KPK Periksa ALH di Kasus Pemerasan Bupati Pemalang

Harianjogja.com, JAKARTA— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap ALH, tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, sebagai saksi dalam perkara dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Pemalang nonaktif berinisial AW. Pemeriksaan terhadap ALH yang menjabat Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Tengah periode 2025–2026 tersebut diagendakan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemanggilan ALH merupakan bagian dari pemeriksaan saksi dalam penyidikan perkara dugaan pemerasan terhadap Bupati Pemalang nonaktif. Agenda pemeriksaan tersebut disampaikan Budi kepada para jurnalis di Jakarta, Rabu.

“KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap ALH selaku Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Tengah periode 2025–2026,” kata Budi.

Dia menjelaskan pemeriksaan terhadap ALH akan dilaksanakan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Keterangan pejabat BPK Jawa Tengah tersebut akan dimintai penyidik dalam penanganan perkara yang juga menyeret sejumlah pihak dari lingkungan pemerintahan daerah maupun swasta.

Sehari sebelumnya, Selasa (10/11), KPK telah memeriksa sejumlah pejabat daerah dan pihak swasta sebagai saksi dalam perkara yang sama. Mereka terdiri atas Pelaksana Tugas Bupati Pemalang berinisial N, Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo berinisial S, Bupati Sorong Selatan berinisial PK, serta dua pihak swasta berinisial DP dan DAD.

Pemeriksaan terhadap para saksi tersebut menjadi bagian dari pengembangan penyidikan kasus dugaan pemerasan yang menjerat AW. Perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 28 Juli 2026.

Salah satu pihak yang ditangkap dalam operasi tersebut adalah Bupati Pemalang berinisial AW. Dua hari setelah OTT, tepatnya pada 30 Juli 2026, KPK mengumumkan hasil operasi sekaligus menetapkan empat orang sebagai tersangka yang terbagi dalam dua klaster dugaan pemerasan.

KPK Ungkap Dua Klaster Dugaan Pemerasan

Klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan AW terhadap jajaran Pemerintah Kabupaten Pemalang dan pihak swasta. Dalam perkara ini, KPK menetapkan AW bersama orang kepercayaannya berinisial MH alias GH sebagai tersangka.

Penyidik menduga AW menggunakan perantara GH untuk meminta sejumlah uang kepada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dan pihak swasta. Permintaan uang tersebut diduga ditujukan untuk kepentingan pribadi AW.

Dalam konstruksi perkara tersebut, GH diduga berperan mengumpulkan uang dari sejumlah pihak. KPK menduga jumlah uang yang berhasil dikumpulkan melalui GH mencapai Rp1,98 miliar.

Sementara itu, klaster kedua berkaitan dengan dugaan pemerasan terhadap AW yang melibatkan SBD dan ayahnya, LBS. Keduanya juga ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang diungkap KPK setelah operasi tangkap tangan pada Juli 2026.

SBD diketahui merupakan anggota Polri yang diperbantukan sebagai staf administrasi di KPK. Keterlibatan SBD dalam perkara tersebut berkaitan dengan dugaan pemberian informasi mengenai proses administrasi penanganan perkara kepada ayahnya, LBS.

KPK menduga informasi yang diperoleh SBD dari lingkungan administrasi penanganan perkara kemudian dimanfaatkan LBS untuk meminta uang kepada AW. Dalam menjalankan aksinya, LBS diduga menawarkan bantuan pengurusan perkara di KPK kepada Bupati Pemalang nonaktif tersebut.

Dugaan pemerasan pada klaster kedua itu menjadi bagian lain dari penyidikan KPK terhadap perkara yang menjerat AW. Dengan demikian, empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dua klaster dugaan pemerasan yang berkaitan dengan perkara tersebut.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara