13.000 SPPG Terdampak Moratorium, DPR Akan Pertemukan Pengelola dengan BGN

Harianjogja.com, JAKARTA— Pimpinan DPR akan memfasilitasi pertemuan antara pengelola satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono pada Senin (5/10). Pertemuan tersebut akan membahas persoalan moratorium dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengatakan agenda tersebut disiapkan setelah pimpinan DPR menerima audiensi Presidium Mitra BGN Indonesia di Gedung DPR, Jakarta, Kamis. Dalam pertemuan itu, para pengelola SPPG menyampaikan aspirasi mengenai kebijakan penangguhan operasional dapur.

“Jadi memang tuntutan mereka yang moratorium SPPG itu. Pekan depan, pimpinan DPR akan memfasilitasi mereka untuk bertemu dengan Kepala BGN Sudaryono,” ujar Saan, Kamis (1/10/2026).

Saan memastikan Kepala BGN Sudaryono akan hadir dalam pertemuan tersebut. Menurut dia, pertemuan secara langsung diperlukan agar persoalan yang dialami pengelola SPPG dapat segera dibahas dan diselesaikan.

“Senin kita akan pastikan hadir. Kalau tidak, nanti masalahnya berlarut-larut. Kita jangan membiarkan masalah ini berlarut-larut. Semakin cepat selesai semakin baik,” ujarnya.

Pengelola SPPG Sampaikan Aspirasi

Dalam audiensi tersebut, Saan bersama Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dan Wakil Ketua Komisi IX DPR Putih Sari mendengarkan aspirasi para pengelola SPPG.

Salah satu persoalan yang disampaikan berkaitan dengan kebijakan penangguhan operasional dapur SPPG dalam pelaksanaan program MBG.

Ketua Umum Asosiasi Mitra BGN Sawaluddin Aweng mengatakan terdapat 13 ribu SPPG yang belum beroperasi akibat kebijakan moratorium BGN. Kondisi tersebut menjadi perhatian para pengelola karena mereka sebelumnya telah mengeluarkan investasi untuk mendirikan dapur SPPG.

Menurut Sawaluddin, setiap pengelola telah berinvestasi sekitar Rp2 miliar untuk mendirikan dapur SPPG. Karena itu, mereka meminta adanya perlindungan dari negara melalui pimpinan DPR.

“Kami meminta perlindungan kepada negara melalui pimpinan DPR,” ucapnya.

Minta Pertemuan Tak Ditunda

Desakan agar pertemuan antara pengelola SPPG dan BGN segera dilakukan juga disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pangan Gizi Indonesia (APGI) Wilayah 3T Herwil Junaidi Harefa.

Herwil meminta pimpinan DPR mempertemukan para pengelola SPPG dengan Kepala BGN untuk mencari solusi bersama atas persoalan moratorium tersebut.

“Kami minta sekarang ini, kami jangan ditunda-tunda lagi,” kata dia.

Pertemuan yang difasilitasi pimpinan DPR pada Senin (5/10) nantinya akan mempertemukan pengelola SPPG dengan Kepala BGN Sudaryono untuk membahas persoalan tersebut.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara