BGN Targetkan 5.000 Dapur MBG Terapkan Sistem Prasmanan

Harianjogja.com, JAKARTA—Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan 1.000 hingga 5.000 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menerapkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan sistem prasmanan hingga akhir 2026. Perluasan skema ini dilakukan setelah uji coba selama dua pekan dan penerapannya di puluhan SPPG di berbagai daerah.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, saat ini terdapat 62 SPPG yang telah menerapkan layanan MBG prasmanan. Dapur-dapur tersebut tersebar di sejumlah wilayah, mulai dari Merauke, Pulau Madura, Jawa, hingga Riau.

“Kalau tidak terjadi masalah yang begitu signifikan, kami rencananya sampai dengan akhir tahun menargetkan paling tidak minimal 1.000 sampai dengan 5.000 dapur sudah bisa melaksanakan MBG dengan cara prasmanan,” kata Sudaryono dalam keterangan tertulis yang dikutip Rabu (14/10/2026).

Menurut Sudaryono, metode prasmanan memiliki sejumlah keunggulan, terutama dalam mendorong konsumsi makanan oleh peserta didik. Melalui skema ini, siswa dapat mengambil makanan sesuai kebutuhan dan menambah porsi apabila makanan masih tersedia.

“Dari hasil MBG prasmanan itu, tingkat kehabisannya relatif tinggi. Jadi habis. Kalau masih ada sisa, siswa yang masih ingin nambah bisa nambah. Kemudian makanannya itu hangat-hangat dibawa ke kelas, jadi lebih segar, lebih hangat, lebih enak,” tuturnya.

BGN menilai sistem tersebut dapat memberikan keleluasaan kepada siswa dalam mengambil makanan. Selain itu, makanan yang dibawa ke kelas dalam kondisi hangat diharapkan membuat pengalaman makan menjadi lebih nyaman.

MBG Prasmanan Jadi Sarana Edukasi Siswa

Selain berkaitan dengan konsumsi makanan, penerapan MBG prasmanan juga diarahkan untuk membangun tanggung jawab dan kedisiplinan siswa. Sekolah dapat menerapkan sistem pelayanan bergiliran atau piket dengan melibatkan peserta didik.

Melalui kegiatan tersebut, siswa belajar melayani teman, mengantre dengan tertib, bersabar, serta menunjukkan kepedulian terhadap orang lain. BGN memandang keterlibatan itu sebagai bagian dari proses pendidikan di sekolah.

“Ini bagian dari edukasi bagaimana siswa itu ikut melayani temannya. Di banyak kegiatan makan siang di sekolah, di banyak negara, siswa secara piket ikut terlibat. Di situ ada mengantre, ada melayani, ada belajar sabar. Ini bagian dari pendidikan,” terang Sudaryono.

Dengan demikian, penerapan MBG prasmanan tidak hanya berfokus pada penyediaan makanan bergizi gratis. Skema ini juga diarahkan untuk membiasakan perilaku positif melalui kegiatan makan bersama di lingkungan sekolah.

BGN Perhatikan Kesiapan Dapur dan Sekolah

Meski menargetkan perluasan hingga ribuan SPPG, BGN menegaskan pelaksanaan MBG prasmanan membutuhkan kesiapan dari penyedia makanan maupun sekolah. Kedua pihak perlu dilatih agar mampu menjalankan sistem pelayanan sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan.

Sudaryono mengatakan, penerapan awal akan diprioritaskan pada dapur SPPG dan sekolah yang bersedia serta mampu melaksanakan skema tersebut. Kesiapan itu menjadi salah satu pertimbangan agar pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik.

“Tantangannya adalah yang harus dilatih adalah dapurnya dan yang harus dilatih adalah sekolahnya. Kami akan memulai prasmanan ini dari dapur yang bisa dan mau, serta sekolah yang mau, bisa, dan punya kerelaan untuk dibantu,” pungkasnya.

BGN berharap penerapan MBG prasmanan dapat diperluas secara bertahap hingga akhir 2026. Target tersebut tetap mempertimbangkan kelancaran pelaksanaan program serta kesiapan dapur dan sekolah yang terlibat.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara