Era AI Jadi Tantangan Pers, Bakom Soroti Ancaman PHK Media

Harianjogja.com, JAKARTA— Perkembangan kecerdasan buatan (AI), media digital, dan algoritma teknologi menjadi tantangan bagi industri pers. Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) mengajak Dewan Pers memperkuat kualitas informasi sekaligus menjaga keberlangsungan perusahaan media agar tetap mampu menjalankan perannya dalam demokrasi.

Kepala Bakom Syahganda Nainggolan mengatakan dominasi media digital dan teknologi AI di ruang publik perlu diimbangi dengan peningkatan edukasi serta literasi masyarakat. Langkah tersebut diperlukan agar publik mampu membedakan informasi berkualitas dengan konten yang tidak memenuhi kaidah jurnalistik.

Hal itu disampaikan Syahganda dalam siniar bersama Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat yang dikutip di Jakarta, Senin (9/11/2026).

"Kita harus mengimbangi, mengedukasi, meliterasi rakyat kita agar ada kesepakatan, ada konsensus. Yang mana yang kita anggap itu memang masih normal kita anggap sebagai pers yang beretika, both side dan lain-lain," kata Syahganda.

Bakom Soroti Ancaman PHK di Industri Media

Selain meningkatkan literasi masyarakat, Syahganda menilai penguatan kapasitas pelaku industri media juga diperlukan. Upaya tersebut mencakup pemilik perusahaan pers dan dapat dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah dengan Dewan Pers.

Menurutnya, kerja sama tersebut diharapkan membantu perusahaan media nasional beradaptasi dengan perubahan lanskap industri informasi. Dengan begitu, keberlangsungan media tetap terjaga di tengah perkembangan teknologi.

Syahganda juga menyoroti sejumlah perusahaan media yang mengalami kesulitan mengikuti perubahan teknologi. Keterlambatan beradaptasi dengan perkembangan media baru bahkan berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja media.

"Jangan sampai tergerus karena banyak sekali di dunia baru ini pers itu kehilangan kecepatan untuk menyesuaikan dirinya. Beberapa saya lihat bagus karena dia antara konvensional dengan new media itu, dia langsung combine. Tapi, kita lihat juga banyak yang karena terlambat akhirnya melakukan PHK-PHK terhadap insan media, itu kita sedih sekali," ujarnya.

Kritik Pers Disebut Penting untuk Evaluasi Pemerintah

Syahganda menegaskan pemerintah perlu mendorong pertumbuhan industri pers karena media merupakan salah satu pilar demokrasi. Oleh karena itu, keberadaan ruang kritik terhadap pemerintah juga harus tetap dijaga.

Ia berpandangan bahwa masukan masyarakat, termasuk kritik tajam yang disampaikan melalui pemberitaan pers, dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah.

Menurutnya, keseimbangan kekuasaan atau balance of power diperlukan agar pemerintah mendapatkan masukan dari masyarakat untuk memperbaiki kebijakan.

"Saya yakin bahwa apabila balance of power itu berjalan, rakyat memberikan masukan, kritik sepedas apa pun, maka itu jadi vitamin buat pemerintah untuk melakukan koreksi dan memperbaiki," imbuhnya.

Melalui kolaborasi antara Bakom dan Dewan Pers, Syahganda berharap kualitas informasi di ruang publik dapat terus dijaga sekaligus mendukung keberlangsungan perusahaan media nasional menghadapi perkembangan kecerdasan buatan dan teknologi digital.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara