Manajer Kopdes Merah Putih Tak Selalu Ditempatkan Sesuai Domisili, Ini Alasannya

Harianjogja.com, JAKARTA— Kementerian Koperasi (Kemenkop) menjelaskan alasan calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/kel) Merah Putih tidak seluruhnya ditempatkan sesuai domisili. Penjelasan ini disampaikan setelah muncul gelombang protes calon manajer di media sosial terkait lokasi penugasan.

Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi mengatakan sejak awal proses rekrutmen manajer tidak menggunakan pendekatan berbasis wilayah. Penempatan kemudian disesuaikan dengan ketersediaan titik Kopdes Merah Putih di masing-masing wilayah.

Kondisi tersebut membuat jumlah calon manajer yang lolos seleksi di suatu wilayah tidak selalu sebanding dengan jumlah titik Kopdes Merah Putih yang tersedia.

“Enggak, enggak ya gini, karena memang pendekatan rekrutmennya kan bukan pendekatan wilayah ya. Karenanya lalu pada satu titik di mana kesiapan dari ketersediaan dari KDKMP di titik itu, itu bisa jadi jumlah pesertanya lebih banyak. Ada satu titik lain di mana cukup siap KDKMP-nya tapi jumlah pesertanya tidak banyak,” kata Zabadi dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koperasi (Kemenkop), Jakarta Selatan, Senin (28/9/2026).

Calon Manajer Bisa Ditempatkan di Luar Domisili

Zabadi menjelaskan perbedaan antara jumlah peserta dan titik KDKMP tersebut membuat penempatan calon manajer di luar domisili menjadi hal yang mungkin terjadi.

Jumlah peserta yang lolos seleksi di suatu wilayah dapat lebih banyak dibandingkan dengan jumlah titik KDKMP yang tersedia. Karena itu, tidak semua calon manajer dapat ditempatkan di wilayah asalnya.

“Kan pendekatan kita bukan pendekatan wilayah di dalam penempatan ini, waktu rekrutmen kemarin. Sehingga lalu pasti ini suatu, saya sebut niscayaan bahwa nanti kemudian akan ada pada satu titik di mana jumlah pesertanya itu lebih besar daripada jumlah titik di wilayah itu,” ujarnya.

Meski demikian, Kemenkop tetap mengutamakan penempatan calon manajer di wilayah setempat. Penempatan ke wilayah lain dilakukan apabila jumlah calon manajer yang tersedia lebih banyak dibandingkan titik KDKMP yang membutuhkan tenaga pengelola.

“Nah karenanya tetap kita orientasikan pertama penempatan pada wilayah setempat. Tapi manakala kemudian pada titik itu jumlah titiknya tidak lebih banyak dibanding jumlah peserta yang lolos, maka dia akan ditempatkan pada titik-titik lain di mana dia tidak cukup jumlah pada calon manajer di titik itu,” jelasnya.

28.620 Calon Manajer Segera Ditempatkan

Saat ini Kemenkop masih menyelesaikan proses penempatan 28.620 calon manajer KDKMP.

Hingga Senin (28/9/2026), lebih dari 85% calon manajer disebut telah mengisi offering letter. Dokumen tersebut menjadi bentuk kesediaan calon manajer terhadap lokasi penempatan yang telah ditetapkan.

Menurut Zabadi, sebagian calon manajer masih dalam proses pengisian offering letter karena waktu yang diberikan relatif singkat.

Kemenkop menargetkan proses tersebut segera selesai sehingga penempatan calon manajer dapat dimulai pada awal Oktober.

“Insyaallah dalam waktu yang tidak terlalu lama ini juga dalam beberapa hari ke depan, ini sudah mulai penempatan. Sehingga diharapkan nanti di awal Oktober kita berharap ya mereka sudah secara aktif ditempatkan pada titik-titik lokasi yang sudah mereka tentu sepakati bersama karena sudah didasarkan pada offering letter yang mereka sudah isi,” jelasnya.

Penempatan Tak Hanya Berdasarkan Jarak

Sebelumnya, melalui akun Instagram resmi Sistem Informasi Manajemen Kopdes/kel Merah Putih (Simkopdes), @simkopdes, pada Minggu (27/9/2026), dijelaskan bahwa lokasi penugasan manajer tidak hanya ditentukan berdasarkan jarak.

Penempatan dilakukan melalui pencocokan sejumlah aspek dengan ketersediaan titik Kopdes Merah Putih. Kedekatan domisili menjadi salah satu prioritas dalam penempatan manajer KDKMP.

Namun, sistem juga mempertimbangkan kondisi keluarga, kesiapan bangunan, kapasitas wilayah, ketersediaan titik KDKMP, serta kebutuhan nasional.

Jika titik KDKMP di wilayah asal belum tersedia, telah penuh, atau belum siap, manajer dapat ditempatkan di wilayah lain yang masih membutuhkan.

“Penempatan jauh tidak dimaksudkan sebagai penilaian terhadap kualitas maupun kemampuan manajer. Setiap penempatan memiliki peran yang sama penting dalam memastikan KDKMP dapat segera beroperasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” demikian tertulis dalam unggahan tersebut.

Gunakan Metode Hungarian dan Bipartite Matchmaking

Proses penempatan manajer Kopdes/kel Merah Putih menggunakan metode Hungarian dan bipartite matchmaking. Sistem tersebut mencari kombinasi penempatan secara keseluruhan dengan memperhitungkan sejumlah faktor.

Faktor yang dipertimbangkan antara lain kedekatan domisili, kesiapan bangunan KDKMP, ketersediaan kuota, serta keseimbangan kebutuhan antardaerah.

“Karena setiap titik hanya dapat diisi sesuai kuotanya, titik terdekat tidak selalu tersedia untuk semua orang,” lanjut unggahan tersebut.

Penempatan manajer KDKMP dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) juga dilakukan melalui sejumlah tahapan.

Pada tahap awal, sistem memasangkan manajer dengan KDKMP yang berada di desa. Selanjutnya, sistem memprioritaskan titik KDKMP yang bangunannya telah selesai 100%.

Apabila titik yang siap beroperasi di wilayah asal sudah penuh atau belum tersedia, sedangkan wilayah lain masih membutuhkan manajer, sistem akan melakukan penempatan ke wilayah lain.

Setelah seluruh titik yang telah selesai terisi, proses penempatan dilanjutkan berdasarkan progres pembangunan tertinggi.

Mayoritas Manajer Masih Dekat Domisili

Data menunjukkan mayoritas manajer KDKMP tetap ditempatkan relatif dekat dengan domisili asal.

Dari 28.620 manajer KDKMP yang telah ditempatkan, sebanyak 55,69% berada dalam jarak maksimal 10 kilometer dari domisili. Sementara itu, 71,91% berada dalam jarak maksimal 50 kilometer.

Selain jarak, sebanyak 65,14% manajer tetap ditempatkan di kabupaten/kota asal. Kemudian, 88,28% masih berada di provinsi asal.

Adapun sebanyak 11,27% manajer ditempatkan lintas provinsi.

Pemerintah menegaskan penempatan yang jauh dari domisili bukan dimaksudkan sebagai bentuk hukuman maupun menunjukkan bahwa wilayah asal manajer diabaikan.

“Kondisi tersebut terjadi karena titik KDKMP yang sesuai di wilayah asal tidak selalu tersedia, sudah terisi, belum menjadi prioritas berdasarkan kesiapan bangunan,” tandasnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis