Hanya Desil 1-4 yang Bisa Terima Bansos Agustus 2026, Cek Datanya
Bansos Agustus 2026 mengacu DTSEN. Cek status penerima, desil, serta cara memperbarui dan menyanggah data melalui kanal resmi.
Ahmad Dhani Dilaporkan ke MKD DPR RI
Musisi Rayendie Rohy Pono alias Rayen Pono (tengah) melaporkan anggota DPR RI Ahmad Dhani ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), di Jakarta, Kamis (24/4/2025). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)
Harianjogja.com, JAKARTA–Anggota DPR RI Ahmad Dhani dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. Dhani diduga melakukan pelanggaran kode etik terkait memplesetkan marga Pono menjadi porno.
Musisi Rayendie Rohy Pono alias Rayen Pono sang pelapor mengatakan, Dhani melakukan pelanggaran kode etik terkait memplesetkan marga Pono menjadi porno.
BACA JUGA: Rapat Paripurna Ke-17 DPR RI Setelah Lebaran Hanya Dihadiri Separuh Lebih Anggota
"Saya beserta tim kuasa hukum datang secara langsung mengantarkan berkas pengaduan kami terkait pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ahmad Dhani selaku anggota DPR RI, Komisi X," kata Rayen di Kantor MKD, Jakarta, Kamis (24/4/2025).
Rayen juga menyebut laporan kepada MKD tersebut adalah bentuk keseriusannya dalam menanggapi pernyataan Ahmad Dhani tersebut.
"Ini adalah bentuk keseriusan kami, bahwa kami menganggap isu ini adalah isu yang serius, isu yang dilakukan oleh bukan hanya oleh seorang musisi, tapi Ahmad Dhani adalah memiliki entitas baru, yaitu sebagai anggota dewan," ujarnya.
Rayen mengatakan laporan tersebut telah diterima oleh MKD dan dalam waktu 14 hari kerja dirinya akan menerima undangan untuk beraudiensi serta memberikan klarifikasi kepada MKD.
"Setelah itu, setelah semua berjalan, mungkin baru proses selanjutnya, nanti kita update lagi," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, kuasa hukum Rayen, Amon Fiago Sianipar mengatakan pihaknya turut menyerahkan lima alat bukti untuk melengkapi laporan Rayen.
"Kami memberikan sekitar lima bukti, termasuk tangkapan WhatsApp yang sudah beredar, ada juga video rekaman yang kami taruh dalam flashdisk dan sudah diverifikasi, dan file kami sudah diverifikasi," ujar Amon.
Dia mengatakan laporannya sudah sesuai dengan peraturan DPR RI dan Undang-Undang MD3 dan menyebut dasar pelaporannya adalah dugaan pelanggaran kode etik.
"Hari ini kami resmi diterima, pengaduan kami. Jadi kami mengadukan saudara AD ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI ini atas dugaan pelanggaran etik," tuturnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Share
Abdul Hamied Razak
Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
