Kasus Pemerasan Rp55 Miliar, Febrie Siap Ajukan Nota Perlawanan
Febrie Adriansyah dijadwalkan membacakan nota perlawanan atas dakwaan pemerasan Rp55 miliar dan TPPU Rp354,62 miliar di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Kepala BGN Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (27/7/2026). ANTARA/Anita Permata Dewi\r\n
Harianjogja.com, JAKARTA—Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan sistem pengadaan bahan pangan berbasis digital yang menghubungkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan produsen secara langsung. Melalui mekanisme ini, dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) nantinya diwajibkan membeli tujuh komoditas melalui lokapasar atau marketplace.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan sistem tersebut direncanakan meluncur pada November atau Desember 2026. Pengadaan digital itu ditujukan untuk meningkatkan transparansi harga sekaligus memperluas akses petani dan peternak ke pasar.
“Insya Allah, mulai November atau Desember 2026 ini kami akan meluncurkan semacam marketplace (lokapasar) di BGN. Dapur-dapur nantinya wajib membeli tujuh komoditas melalui marketplace secara daring sehingga harganya jelas dan sumber telur, ayam, serta dagingnya berasal dari peternak, termasuk melalui koperasi-koperasi peternak," kata pria yang akrab disapa Mas Dar itu dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (14/10/2026).
Menurut Sudaryono, mekanisme pengadaan tersebut menjadi salah satu upaya memperbaiki rantai pasok pangan. Langkah ini diperlukan karena produsen di tingkat hulu belum selalu mendapatkan harga yang sebanding dengan kondisi pasar.
Melalui sistem yang lebih transparan, BGN ingin memperkuat hubungan antara kebutuhan bahan pangan dapur MBG dan hasil produksi petani maupun peternak. Dengan demikian, pengadaan untuk program tersebut diharapkan dapat membuka akses pasar yang lebih langsung bagi produsen.
Sudaryono juga menyoroti praktik perantara yang berpotensi menekan harga jual di tingkat produsen. Menurutnya, pembenahan tata niaga pangan diperlukan agar pelaksanaan MBG tidak hanya bermanfaat bagi penerima program, tetapi juga memberikan keuntungan bagi pelaku usaha pangan di dalam negeri.
"Kita harus mengatasi persoalan yang ada. Praktik-praktik lama dengan mafia beras, mafia daging, dan sebagainya harus berubah. Kita ingin sistem yang tidak merugikan konsumen maupun produsen," tuturnya.
Selain membenahi mekanisme distribusi, Sudaryono menyebut keberhasilan program MBG turut ditentukan oleh kemampuan Indonesia menjaga ketersediaan dan meningkatkan produktivitas pangan nasional.
Melalui rencana marketplace tersebut, BGN berupaya membangun mekanisme pengadaan yang lebih terbuka sekaligus mempertemukan kebutuhan dapur MBG dengan pasokan dari petani dan peternak. Namun, pelaksanaannya masih menunggu peluncuran sistem yang direncanakan pada November atau Desember 2026.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Febrie Adriansyah dijadwalkan membacakan nota perlawanan atas dakwaan pemerasan Rp55 miliar dan TPPU Rp354,62 miliar di Pengadilan Tipikor Jakarta.
KPK menetapkan sejumlah tersangka dalam OTT dugaan korupsi pengadaan BNPB. Sekretaris Utama BNPB Rustian dipulangkan setelah diperiksa sebagai saksi.
Sultan HB X berharap Gunungkidul memperkuat pertanian untuk menopang ekonomi warga, termasuk memanfaatkan lahan hutan jati untuk tanaman pangan.
Wamendagri Ahmad Wiyagus mendorong model penanganan tuberkulosis (TB) di Jawa Tengah menjadi percontohan nasional melalui penemuan kasus, pengobatan
DPD PDI Perjuangan DIY menyalurkan 25 tangki air bersih ke enam kapanewon di Gunungkidul dan mendorong penanganan kekeringan jangka panjang.
Martha Tilaar merintis bisnis kecantikan dari garasi pada 1970 hingga membangun grup usaha kosmetik yang membawa kekayaan alam dan budaya Indonesia.