Polri Pecat Irjen AS Terkait Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal

Harianjogja.com, JAKARTA—Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Irjen AS terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden hingga sejumlah pengusaha. Putusan tersebut diambil melalui sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), Selasa (10/11/2026).

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan majelis sidang KKEP menjatuhkan sanksi administratif berupa pemecatan terhadap AS dari keanggotaan Polri.

“Sanksi administratif, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri,” kata Isir di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, Selasa.

Selain pemecatan, AS juga dijatuhi sanksi etika. Perilakunya dinyatakan sebagai perbuatan tercela.

Isir menjelaskan dugaan pelanggaran tersebut dilakukan AS saat menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kabag Mon Robinopsnal Bareskrim Polri. AS diduga menyalahgunakan kewenangan dengan memanfaatkan akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan yang tidak sesuai prosedur.

“(AS, red.) diduga menggunakan kewenangan berupa akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai dengan prosedur,” ujarnya.

AS Ajukan Banding atas Putusan PTDH

Dalam sidang etik tersebut, AS disangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.

Selain itu, ia juga disangkakan melanggar sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Ketentuan yang disangkakan meliputi Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf g mengenai kewajiban dalam etika kelembagaan. Kemudian, Pasal 8 huruf c angka 1 terkait kewajiban dalam etika kepribadian, serta Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf b mengenai larangan dalam etika kelembagaan.

Meski telah dijatuhi sanksi PTDH, AS menyatakan mengajukan banding atas putusan tersebut. Isir mengatakan proses banding selanjutnya akan diperiksa oleh komisi di tingkat banding.

"Nanti ada proses untuk kemudian bandingnya nanti akan diperiksa oleh komisi di tingkat banding," kata Isir.

Isir menegaskan Polri tidak memberikan toleransi terhadap penyalahgunaan wewenang oleh anggota. Setiap personel, menurutnya, wajib menjalankan tugas berdasarkan ketentuan hukum, standar operasional prosedur, dan kode etik profesi yang berlaku.

Ia juga memastikan penegakan aturan internal tidak memberikan perlakuan istimewa kepada anggota tertentu. Personel yang terbukti melakukan pelanggaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan.

“Ini merupakan wujud keseriusan Polri dalam melakukan evaluasi, menjaga integritas institusi, serta memelihara kepercayaan masyarakat melalui penegakan aturan yang objektif, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.

Empat Perwira Tinggi Polri Jadi Tersangka

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan penyadapan tanpa prosedur atau illegal tapping, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal. Keempat tersangka tersebut adalah LSP, AS, EH, dan SU.

Mereka merupakan perwira tinggi Polri yang diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap sejumlah pihak, mulai dari Presiden RI, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.

Dugaan perbuatan tersebut disebut berlangsung pada 2025–2026. Penyadapan diduga dilakukan tanpa surat permohonan dari penyidik maupun lampiran laporan polisi (LP), serta tidak berkaitan dengan proses penegakan hukum.

Selain penyadapan, para tersangka juga diduga menghapus hasil penyadapan pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak.

Penjatuhan sanksi etik terhadap AS merupakan proses penegakan aturan internal Polri. Sementara itu, perkara dugaan tindak pidana penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik yang menjerat empat perwira tinggi tersebut merupakan proses hukum pidana tersendiri.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara