Bulog Terima 340 Aduan Penyelewengan Beras, 5 Mitra RPK Dicopot

Harianjogja.com, JAKARTA—Perum Bulog memperketat pengawasan distribusi beras setelah menerima sekitar 340 pengaduan masyarakat terkait dugaan penyelewengan penyaluran beras, termasuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Dari laporan yang telah ditindaklanjuti, Bulog mencopot lima mitra Rumah Pangan Kita (RPK) di wilayah DKI Jakarta karena terbukti melakukan pelanggaran. Sementara itu, ratusan pengaduan lainnya masih menjalani proses verifikasi bersama Satuan Tugas (Satgas) Pangan.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan penindakan terhadap lima mitra tersebut dilakukan setelah ditemukan keterlibatan mereka dalam pelanggaran distribusi beras.

"Kalau yang langsung terlibat kemarin, yang langsung terlibat, yang di DKI, lima langsung dicopot. Tanpa ada ini langsung kami hentikan yang lima itu," kata Rizal dalam konferensi pers seusai Tasyakuran Peresmian Media Center Perum Bulog di Jakarta Selatan, Senin (9/11/2026).

Dia menjelaskan Bulog telah membentuk satgas pengawasan beras terpadu. Tim tersebut melibatkan Satuan Pengawasan Intern (SPI) Bulog dan Satgas Pangan untuk menelusuri berbagai laporan masyarakat.

Dari sekitar 340 pengaduan yang diterima, masing-masing akan diverifikasi berdasarkan wilayah laporan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Apabila terbukti terjadi pelanggaran, Bulog akan menghentikan izin usaha mitra RPK yang bersangkutan.

BACA JUGA

Debt Collector Tak Bisa Tarik Kendaraan Seenaknya, Ini Aturan Hukumnya

Cegah Jurnal Predator, Pemerintah Perkuat Pengawasan Publikasi Ilmiah

"340 laporan itu, itu kalau nanti terbukti langsung kami close, tutup untuk izin usaha RPK-nya," ujarnya.

Rizal menegaskan keterlibatan Satgas Pangan dalam proses verifikasi diperlukan agar setiap tindakan terhadap mitra penyalur memiliki dasar yang jelas.

Pengawasan distribusi beras juga akan diperketat untuk mencegah praktik mafia pangan, terutama menjelang periode peningkatan kebutuhan masyarakat saat Natal dan Tahun Baru (Nataru), Ramadan, hingga Idulfitri.

"Nah, ini kami terus bersinergi, bahu-membahu untuk terus menegakkan dan menstabilkan harga-harga pangan. Jangan sampai ada mafia-mafia pangan yang memanfaatkan situasi menjelang Natal, Tahun Baru ataupun bahkan nanti Ramadan dan Idulfitri," lanjutnya.

Bulog Tertibkan Penyaluran Beras SPHP

Sebelumnya, Bulog telah menertibkan dugaan penyalahgunaan beras SPHP oleh oknum mitra penyalur di kawasan Matraman dan Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur.

Sebagai tindak lanjut, Bulog menonaktifkan enam pegawai untuk menjalani pemeriksaan internal. Perusahaan juga membentuk Satgas Khusus Penertiban Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) guna memperketat pengawasan distribusi dan memastikan mitra penyalur mematuhi ketentuan.

Rizal mengatakan berbagai dinamika dalam pelaksanaan penugasan pemerintah harus ditangani secara profesional. Evaluasi diperlukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan sekaligus memastikan program pangan berjalan sesuai tujuan.

"Bulog memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan setiap penugasan pemerintah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," tutur Rizal.

Dia memastikan setiap informasi maupun temuan di lapangan akan ditindaklanjuti secara serius, objektif, dan sesuai ketentuan. Penertiban jaringan mitra penyalur, termasuk RPK, menjadi bagian dari upaya memperkuat integritas dan kedisiplinan dalam pelaksanaan program pangan pemerintah.

"Pembentukan satgas khusus ini menjadi salah satu langkah penguatan agar pelaksanaan program semakin tertib dan terukur. Prinsipnya, kami ingin memastikan beras SPHP tersalurkan sesuai ketentuan, harga yang ditetapkan tetap terjaga, dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," terangnya.

Mentan Terima 340 Aduan dalam Dua Pekan

Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga menerima sekitar 340 pengaduan masyarakat melalui kanal Lapor Pak Amran dalam kurun waktu dua pekan terakhir.

Pengaduan tersebut mencakup dugaan penyimpangan distribusi beras, pupuk, alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga pelaksanaan program cetak sawah.

Amran memastikan setiap laporan akan ditelusuri. Aduan terlebih dahulu dikaji dan diverifikasi langsung di lapangan sebelum diteruskan kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan bukti pelanggaran.

"Dua minggu ini masuk 340 laporan. Kami tindak lanjuti. Yang belum masuk dalam laporan, bertobat. Pasti kami kejar," kata Amran dalam keterangan tertulis, Minggu (8/11/2026).

Dia menegaskan pemerintah tidak akan memberikan ruang bagi mafia pangan maupun pihak yang menyalahgunakan program pemerintah.

"Laporan kami kaji dulu, begitu benar, verifikasi lapangan, kirim penegak hukum. Jadi, seluruh pedagang beras jangan bermain-main karena kami sudah terima laporannya. Kami verifikasi di lapangan, kalau benar kami tindak tegas," ujarnya.

Salah satu perhatian pemerintah adalah dugaan penyimpangan tata niaga beras, termasuk praktik pengoplosan beras SPHP.

Amran mengungkapkan sejumlah modus yang ditemukan, di antaranya membawa beras ke tempat penggilingan untuk digiling ulang, kemudian mengemasnya kembali menggunakan karung berbeda. Ada pula modus membongkar muatan di lokasi tersembunyi untuk mengganti kemasan dan identitas produk.

Dalam perkembangan penanganan perkara perberasan, sebanyak 13 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam delapan kasus yang melibatkan 15 merek beras fortifikasi. Pemerintah memastikan penindakan terhadap pelanggaran mutu dan tata niaga beras terus berlanjut.

Amran juga mengingatkan bahwa beras SPHP merupakan instrumen pemerintah untuk menjaga ketersediaan pasokan sekaligus memastikan harga beras tetap terjangkau masyarakat.

Selain itu, pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan harga eceran tertinggi (HET) untuk melindungi konsumen. Ketentuan harga pembelian pemerintah (HPP) juga harus diperhatikan guna menjaga kepentingan petani.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.