Jika Gibran Mundur, Apakah Pilpres 2024 Harus Diulang?

Harianjogja.com, JOGJA—Jika Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden, Indonesia tidak otomatis harus menggelar pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) ulang secara nasional. Konstitusi telah mengatur mekanisme pengisian jabatan wakil presiden yang kosong melalui pemilihan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dalam aturan itu, MPR harus menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden pengganti dari dua calon yang diusulkan presiden.

Artinya, apabila pengunduran diri Gibran benar-benar terjadi dan menimbulkan kekosongan jabatan, mekanisme yang berlaku bukan pemungutan suara ulang oleh seluruh rakyat. Presiden tetap menjalankan tugasnya, sedangkan pengisian posisi wakil presiden dilakukan melalui proses konstitusional di MPR.

Hasil Pilpres 2024 Tetap Menjadi Dasar Hukum

Penetapan hasil Pemilu 2024 dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 pada 20 Maret 2024. Keputusan tersebut mencakup hasil pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota secara nasional.

Berdasarkan catatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU, keputusan tersebut masih berstatus berlaku. Dokumen itu telah mengalami tiga kali perubahan melalui Keputusan KPU Nomor 1050, 1060, dan 1192 Tahun 2024.

Dengan demikian, pengunduran diri salah satu pejabat yang terpilih tidak serta-merta menghapus hasil pemungutan suara yang telah ditetapkan. Penetapan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024 juga tidak otomatis batal hanya karena terjadi kekosongan jabatan wakil presiden.

Persoalan yang muncul apabila wakil presiden mengundurkan diri adalah bagaimana mengisi jabatan yang kosong. Untuk kondisi tersebut, konstitusi telah menyediakan mekanisme tersendiri melalui Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Pasal 8 UUD 1945 Bedakan Kekosongan Jabatan

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat dalam waktu 60 hari untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan presiden.

Ketentuan tersebut menempatkan presiden sebagai pihak yang mengajukan dua nama calon. Selanjutnya, MPR memilih salah satu dari dua calon tersebut untuk mengisi jabatan wakil presiden yang kosong.

Mekanisme ini berbeda dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945. Ayat tersebut mengatur keadaan ketika presiden dan wakil presiden secara bersamaan mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam masa jabatan.

Dalam kondisi tersebut, tugas kepresidenan dijalankan secara bersama-sama oleh menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan. MPR kemudian harus menyelenggarakan sidang paling lambat 30 hari untuk memilih presiden dan wakil presiden.

Calon yang dipilih berasal dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik. Pasangan tersebut merupakan peraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya.

Perbedaan kedua ketentuan itu penting dipahami. Pemilihan pasangan calon berdasarkan hasil pemilu sebelumnya berlaku apabila jabatan presiden dan wakil presiden kosong secara bersamaan, bukan ketika hanya jabatan wakil presiden yang kosong.

Karena itu, jika hanya Gibran yang mengundurkan diri, mekanisme yang digunakan adalah Pasal 8 ayat (2), bukan Pasal 8 ayat (3).

Putusan MK Tidak Membatalkan Hasil Pilpres 2024

Persoalan hukum terkait status Gibran juga pernah diperiksa Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Putusan tersebut dibacakan pada 6 Oktober 2026 dalam perkara yang mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran ketika mencalonkan diri sebagai wakil presiden pada Pemilu 2024.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan kelulusan sekolah menengah atas atau sederajat.

Mahkamah juga menilai dokumen certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades yang digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan bukan merupakan bukti kelulusan. Dokumen tersebut dinilai menunjukkan kehadiran dan proses pembelajaran, bukan bukti bahwa seseorang telah menamatkan jenjang pendidikan.

Meski demikian, MK menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden sebagaimana diminta para pemohon. Mahkamah menilai status Gibran sebagai calon wakil presiden telah berakhir setelah ia dilantik dan mengucapkan sumpah jabatan pada 20 Oktober 2024.

Pelantikan tersebut sekaligus menandai berakhirnya tahapan Pilpres 2024. Karena itu, perkara yang diajukan dinilai secara substansial tidak lagi tepat dimasukkan dalam rezim penyelesaian perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden.

Dalam amar putusannya, MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan perkara perselisihan hasil Pilpres. Mahkamah menyatakan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 termasuk objek perkara yang dapat diperiksa, tetapi persoalan kedudukan hukum pemohon membuat permohonan tidak dapat diterima.

Dengan demikian, putusan tersebut tidak membatalkan hasil Pilpres 2024 ataupun mengubah penetapan pasangan Prabowo-Gibran sebagai pemenang pemilu.

Pengunduran Diri Berbeda dengan Pemberhentian Wakil Presiden

Selain mekanisme pengisian jabatan kosong, UUD 1945 juga mengatur prosedur pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 7A dan Pasal 7B.

Pasal 7A mengatur pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan. Pelanggaran yang dimaksud antara lain pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, dan perbuatan tercela.

Pemberhentian juga dapat dilakukan apabila presiden dan/atau wakil presiden terbukti tidak lagi memenuhi syarat untuk menduduki jabatan tersebut.

Sementara itu, Pasal 7B mengatur tahapan yang harus dilalui. DPR terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa dan memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran atau tidak terpenuhinya persyaratan jabatan.

MK wajib memeriksa, mengadili, dan memutus permintaan tersebut paling lama 90 hari setelah diterima. Apabila Mahkamah menyatakan dugaan DPR terbukti, proses dapat dilanjutkan dengan pengajuan usul pemberhentian kepada MPR.

MPR kemudian wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul pemberhentian paling lambat 30 hari setelah menerima usul dari DPR. Keputusan diambil melalui rapat paripurna dengan ketentuan kuorum dan persetujuan anggota sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Prosedur tersebut berbeda dari pengisian jabatan wakil presiden yang kosong berdasarkan Pasal 8 ayat (2). Pengunduran diri dan pemberhentian karena itu perlu dibedakan karena memiliki dasar serta tahapan konstitusional yang tidak sama.

Jika Gibran mengundurkan diri hingga terjadi kekosongan jabatan, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur pemilihan wakil presiden pengganti oleh MPR berdasarkan dua nama yang diajukan presiden. Pengunduran diri Gibran tidak otomatis membatalkan hasil Pilpres 2024 atau mengharuskan pemilihan presiden dan wakil presiden ulang secara nasional.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.