Koperasi Desa/Kalurahan Merah Putih Beroperasi 1 Oktober, Evaluasi Digelar 7 Oktober
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mulai beroperasi 1 Oktober 2026 dan akan dievaluasi pemerintah pada 7 Oktober.
Ilustrasi student loan. Freepik
Harianjogja.com, JAKARTA— Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyiapkan audit dan evaluasi besar-besaran terhadap penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Langkah ini dilakukan untuk memperkuat transparansi, memperbaiki tata kelola pembiayaan, serta memastikan kredit pemerintah benar-benar menjangkau pelaku usaha yang membutuhkan.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan evaluasi menyeluruh tersebut akan dilaksanakan setelah kementeriannya menyelesaikan sejumlah persoalan terkait program Kredit Program Perempuan Prasejahtera (KPPS) bersama PT Permodalan Nasional Madani (PNM).
Rencana audit tersebut disampaikan Maman dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta Selatan, Rabu (4/11/2026).
“Pasca kita beresin urusan PNM, saya akan lakukan audit, monitoring, evaluasi secara besar-besaran terhadap implementasi sistem program KUR,” kata Maman.
Integrasi Sistem KUR ke Sapa UMKM Jadi Perhatian
Salah satu agenda utama evaluasi adalah mempercepat integrasi sistem penyaluran KUR ke dalam platform Sistem Aplikasi Pelayanan UMKM (Sapa UMKM). Pemerintah ingin menyatukan sistem dan data pembiayaan agar proses penyaluran kredit lebih transparan serta mudah dipantau.
Maman meminta seluruh perbankan yang menjadi penyalur KUR mendukung proses integrasi tersebut. Dia bahkan mempertanyakan alasan apabila terdapat bank yang tidak bersedia menghubungkan sistem penyalurannya dengan platform pemerintah.
Menurutnya, keterpaduan sistem menjadi kebutuhan penting untuk meningkatkan kualitas distribusi program pembiayaan yang menjadi tanggung jawab Kementerian UMKM.
“Jadi kalau misalnya bank-bank itu ada yang nggak bersedia, berarti kita pertanyakan tuh. Ada sesuatu tuh berarti tuh, karena ini penting karena kita dihadapkan dengan realitas untuk meningkatkan kualitas pendistribusian program-program kita yang memang hari ini ditugaskan kepada Kementerian UMKM,” ujarnya.
Maman mengakui proses integrasi KUR memiliki tingkat kompleksitas lebih tinggi dibandingkan KPPS. Hal itu tidak terlepas dari program KUR yang sudah berjalan dalam kurun waktu panjang.
Meski menghadapi tantangan tersebut, pemerintah tetap mendorong percepatan integrasi agar pengawasan penyaluran pembiayaan dapat dilakukan secara lebih terstruktur.
Penyaluran KUR ke Sektor Produktif Sudah 65%
Selain pembenahan sistem, evaluasi KUR juga diarahkan untuk meningkatkan pembiayaan kepada sektor produktif. Maman menyebut pemerintah telah berhasil mengalokasikan 65% dari total anggaran KUR sebesar Rp300 triliun untuk sektor tersebut.
Capaian itu lebih tinggi dibandingkan realisasi sebelumnya yang belum pernah menembus 60% dan masih berada di kisaran 57%.
Pemerintah mempertahankan porsi pembiayaan produktif karena sektor tersebut dinilai memiliki kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja dan dampak berganda atau multiplier effect bagi perekonomian daerah.
“Jadi total dari semua anggaran Rp300 triliun yang dialokasikan 65%-nya sudah kita digelontorkan ke sektor produksi, supaya apa? Supaya penyerapan tenaga kerja lebih banyak plus multiplier effect di daerah lebih besar. Nah 35% nya itu masih kita jaga di perdagangan dan lain sebagainya,” terangnya.
Dengan komposisi tersebut, sebanyak 35% alokasi KUR masih dipertahankan untuk sektor perdagangan dan sektor lainnya.
Evaluasi KUR Jadi Persiapan Pembiayaan UMKM 2027
Pembenahan tata kelola dan distribusi KUR menjadi bagian dari persiapan pemerintah menghadapi pelaksanaan program pembiayaan pada 2027. Kementerian UMKM ingin memastikan kualitas penyaluran kredit pada tahun depan lebih baik dibandingkan tahun ini.
Maman mengatakan evaluasi menjelang akhir tahun diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai hal yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan program.
“Kita berharap dalam setiap tahun, ini kan menjelang akhir tahun kita ingin evaluasi besar-besaran agar tahun 2027 itu bisa lebih baik lagi itu spirit dan semangatnya kita,” tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mulai beroperasi 1 Oktober 2026 dan akan dievaluasi pemerintah pada 7 Oktober.
Jadwal SIM Keliling Sleman November 2026 tersedia di MPP, Sleman City Hall dan lokasi SIMMADE. Simak jam layanan serta persyaratannya.
AHY mengecam dugaan penyadapan ilegal yang dinilai mengancam demokrasi, keamanan negara, dan privasi masyarakat.
Pengamat telekomunikasi Heru Sutadi mengungkap kerentanan jaringan 2G dan pentingnya pengawasan sistem LIMS untuk mencegah penyadapan ilegal.
Satpom Lanud Adisutjipto mengajak masyarakat tidak takut melapor jika menghadapi persoalan yang melibatkan anggota TNI AU.
Kemenkes mendistribusikan 3,8 juta masker, oksigen, obat-obatan, dan tenaga kesehatan untuk tujuh provinsi terdampak kabut asap karhutla.