Nuzran Joher Resmi Jadi Ketua Ombudsman RI 20262031
DPR menyetujui Nuzran Joher sebagai Ketua Ombudsman RI periode 2026–2031 menggantikan Hery Susanto yang diberhentikan tidak dengan hormat.
Kerusakan jalan akibat gempa M7,7 NTT di Jalur Pantai Utara, Pulau Flores, NTT. /Istimewa-Dok. KKN UMY.
Harianjogja.com, JAKARTA—Penanganan infrastruktur vital pascagempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) terus dipercepat. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memastikan 32 dari 33 titik longsoran tebing yang menutup badan jalan telah ditangani sementara sehingga jaringan jalan kembali berfungsi.
Percepatan penanganan dilakukan pada sejumlah infrastruktur terdampak, mulai dari ruas jalan nasional hingga fasilitas sumber daya air. Langkah tersebut ditempuh sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan bantuan dapat disalurkan dan akses masyarakat tetap terbuka.
"Pemerintah terus bergerak cepat menangani dampak gempa bumi NTT. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, prioritas utama adalah memastikan masyarakat terdampak mendapatkan pertolongan, bantuan, dan layanan yang dibutuhkan," ujar AHY dalam akun Instagram resminya, dikutip Selasa (18/8/2026).
Sembilan Ruas Jalan Nasional Dipulihkan
AHY memaparkan, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Ditjen Bina Marga dan BPJN NTT telah mengerahkan personel serta alat berat untuk memulihkan sedikitnya sembilan ruas jalan nasional yang sempat tertutup material longsor.
Dari total 33 titik longsoran tebing yang menutup badan jalan, 32 titik telah ditangani secara sementara. Penanganan tersebut membuat jaringan jalan dapat kembali digunakan.
Tidak hanya longsoran, pemerintah juga menangani empat titik patahan badan jalan serta kerusakan pada jembatan dan plat duiker di wilayah terdampak. Infrastruktur tersebut telah ditangani hingga dapat kembali dilalui kendaraan umum.
Bendungan Napungete, Waerita, dan Mbay Diperiksa
Pemulihan infrastruktur sumber daya air juga menjadi perhatian pemerintah. Sektor pasokan air dan sumber daya air diprioritaskan untuk menjamin ketersediaan layanan dasar bagi warga pengungsian maupun masyarakat di kawasan sekitar.
"Pemeriksaan awal menunjukkan Bendungan Napungete, Waerita, dan Mbay dalam kondisi baik," tambah AHY.
Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari penanganan infrastruktur terdampak setelah gempa bumi mengguncang NTT.
Gempa NTT Berkekuatan Magnitudo 7,7
Gempa bumi bermagnitudo 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu (15/8/2026) pagi.
Dampak bencana tersebut tidak hanya terlihat pada kerusakan infrastruktur. Hingga periode Senin (17/8/2026), data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat korban meninggal dunia akibat gempa bumi tersebut telah mencapai 68 orang.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan jumlah korban meninggal dunia terbanyak berada di Kabupaten Manggarai, yakni 26 orang.
Kabupaten Manggarai Timur menjadi wilayah dengan jumlah korban meninggal dunia terbanyak berikutnya, yaitu 24 orang. Selanjutnya, Nagekeo tercatat sebanyak 8 orang, Sikka 4 orang, Ende 2 orang, Manggarai Barat 2 orang, dan Ngada 2 orang.
Selain korban meninggal dunia, BNPB mencatat 213 orang mengalami luka-luka akibat bencana tersebut.
"Kami tetap memantau perkembangan jumlah korban ini dan terus kami akan laporkan ketika nanti ada jumlah korban yang ditemukan," imbuh Berton.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
DPR menyetujui Nuzran Joher sebagai Ketua Ombudsman RI periode 2026–2031 menggantikan Hery Susanto yang diberhentikan tidak dengan hormat.
Cek jadwal KRL Jogja-Solo Rabu 19 Agustus 2026 dari Stasiun Yogyakarta hingga Palur, lengkap dengan waktu di setiap stasiun.
Pascagempa NTT, 32 dari 33 titik longsoran telah ditangani. BNPB mencatat 68 orang meninggal dan 213 lainnya luka-luka.
SAC menggelar pameran 150 lukisan untuk merayakan HUT RI ke-81 sekaligus merespons dinamika global dan memperkuat pesan perdamaian.
Menkeu Purbaya memastikan pengalihan status guru PPPK menjadi pegawai pusat tak mengganggu fiskal. Defisit RAPBN 2027 tetap 2,40%.
Perpres Ojol segera terbit. Tarif angkutan orang akan diatur Kemenhub, sedangkan tarif barang dan makanan menjadi kewenangan Komdigi.