Walhi Soroti Keterlibatan Perusahaan Bermodal Asing

Selain meminta Polri membuka identitas 20 korporasi tersangka, Walhi juga menyoroti jumlah perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang tengah menjalani proses penyidikan.

Dari 97 korporasi yang sedang disidik, sebanyak 22 perusahaan merupakan PMA. Beberapa di antaranya disebut terafiliasi dengan investor dari Malaysia dan Singapura.

Atas dasar itu, organisasi lingkungan tersebut meminta penyidik tidak berhenti pada pengungkapan nama perusahaan yang menjadi tersangka. Polri juga didesak menelusuri struktur kepemilikan usaha, termasuk induk grup perusahaan dan pihak yang menjadi penerima manfaat akhir.

Walhi turut meminta aparat penegak hukum memeriksa kemungkinan keterlibatan jajaran direksi dan komisaris. Penelusuran dinilai perlu dilakukan hingga tingkat pengambil keputusan perusahaan, bukan hanya menyasar manajer atau pelaksana yang berada di lapangan.

Pemerintah Diminta Publikasikan 23 Perusahaan yang Direkomendasikan Dicabut Izinnya

Desakan keterbukaan informasi juga diarahkan kepada pemerintah. Walhi meminta pemerintah memublikasikan 23 perusahaan yang direkomendasikan untuk dicabut izinnya karena diduga melakukan pembakaran berulang.

Perusahaan-perusahaan tersebut diduga memiliki keterkaitan dengan kebakaran di lahan seluas lebih dari 500 hektare serta tidak mempunyai sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran yang memadai.

Menurut Walhi, informasi mengenai perusahaan dan lokasi konsesi yang menjadi objek penegakan hukum perlu disampaikan kepada masyarakat. Keterbukaan tersebut dinilai penting agar publik dapat mengetahui perkembangan penanganan kasus karhutla secara lebih jelas.

Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Tengah, Janang Firman Palanungkai, menilai transparansi menjadi bagian penting dalam penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan.

Ia mengingatkan agar penindakan tidak hanya menyasar peladang. Aparat penegak hukum juga harus mengusut korporasi yang bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Korporasi Diminta Biayai Pemulihan Ekosistem Gambut

Selain penindakan pidana dan administratif, Walhi Region Kalimantan menekankan pentingnya kewajiban pemulihan lingkungan bagi perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran.

Korporasi yang terbukti bersalah diminta membiayai pemulihan ekosistem gambut yang terdampak kebakaran. Perusahaan juga didesak mengganti kerugian kesehatan masyarakat yang mengalami dampak akibat paparan asap.

Dengan demikian, Walhi mendorong penanganan kasus karhutla tidak hanya berorientasi pada proses penetapan tersangka dan pemberian hukuman. Pertanggungjawaban perusahaan juga harus mencakup pemulihan kerusakan lingkungan serta kerugian yang dialami masyarakat.

Pengungkapan identitas korporasi, penelusuran pihak yang bertanggung jawab, pencabutan izin bagi perusahaan yang terbukti melanggar, hingga pemulihan ekosistem menjadi sejumlah tuntutan Walhi Region Kalimantan dalam penanganan kasus karhutla tersebut.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara