Anggaran Kurang, Polri Ajukan Rp66 Triliun ke DPR, Ini Tujuannya

Harianjogja.com, JAKARTA—Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp66,1 triliun untuk tahun anggaran 2027. Usulan ini muncul karena pagu indikatif yang telah ditetapkan pemerintah dinilai masih belum mencukupi kebutuhan ideal institusi tersebut.

Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (17/6/2026), Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo menyampaikan bahwa pagu indikatif Polri saat ini berada di angka Rp118 triliun. Angka tersebut dinilai masih jauh dari kebutuhan riil yang diajukan.

Menurut Dedi, sebelumnya Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo telah mengusulkan kebutuhan anggaran Polri untuk 2027 sebesar Rp178,6 triliun. Namun setelah dilakukan penyesuaian dengan mempertimbangkan faktor ekonomi seperti kenaikan harga BBM dan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, kebutuhan tersebut meningkat menjadi Rp184,1 triliun.

“Dengan kondisi tersebut, masih terdapat kekurangan anggaran sekitar Rp66,1 triliun dari pagu indikatif yang telah ditetapkan,” ujarnya.

Dedi menegaskan bahwa tambahan anggaran tersebut sangat krusial untuk mendukung transformasi Polri menjadi institusi yang semakin profesional dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Ia menyebut, dinamika global, regional, hingga nasional, termasuk perkembangan teknologi digital dan ancaman siber, menjadi faktor penting dalam perencanaan anggaran.

Selain itu, peningkatan kebutuhan pengamanan dan penegakan hukum juga menjadi pertimbangan utama, terutama dalam mendukung agenda prioritas nasional seperti program Astacita.

Dalam rincian usulan tersebut, porsi terbesar dialokasikan untuk belanja modal yang mencapai Rp40,6 triliun. Dana ini akan digunakan untuk berbagai kebutuhan strategis, mulai dari pengadaan kendaraan listrik untuk pelayanan masyarakat hingga kendaraan taktis bagi satuan Brimob.

Tak hanya itu, anggaran juga direncanakan untuk pembangunan infrastruktur kepolisian, seperti markas komando (Mako) di tingkat Polda, Polres, hingga Polsek dan pos polisi di wilayah perbatasan. Selain mendukung operasional, pembangunan rumah dinas bagi anggota Polri juga menjadi bagian dari prioritas.

Lebih jauh, Polri juga menyiapkan anggaran untuk pengadaan peralatan khusus guna mendukung kesiapan pengamanan Pemilu 2029 mendatang.

Dedi berharap DPR dapat mempertimbangkan usulan tersebut secara komprehensif, mengingat pentingnya dukungan anggaran dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Dukungan anggaran yang memadai akan memperkuat kinerja Polri dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan penegakan hukum secara optimal,” tandasnya.

Dengan tambahan anggaran ini, Polri menargetkan peningkatan kapasitas institusi secara menyeluruh, mulai dari sumber daya manusia, teknologi, hingga sarana prasarana, demi menjawab tantangan keamanan yang semakin kompleks di masa depan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara