Komisi X Soroti Data Desil, BPS Diminta Tuntaskan 2 Minggu

Harianjogja.com, JAKARTA-- Komisi X DPR RI meminta Badan Pusat Statistik (BPS) mempercepat pembaruan data desil dengan batas waktu maksimal dua minggu. Desakan itu muncul setelah ditemukan ketidaksesuaian data desil dengan kondisi masyarakat di lapangan yang berdampak pada penyaluran bantuan sosial.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mengatakan persoalan tersebut telah dibahas bersama BPS. Menurutnya, akurasi desil berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat, khususnya mereka yang menjadi penerima bantuan pemerintah.

"Target untuk perbaikan desil ini kami tadi menyampaikan agar maksimal dua minggu harus tuntas ketika masyarakat kita mengajukan sanggah desil tersebut melalui kanal-kanal yang sudah disiapkan oleh BPS RI," katanya di Kompleks Parlemen, Rabu (2/9/2026).

BPS Diminta Jelaskan Dasar Penentuan Desil

Selain mempercepat pembaruan, Lalu meminta BPS memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai sumber daya yang digunakan dalam menentukan desil. Transparansi tersebut dinilai penting terutama bagi warga yang merasa data mereka tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Bagi masyarakat yang mengajukan sanggah karena ketidaksesuaian data, BPS juga diminta memberikan respons dalam waktu singkat. Lalu menilai proses perubahan desil yang terlalu lama dapat memberikan dampak besar terhadap sistem penyaluran bantuan pemerintah.

"Karena banyak kebutuhan masyarakat kita yang tentunya berhubungan dengan desil, seperti bantuan-bantuan yang seharusnya diterima, tetapi karena desilnya bermasalah akhirnya tidak diterima. Nah, ini butuh proses waktu yang cepat, tidak perlu berlama-lama dan BPS sudah setuju," ungkapnya.

Data Desil Juga Berkaitan dengan KIP Kuliah

Lalu secara khusus menyoroti kebutuhan pemutakhiran data bagi masyarakat yang membutuhkan beasiswa Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi (PIP Dikti) atau yang dikenal sebagai KIP Kuliah.

Menurutnya, pembaruan data menjadi bagian penting agar masyarakat yang membutuhkan dapat memperoleh bantuan sesuai kondisi mereka. BPS, kata dia, telah menyatakan komitmen untuk segera memperbarui data tersebut agar penyaluran bantuan dapat lebih tepat sasaran.

Pembahasan antara Komisi X DPR RI dan BPS tidak hanya berkaitan dengan pembaruan data desil. Keduanya juga membahas fungsi serta kewenangan BPS dalam pengelolaan data sosial ekonomi nasional.

"Nah, hal-hal lain juga tentu kami bahas terkait dengan fungsi dan kewenangan BPS terkait dengan penguatan BPS yang hari ini diinstruksikan oleh Presiden untuk mengelola data tunggal sosial ekonomi nasional ini," tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti meluruskan polemik penentuan desil bantuan sosial (bansos) yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat. Amalia menegaskan data bersifat dinamis sehingga perlu terus diperbarui agar mencerminkan kondisi masyarakat terkini.

Amalia mengatakan pemutakhiran data dilakukan untuk memastikan posisi desil masyarakat sesuai dengan fakta di lapangan. Menurutnya, masyarakat yang kooperatif dalam proses pemutakhiran dan didampingi BPS dapat menunjukkan kondisi ekonomi yang sebenarnya.

“Data itu kan dinamis. Dan tentunya yang setelah kami lakukan pemutakhiran, ternyata mereka kooperatif untuk masyarakat tersebut melakukan pemutakhiran didampingi oleh BPS dan terbukti setelah dimutakhirkan, sesuai dengan fakta di lapangan,” ujar Amalia seusai menemui Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Jumat (28/8/2026).

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com