Bahlil Siap Tempuh Jalur Hukum soal Tuduhan Keterlibatan Penyadapan

Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia meminta kepolisian mengusut tuntas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara. Dia menyerahkan penanganan perkara tersebut kepada aparat penegak hukum, termasuk pengungkapan pihak-pihak yang diduga terlibat.

Bahlil menyampaikan hal itu saat ditemui menjelang rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/11/2026). Dia mengaku telah mendengar informasi bahwa namanya disebut sebagai salah satu target penyadapan.

"Ya katanya begitu [saya kena sadap], ya. Nanti kita serahkan saja kepada aparat penegak hukum, ya. Dalam hal ini kepolisian untuk mengungkap secara tuntas. Kita serahkan saja," ujar Bahlil.

Saat kembali ditanya mengenai namanya yang masuk dalam daftar pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan, Bahlil tidak memberikan keterangan lebih jauh. Dia memilih menyerahkan pembuktian dan pengungkapan kasus tersebut kepada kepolisian.

"Ya katanya begitu, ya. Nanti kita serahkan saja kepada aparat penegak hukum, ya," katanya.

Bahlil Bantah Terlibat Pertemuan dengan Perwira Polri

Sebelumnya, Bahlil membantah tudingan keterlibatannya dalam dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo. Namanya dikaitkan dengan narasi mengenai pertemuan seorang ketua umum partai politik dengan sejumlah perwira tinggi Polri beberapa jam sebelum penangkapan terkait perkara penyadapan.

Bahlil menegaskan tidak pernah menghadiri pertemuan sebagaimana yang dituduhkan. Dia juga telah melayangkan somasi kepada pihak-pihak yang mengaitkan namanya dengan perkara tersebut.

"Kan ada framing, ada beberapa orang yang menyampaikan bahwa saya diasumsikan ikut dalam rapat itu, dan saya katakan saya tidak pernah melakukan itu, dan kalau ada ya dibuktikan. Dan saya kasih waktu untuk, saya sudah memberikan somasi kan? Kalau tidak segera mengklarifikasi, saya akan menempuh jalur hukum, ya," tegasnya.

Bahlil sebelumnya memberikan tenggat waktu 3 x 24 jam kepada pihak yang mencatut namanya untuk menyampaikan klarifikasi. Jika tidak ada penjelasan atau klarifikasi atas tuduhan tersebut, dia menyatakan akan menempuh jalur hukum.

Bahlil Tak Jelaskan Sikap Golkar

Ketika ditanya mengenai sikap Partai Golkar terhadap dugaan penyadapan ilegal tersebut, Bahlil tidak memberikan penjelasan lebih lanjut.

Dia hanya mengingatkan bahwa dirinya telah menyampaikan sikap melalui pidato sebelumnya. Setelah itu, Bahlil bergegas meninggalkan awak media untuk mengikuti rapat.

"Lho, saya kan kemarin sudah pidato, sudah sampai ini ya. Oke, aku rapat dulu, ya," tandas Bahlil.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis