Ayu Ting Ting Berencana Rilis Album, Bukan Sekadar Single
Ayu Ting Ting berencana merilis album terbaru pada 2027. Ia juga berharap musik dangdut semakin diminati anak muda dan diterima di berbagai negara.
Ruang Sidang di Gedung DPR - Antara
Harianjogja.com, JAKARTA— Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyatakan siap menyampaikan fakta lapangan hasil inspeksi mendadak (sidak) di Lapas Kelas II A Cibinong kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Anggota Ombudsman RI Syafrida Rasahan mengatakan Ombudsman memiliki informasi terkait hasil pemeriksaan lapangan di Lapas Cibinong yang dapat disampaikan kepada DPR. Informasi tersebut dapat diberikan khususnya kepada Komisi II DPR RI sebagai mitra Ombudsman dan Komisi XIII DPR RI sebagai mitra Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).
"Ombudsman RI siap secara terbuka menyampaikan hasil pengawasan tersebut kepada DPR RI," ucap Syafrida dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin.
Syafrida menegaskan Ombudsman siap berkoordinasi dan memberikan informasi yang diperlukan kepada DPR RI. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya bersama memperbaiki tata kelola pelayanan publik dan penyelenggaraan pemasyarakatan di Indonesia.
Sebelumnya, Ombudsman melakukan sidak di Lapas Kelas IIA Cibinong pada Rabu (23/9/2026). Dalam pemeriksaan tersebut, Ombudsman menyebut menemukan dugaan bangunan "kluster mewah" yang dihuni warga binaan pemasyarakatan serta celah keamanan di lapas tersebut.
Ombudsman Tak Hadir Rapat Komisi XIII
Syafrida menjelaskan ketidakhadiran Ombudsman dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XIII DPR RI pada Senin terkait tindak lanjut pengawasan di Lapas Kelas II A Cibinong bukan karena menolak hadir.
Hingga pukul 10.00 WIB pada hari pelaksanaan RDP, Ombudsman RI belum menerima undangan resmi untuk menghadiri rapat tersebut.
Ombudsman menghormati fungsi pengawasan DPR RI. Hubungan kelembagaan antara Ombudsman dan DPR RI dinilai penting untuk memastikan penyelenggaraan pelayanan publik berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip akuntabilitas, transparansi, serta perlindungan terhadap hak masyarakat.
Pada Senin, Komisi XIII DPR memang menggelar rapat bersama jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk membahas temuan Ombudsman mengenai fasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Rapat tersebut dihadiri antara lain Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi dan Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong nonaktif Wisnu Hani Putranto.
Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya mengatakan pihaknya sedianya juga mengundang Ombudsman. Namun, surat permintaan yang dikirimkan Komisi XIII belum direspons oleh Komisi II DPR selaku komisi yang bermitra dengan Ombudsman.
Komisi II Panggil Ombudsman
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda kemudian menjadwalkan rapat dengan Ombudsman RI pada Selasa (29/9/2026). Rapat tersebut akan membahas persoalan fasilitas mewah di Lapas Kelas II A Cibinong.
Rifqinizamy mengatakan pihaknya ingin mendengar fakta dari Ombudsman terkait persoalan tersebut sekaligus mendorong lembaga itu terus bekerja mencegah maladministrasi dan memperbaiki pelayanan publik.
"Insyaallah besok jam 14.00 WIB Ombudsman kami panggil," kata Rifqinizamy di Jakarta, Senin.
Menurut dia, kerja Ombudsman tidak semestinya hanya berfokus pada persoalan yang bersifat kasuistik, seperti persoalan di Lapas Cibinong. Ombudsman juga diharapkan mengambil berbagai fakta dari seluruh Indonesia sebagai dasar untuk memberikan rekomendasi perbaikan pelayanan publik secara lebih menyeluruh.
"Ombudsman itu bukan menangani persoalan berdasarkan fakta-fakta pada titik-titik tertentu, tetapi kemudian mengambil berbagai macam fakta di seluruh Indonesia untuk melakukan rekomendasi pelayanan publik," kata dia.
Karena itu, dorongan perbaikan yang dilakukan Ombudsman diharapkan tidak hanya menyasar unit pelayanan tertentu, tetapi juga institusi secara keseluruhan.
Dalam konteks Lapas Cibinong, Rifqinizamy mendorong Ombudsman dapat memberikan rekomendasi konkret untuk memperbaiki tata kelola lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia.
Pemanggilan Ombudsman oleh Komisi II tersebut juga menjadi kelanjutan setelah lembaga pengawas pelayanan publik itu tidak hadir dalam RDP Komisi XIII pada Senin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Ayu Ting Ting berencana merilis album terbaru pada 2027. Ia juga berharap musik dangdut semakin diminati anak muda dan diterima di berbagai negara.
Protes biaya hidup di Prancis pada 17 Oktober 2026 dilaporkan berujung kerusuhan. Sekitar 1.200 orang ditangkap menurut naskah sumber.
Polri menyiapkan 70.000 polisi hutan sesuai arahan Prabowo untuk memperkuat perlindungan hutan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan.
Polda DIY dan BNNP DIY merazia tempat hiburan malam di lima wilayah. Sebanyak 58 orang diperiksa, satu orang di Sleman positif amphetamine.
Pupuk Indonesia menyiapkan penyaluran pupuk subsidi melalui KDMP. Petani terdaftar cukup menunjukkan KTP dan menebus sesuai HET
PINSAR Indonesia menggelar Chicken and Egg Run 2026 di Jogja untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya konsumsi protein ayam dan telur.