Dugaan Beras Fortifikasi Tak Sesuai Label Picu Harga Beras Naik

Harianjogja.com, JAKARTA—Dugaan penyimpangan penjualan beras fortifikasi disebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kenaikan harga beras sekaligus inflasi pangan nasional. Pemerintah menemukan adanya produk beras fortifikasi yang kandungannya diduga tidak sesuai dengan informasi pada label, tetapi dijual dengan harga jauh lebih tinggi.

Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah kembali mencermati perkembangan harga beras setelah komoditas tersebut menjadi salah satu penyumbang inflasi.

"Ada satu masalah di tengah kita ini, harga beras menurut Mendagri (Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian) saat rapat inflasi, itu ada kenaikan sedikit. Sebelumnya beras bukan lagi penyumbang inflasi, tapi begitu ada kenaikan kita coba membedah. Kenapa ada kenaikan? Kita bedah," kata Amran di Jakarta, Selasa.

Pernyataan itu disampaikan Amran dalam ekspos hasil pemeriksaan dan temuan beras fortifikasi di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta.

Bantuan Beras dan Stabilisasi Harga

Amran menjelaskan pemerintah sebelumnya telah mempercepat penyaluran bantuan pangan berupa beras kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga keterjangkauan harga beras bagi masyarakat luas.

Bantuan pangan diberikan kepada penerima manfaat kategori desil 1 sampai desil 4 dengan alokasi 10 kilogram beras per keluarga setiap bulan. Tahap pertama disalurkan pada Februari-Maret, sedangkan tahap kedua berlangsung pada Juli-September.

Presiden Prabowo juga kembali menginstruksikan agar bantuan pangan tersebut dapat diperpanjang hingga Desember 2026.

Selain bantuan pangan, pemerintah memperkuat stabilitas harga melalui distribusi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 828 ribu ton. Pemerintah kemudian menambah beras program tersebut sebanyak 1 juta ton untuk memperkuat operasi pasar sekaligus menahan kenaikan harga di tingkat konsumen.

Menurut Amran, berbagai kebijakan tersebut ditujukan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan petani agar memperoleh harga yang layak dan masyarakat sebagai konsumen agar tetap mendapatkan beras dengan harga terjangkau.

Beras Fortifikasi Dijual hingga Rp57.000

Namun, pendalaman yang dilakukan Bapanas bersama Kementerian Pertanian menemukan dugaan faktor lain yang mempengaruhi harga beras. Salah satunya adalah dugaan peralihan penjualan beras premium ke beras fortifikasi dengan harga yang dinilai tidak wajar di pasaran.

"Nah ternyata ada dugaan beralih dari (produksi beras) premium ke fortifikasi. Katanya fortifikasi tetapi setelah kita cek di laboratorium, ada empat lab kredibel, kita cek ternyata tidak sesuai dengan labelnya," ucap Amran.

Pemerintah memeriksa produk beras fortifikasi melalui empat laboratorium kredibel. Dari pemeriksaan tersebut ditemukan dugaan ketidaksesuaian antara kandungan produk dengan informasi yang tercantum pada label.

Amran mengatakan beras fortifikasi yang semestinya dijual sekitar Rp13.500 per kilogram ditemukan dipasarkan hingga Rp57.000 per kilogram. Kondisi tersebut dinilai membebani masyarakat yang menjadi sasaran utama program fortifikasi.

Ia menyebut selisih harga tersebut rata-rata mencapai sekitar Rp22.000 per kilogram. Menurut Amran, kondisi itu diduga menimbulkan kerugian ekonomi bagi konsumen yang membeli produk berdasarkan informasi pada kemasan.

"Nah ini tahu harganya? Harusnya harganya Rp13.500 per kilogram tapi ada yang dijual sampai Rp57.000 per kilogram. Dan rata-rata penipuan (keuntungan yang didapatkan) Rp22.000 per kilogram rata-rata. Ini menyengsarakan konsumen kita," tegas Amran.

Menyangkut Kelompok Rentan

Amran menjelaskan beras fortifikasi pada dasarnya ditujukan untuk membantu pemenuhan gizi kelompok rentan. Kelompok tersebut mencakup ibu hamil, ibu menyusui, penyandang stunting, serta masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan dukungan nutrisi.

Menurut dia, harga yang tinggi serta dugaan ketidaksesuaian kandungan dapat membuat tujuan program fortifikasi tidak tercapai. Produk menjadi sulit dijangkau oleh kelompok masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan pemerintah.

Dalam pemeriksaan tersebut, Amran mengungkapkan terdapat 25 merek beras fortifikasi yang diduga tidak sesuai dengan standar dan kandungan yang tercantum pada label. Dugaan pelanggaran tersebut disebut merugikan konsumen hingga Rp89 triliun.

Ke-25 merek beras fortifikasi yang disebut Amran yakni WFO, TKS, IMF, NUR, TKL, HOK, BRV, IMR, IHJ, IAK, PBK, GNB, DTR, TKR, WJK, PLK, MKY, IMC, PTK, ARP, ARN, SKM, GNM, TAR, dan CMS.

Pemerintah juga menemukan disparitas harga yang sangat tinggi pada produk tersebut. Beras yang seharusnya berada pada kisaran harga sekitar Rp13.000-Rp13.500 per kilogram ditemukan dipasarkan hingga Rp57.000 per kilogram.

Menurut Amran, selisih harga itu sangat merugikan masyarakat apabila produk yang dibeli ternyata tidak memberikan kandungan fortifikasi sebagaimana yang dijanjikan.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara