Sengketa Kuril Memanas, Rusia Panggil Dubes Jepang
Rusia memanggil Dubes Jepang Akira Muto setelah Putin mengunjungi Etorofu. Sengketa Kepulauan Kuril kembali memanas.
Kepala BGN Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (27/7/2026). ANTARA/Anita Permata Dewi\r\n
Harianjogja.com, JAKARTA—Badan Gizi Nasional (BGN) mempertimbangkan penggunaan test kit di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai langkah untuk mendeteksi kandungan berbahaya pada makanan. Rencana tersebut menjadi salah satu evaluasi BGN setelah sebelumnya terjadi sejumlah kasus keracunan pada pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk di Brastagi, Sumatera Utara.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan pemeriksaan makanan tidak cukup hanya mengandalkan pemeriksaan organoleptik, seperti mencium aroma, merasakan, dan mencicipi makanan. Makanan yang secara kasatmata maupun melalui pemeriksaan tersebut tidak menunjukkan persoalan tetap berpotensi mengandung zat berbahaya.
"Jadi bahwa keracunan ini bukan hanya misalnya dicek organoleptik tadi dibau, dirasa, dicicipi. Sudah dibau nggak ada masalah, dicicipi juga nggak ada persoalan, akhirnya dikonsumsi. Jadi ini sedang kami pertimbangkan untuk kemudian di setiap dapur itu nanti kita lakukan test kit," kata Sudaryono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
Test Kit untuk Deteksi Kandungan Berbahaya
Sudaryono menjelaskan test kit yang dipertimbangkan untuk digunakan di dapur SPPG berfungsi mendeteksi kandungan berbahaya dalam makanan. Salah satu zat yang menjadi perhatian adalah arsen dan sebagainya.
Menurut dia, rencana tersebut juga merupakan pembelajaran dari sejumlah SPPG yang telah menerapkan penggunaan test kit. Salah satunya adalah SPPG yang dikelola Bhayangkari dari Polri.
"Jadi kita belajar dari keberhasilan SPPG, beberapa SPPG salah satunya adalah SPPG yang dikelola oleh Bhayangkari ya dari Polri itu menggunakan test kit dan saat ini tidak ada satu kasus pun keracunan. Jadi kita tidak ingin ada yang keracunan," ujarnya.
Penggunaan alat tersebut menjadi salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan BGN dalam memperkuat pengawasan keamanan makanan di dapur SPPG. Langkah itu diharapkan dapat membantu mencegah kasus keracunan kembali terjadi.
BGN Minta Kasus Keracunan Tak Digeneralisasi
Sudaryono menegaskan BGN tidak ingin kejadian keracunan kembali terjadi dalam pelaksanaan program MBG. Meski demikian, ia meminta masyarakat tidak menggeneralisasi bahwa seluruh pelaksanaan program tersebut bermasalah hanya berdasarkan kasus yang terjadi di sejumlah SPPG.
Saat ini, terdapat sekitar 27 ribu dapur SPPG yang menjalankan program MBG. Sudaryono mengatakan sebagian besar dapur tersebut telah menjalankan tugasnya dengan baik.
Di sisi lain, BGN tetap akan memberikan tindakan terhadap SPPG maupun personel yang tidak mampu memenuhi standar yang telah ditetapkan. Evaluasi terhadap pelaksanaan program akan menjadi dasar untuk menentukan langkah terhadap dapur maupun personel yang bermasalah.
SPPG Bisa Ditutup, Personel Dicopot
Sudaryono menegaskan SPPG yang tidak dapat diperbaiki setelah melalui evaluasi akan ditutup. Sementara itu, personel yang tidak mampu mengikuti standar yang telah ditetapkan BGN akan dicopot dari tugasnya.
"Yang tidak bisa dievaluasi, tidak bisa diperbaiki, mohon maaf harus saya tutup. Dan bagi personil-personil yang tidak bisa mengikuti standar tinggi yang saya punya, mohon maaf harus saya copot atau saya pecat status ASN PPPK-nya," ujarnya.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya BGN menjaga standar pelaksanaan MBG di tengah cakupan program yang telah mencapai sekitar 27 ribu dapur SPPG.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Rusia memanggil Dubes Jepang Akira Muto setelah Putin mengunjungi Etorofu. Sengketa Kepulauan Kuril kembali memanas.
Cek jadwal KRL Jogja-Solo Rabu 19 Agustus 2026 dari Stasiun Yogyakarta hingga Palur, lengkap dengan waktu di setiap stasiun.
Pascagempa NTT, 32 dari 33 titik longsoran telah ditangani. BNPB mencatat 68 orang meninggal dan 213 lainnya luka-luka.
SAC menggelar pameran 150 lukisan untuk merayakan HUT RI ke-81 sekaligus merespons dinamika global dan memperkuat pesan perdamaian.
Menkeu Purbaya memastikan pengalihan status guru PPPK menjadi pegawai pusat tak mengganggu fiskal. Defisit RAPBN 2027 tetap 2,40%.
Perpres Ojol segera terbit. Tarif angkutan orang akan diatur Kemenhub, sedangkan tarif barang dan makanan menjadi kewenangan Komdigi.