KPK Geledah Enam Lokasi Terkait Korupsi Proyek Jalan Sumut

Harianjogja.com, JAKARTA— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah enam lokasi di Sumatera Utara pada 9-10 November 2026. Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyidikan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan yang melibatkan lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut serta Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumut.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan enam lokasi yang digeledah meliputi dua kantor satuan kerja, dua rumah kontraktor pembangunan jalan, serta rumah dua mantan pejabat terkait proyek tersebut.

Dua kantor yang menjadi sasaran penggeledahan yakni Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I BBPJN Sumut dan Kantor Satker PJN Wilayah II BBPJN Sumut.

Sementara itu, dua lokasi lainnya merupakan rumah kontraktor pembangunan jalan. Penyidik juga menggeledah rumah mantan Kepala Dinas PUPR Sumut dan rumah mantan Kepala Satker pada BBPJN Sumut.

"Dalam maraton penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen yang terkait dengan penyidikan perkara ini," kata Budi.

Berawal dari OTT pada Juni 2025

Kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 26 Juni 2025. Operasi tersebut berkaitan dengan proyek di lingkungan Dinas PUPR Provinsi Sumut dan Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut.

Dua hari setelah OTT, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Gunung Tua Dinas PUPR Sumut sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK) Rasuli Efendi Siregar, serta PPK pada Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut Heliyanto.

Dua tersangka lainnya berasal dari pihak swasta, yakni Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group Muhammad Akhirun dan Direktur PT Rona Na Mora Muhammad Rayhan Dulasmi Piliang.

KPK Kembangkan Penyidikan dan Tetapkan Delapan Tersangka Baru

Pengembangan penyidikan perkara tersebut diumumkan KPK pada 5 Mei 2026. Selanjutnya, pada 13 Oktober 2026, KPK mengungkap identitas delapan tersangka yang telah ditetapkan sejak September 2026.

Delapan tersangka tersebut terdiri atas mantan Kepala BBPJN Sumut berinisial SCH, mantan Kepala Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut DE dan RP, serta tiga mantan PPK pada Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut berinisial MPP, F, dan HH.

Dua tersangka lainnya adalah mantan Kepala Satker PJN Wilayah II BBPJN Sumut TRP dan mantan PPK pada Satker PJN Wilayah II BBPJN Sumut MM.

KPK kemudian menahan para tersangka pada 22 Oktober 2026, kecuali DE. Penggeledahan di enam lokasi pada 9-10 November 2026 menjadi bagian dari rangkaian penyidikan lanjutan atas perkara tersebut.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara