Nama Listyo Sigit Muncul dalam Kasus Nikel, Ini Penjelasan Kejagung

Harianjogja.com, JAKARTA—Kejaksaan Agung (Kejagung) masih mendalami dugaan keterkaitan pengusaha nikel Arif Kurniawan (AK) dengan eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Namun, penyidikan kasus dugaan korupsi pertambangan di Sulawesi Tenggara belum mengarah pada dugaan bahwa Arif mendapat bekingan dari Listyo.

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung RI Kuntadi mengatakan pendalaman masih berlangsung. Dia menyampaikan hal tersebut setelah menghadiri rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Senin (9/11/2026).

"Kita masih mendalami," ujar Kuntadi.

Kuntadi menegaskan penyidik belum sampai pada pengusutan dugaan keterlibatan Listyo Sigit dalam aktivitas pertambangan yang dijalankan Arif. Meski demikian, Kejagung memastikan seluruh aspek perkara nikel tersebut akan didalami untuk mengungkap persoalan secara menyeluruh.

"Tidak, belum sampai ke sana [pengusutan AK dibekingi Listyo]. Kita masih mendalami semua, ya," imbuhnya.

Kejagung Koordinasi dengan Imigrasi Lacak Arif Kurniawan

Selain mendalami dugaan keterkaitan dengan Listyo Sigit, Kejagung juga belum dapat memastikan keberadaan Arif Kurniawan. Penyidik berkoordinasi dengan pihak keimigrasian untuk melacak posisi pengusaha tersebut yang diduga berada di luar negeri.

Kuntadi menegaskan hingga saat ini Arif masih berstatus saksi dalam perkara dugaan korupsi pertambangan di Sulawesi Tenggara periode 2013–2025.

"Masih saksi. Ya, oke ya," pungkasnya.

Enam Perusahaan Dikaitkan dengan Arif Kurniawan

Dalam perkembangan penyidikan, Kejagung telah mengungkap enam perusahaan yang disebut dikendalikan Arif Kurniawan. Perusahaan tersebut terdiri atas PT BSJ dengan luas Izin Usaha Pertambangan (IUP) 1.030 hektare, PT KAA seluas 1.036 hektare, dan PT ANI seluas 106 hektare.

Selanjutnya, terdapat PT AMI dengan luas IUP 1.000 hektare, PT AMID seluas 1.026 hektare, serta PT HJ. Keenam perusahaan itu dikendalikan melalui perusahaan holding PT DDA bersama seorang berinisial LEI.

Penyidik juga menemukan fakta hukum bahwa PT BSJ dan PT KAA diduga tetap menjalankan kegiatan pertambangan secara ilegal sejak 2015.

Aktivitas tersebut berlanjut setelah masa berlaku IUP kedua perusahaan berakhir pada 2015. Keduanya disebut tetap melakukan kegiatan pertambangan melalui skema suspend, meskipun IUP seharusnya dikembalikan kepada negara.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis